Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Ini Kutipan UU Terorisme yang Rencananya Akan Direvisi

Ini Kutipan UU Terorisme yang Rencananya Akan Direvisi

Sketsanews.com – Pemerintah mewacanakan untuk merevisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu yang akan direvisi adalah mengenai kewenangan penindakan untuk salah satu lembaga.

Densus 88 Antiteror di Lokasi Bom Thamrin, Kamis (14/1)
Densus 88 Antiteror di Lokasi Bom Thamrin, Kamis (14/1)

“Yang jelas, pengalaman kemarin, sebenarnya sejak bulan November kita telah menduga, mencium, merasakan, mendeteksi adanya aktivitas di luar kewajaran. Tetapi UU No 15 Tahun 2003, sebagai bagian dari persetujuan Perppu nomor 1 Tahun 2002, yang dibuat setelah Bom Bali, itu ada bagian-bagian yang tidak bisa melakukan tindakan,” kata Seskab, Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Pramono kemudian mencontohkan bagaimana sebuah latihan simulasi pengeboman yang dilakukan dengan kayu tidak bisa ditindak. Padahal bisa jadi ada indikasi kuat potensi aksi terorisme setelah simulasi tersebut.

Sementara itu pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya khawatir bila salah satu lembaga diberi kewenangan menindak, BIN misalnya, maka akan kembali kepada rezim otoritarianisme. Oleh karena itu proses revisi undang-undang tersebut haruslah transparan.

UU No 15 Tahun 2003 merupakan pengesahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2002. Perppu tersebut dibuat setelah peristiwa Bom Bali yang tak hanya mengguncang Indonesia, tetapi juga dunia.

Berikut merupakan kutipan UU No 15/2003 yang berkaitan dengan penyidikan:

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25
(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26
(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.  
(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Pasal 27
Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1) tulisan, suara, atau gambar;
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna  atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 28
Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. (By/detik)

%d blogger menyukai ini: