Sketsa News
Home News Revisi UU KPK Melemahkan, Jokowi Tidak Setuju

Revisi UU KPK Melemahkan, Jokowi Tidak Setuju

085427100_1452735172-073186800_1442307566-20150915-Rapat-Dengar-Pendapat-Jakarta-Johan-Budi1

Sketsanews.com – Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menegaskan, poin-poin dalam revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Hal itu terlihat dari poin penyadapan yang harus meminta izin dan dicabutnya kewenangan penuntutan.

Mantan Juru Bicara KPK itu menerangkan, “Penyadapan minta izin pengadilan jelas memperlemah, mengurangi kewenangan. Lalu kalau kewenangan penuntutan dicabut, itu memperlemah pasti. Presiden tidak setuju,” terangnya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, seperti dilansir liputan6.com, Selasa (9/2/2016).

Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo konsisten bahwa revisi bertujuan untuk memperkuat, bukan melemahkan. Sehingga tidak menutup kemungkinan pemerintah menarik diri dalam pembahasan revisi. “Kalau gitu, Presiden tegas, pemerintah akan tarik diri dari pembahasan revisi UU,” imbuhnya.

Johan mendengar informasi pembahasan revisi UU KPK di Badan Legislasi DPR pun berlangsung alot. Ada pihak yang tidak setuju juga dengan pelemahan KPK. Oleh karena itu, pemerintah akan menunggu dan melihat perkembangan, sebelum mengambil sikap.

Di saat bersamaan, Presiden akan mendengar suara masyarakat terkait isu tersebut. “Tentu Presiden mendengar suara masyarakat yang muncul belakangan ini, tunggu perkembangan setelah muncul reaksi publik mengenai revisi UU KPK,” tandas Johan. (Su)

%d blogger menyukai ini: