Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Penahanan Terduga Teroris Jadi 30 Hari

Penahanan Terduga Teroris Jadi 30 Hari

Sketsanews.com – Pemerintah sudah mengirimkan Surat Presiden (Supres) dan draft revisi Undang-Undang (UU) No.15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ke DPR serta Rapat Badan Musyawarah (Bamus) sudah menentukan revisi ini dibahas melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang berisi anggota Komisi I dan Komisi III DPR.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen TNI Asril Hamzah Tanjung
Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen TNI Asril Hamzah Tanjung

Beritasatu melaporkan, poin pokok dalam revisi UU inisiatif pemerintah ini adalah adanya penambahan waktu penahanan bagi pelaku terduga terorisme, yakni dari 7×24 jam menjadi 30×24 jam atau 30 hari.

Sebab, wilayah Indonesia yang sangat luas, terdiri dari pulau-pulau serta saat ini terorisme terjadi dimana-mana, maka untuk kepentingan penyelidikan, tidak cukup penahanan bagi aparat penegak hukum hanya 7×24 jam.

“Ada penambahan waktu untuk penahanan, karena luasnya wilayah Indonesia yang negara kepulauan dan terorisme juga ada dimana-mana. Ini yang paling pokok dalam revisi UU Terorisme,” kata ‎Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen TNI Asril Hamzah Tanjung di kompleks, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Menurutnya, masalah terorisme di Indonesia bahkan dunia sudah menjadi kejahatan sangat luar biasa. Sehingga, Komisi I DPR mendukung revisi UU Terorisme ini dapat segera disahkan menjadi UU dalam waktu dekat.

“Kami belum dapat memastikan kapan RUU ini dapat diselesaikan. Intinya kami mendukung RUU Terorisme ini, karena teroris ini kejahatan sangat luar biasa,” ujarnya.

Selain itu, Politisi Partai Gerindra ini melanjutkan revisi UU Terorisme ini akan mengatur masalah pembagian tugas pemberantasan terorisme di Indonesia. Sebab, saat ini pemberantasan terorisme selalu mengandalkan pihak kepolisian.

Padahal, masalah ini bisa melibatkan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) dan lainnya. ‎TNI juga punya pasukan anti teror, tapi sekarang seperti etalase saja.

“Di laut ada Detasemen Jala Mengkara (Denjaka), maka jangan selalu polisi,” jelasnya.

Meski demikian, sambungnya, pengaturan pembagian tugas ini nantinya juga harus diatur syarat-syaratnya setelah revisi UU Terorisme ini disahkan menjadi UU, maka pemerintah perlu membuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pengimplementasian UU ini. *

%d blogger menyukai ini: