Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Lima Poin Usulan Di Revisi UU Terorisme

Lima Poin Usulan Di Revisi UU Terorisme

Sketsanews.com – Rencana untuk merevisi UU No. 15/2003 bergulir keras paska terom bom Sarinah. Meski ada tuntutan dari BIN untuk memasukkan pemberian kewenangan untuk menangkap dan menginterogasi terduga terorisme, namun Pengamat menilai hal itu bukan yang utama.

Muradi. [www.unpad.ac.id]
Muradi. [www.unpad.ac.id]
Menurut Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, yang perlu ditegaskan adalah esensi revisi undang-undang antiteror tersebut adalah bagaimana mengefektifkan pemberantasan terorisme dalam perspektif penegakan hukum.

“Dalam pengertian bahwa revisi yang dilakukan harus tetap berpijak pada kewenangan yang melekat di masing-masing institusi terkait,” tegas Muradi, Minggu (24/1).

Karena itu,  Muradi menilai perlu dipertimbangkan lima hal yang dapat dimasukkan dalam revisi UU Terorisme.

Pertama, kewenangan yang lebih besar untuk Polri guna menangkap personal maupun kelompok yang teridentifikasi berhubungan dengan organisasi teror. Penangkapan tersebut diperuntukkan bagi penyidikan dan mengindentifikasi keterlibatan dan atau kemungkinan potensi melakukan aksi teror dan penyebaran paham radikal.

“Perluasan kewenangan dalam menangkap dan menyelidiki sejumlah potensi dalam penyebaran paham radikal dan aksi teror tersebut berbatas waktu. Yakni jika Polri tidak dapat menemukan keterlibatan dengan jejaring teror, maka maksimal 6 bulan harus dibebaskan,” ujar Muradi.

Kedua, revisi UU Terorisme juga harus mempertimbangkan pembatasan kewenangan dari BNPT. Menurutnya, lembaga itu hanya punya dua kewenangan saja. Yakni kewenangan untuk mengkoordinasikan institusi terkait, dan kedua adalah perencanaan strategi pemberantasan terorisme yang dapat menjadi acuan bagi institusi-institusi terkait.

“Maka otomatis pada kewenangan ketiga, yakni kewenangan BNPT dalam operasional tidak lagi melekat,” imbuhnya.

Ketiga, revisi UU Terorisme juga harus menegaskan pendanaan pemberantasan terorisme. Meski sudah diatur dalam UU Terorisme yang ada saat ini, namun perlu juga dalam revisi nanti ditegaskan pemanfaatan dukungan dan bantuan asing dalam pemberantasan terorisme.

Bagi Muradi, hal itu penting untuk menegaskan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah harus dilihat sebagai kebijakan yang mandiri tanpa ada intervensi asing.

Keempat, perlu juga dipertimbangkan untuk melakukan spesialisasi fungsi pada sejumlah unit antiteror yang ada selain Densus 88 dan unit antiteror di Militer. Dengan itu, menurut Muradi, permasalahan leading sector tidak lagi menjadi isu utama dalam pemberantasan terorisme yang menekankan pada penegakan hukum.

Muradi menilai, spesialisasi fungsi salah satunya penekanan pada kemampuan yang melekat di masing-masing unit antiteror, dengan tetap menitiktekankan pada penegakan hukum. “Khusus untuk BIN, penting untuk ditegaskan pada koordinasi intelijen dalam pemberantasan terorisme dalam bentuk fusi intelijen,” ujar dia.

Dan yang kelima, penekanan bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang mana penanganannya membutuhkan kekhususan. Salah satunya ada pada lembaga pemasyarakatan khusus yang mampu mengoptimalkan program Deradikalisasi.

“Kebijakan mencampurkan tahanan teroris dengan tahanan kriminal biasa selama ini justru memperkuat paham radikal. Dengan menegaskan di undang-undang, maka ada amanat untuk membangun penjara khusus tahanan teror agar mampu mencegah meluasnya paham radikal,” bebernya.

(Jp/Suara Pembaharuan)

%d blogger menyukai ini: