Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Sudahkah Sesuai Pendidikan di Indonesia

Sudahkah Sesuai Pendidikan di Indonesia

Sketsanews.com – Beberapa bulan yang lalu dunia pendidikan khususnya pendidikan berbasis Islam dikejutkan dengan adanya penyataan dari pihak pemerintah dalam hal ini BNPT telah menemukan 19 lembaga pendidikan (ponpes) terindikasi berpaham radikal.

sad

Sebagaimana dikutip Jawapos.com bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution menyebut ada 19 pondok pesantren yang terindikasi mendukung radikalisme dan terorisme. Itu sudah berdasarkan hasil profiling BNPT di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BNPT Saud Usman mengatakan bahwa pondok pesantren tersebut tersebar mulai dari Lampung, Serang, Jakarta, Ciamis, Cilacap, Magetan, Lamongan, Cilacap, Solo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Makassar, hingga Poso. ini disampaikan ketika ia menjadi pembicara dalam diskusi di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016). Ia juga menambahkan, data tersebut nantinya akan dibicarakan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, dan ormas Islam lainnya.

Sayangnya, ini masih dalam perdebatan antara pihak BNPT dengan pemerintah khususnya kementrian agama tentang pernyataannya. Sebagaimana dilansir pikiran-rakyat.com bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, menegaskan, Islam itu agama damai yang tidak mengajarkan kekerasan dan paham radikal, termasuk di pesantren. Jika Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut ada 19 pondok pesantren yang terindikasi mengajarkan paham radikalisme, dia minta untuk tidak menggeneralisir semua pondok pesantren yang disebutkan BNPT mengajarkan radikalisme.

Menag mengatakan bahwa mungkin ada satu atau dua pondok pesantren yang mengajarkan paham radikalisme. Kalau itu benar berarti hanya kasuisitis, tidak bisa digeneralisir semua yang diindikasi mengajarkan. Ini disampaikan setelah dia memberikan kuliah umum tentang “Keselamatan dan Kesejahteraan Jamaah Haji” di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (Solo). Dia juga minta masyarakat jangan menggeneralisir. Kita perlu mempertanyakan, apa benar pondok pesantren seperti itu atau itu sebagai kedok. Rabu (3/2/2016).

Dengan adanya perdebatan tersebut maka muncul beberapa pertanyaan diantaranya adalah apa yang melandasi pernyataan BNPT dengan mengatakan 19 lembaga pendidikan tersebut mengajarkan atau terlibat kegiatan radikalisme di beberapa wilayah di Indonesia. Sebenarnya bagaimana pandangan BNPT tentang radikalisme itu sendiri.

Atau ini hanya sebuah kecemburuan social saja kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sebenarnya telah banyak memberikan andil kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai contoh pernyataan GP Anshor berkenaan dengan buku Anak Islam Suka Membaca, sebuah buku berjilid karya Nurani Musta’in yang mana buku tersebut banyak digunakan untuk mengajar membaca anak-anak tingkat PAUD.

Dengan entengnya ketua GP anshor itu mengatakan bahwa buku tersebut mengajarkan terorisme atau radikalisme. Hanya karena dalam buku tersebut ada kata-kata Jihad, Gegana ada dimana. Inikan merupakan pernyataan yang tidak bisa dijadikan landasan ilmiah untuk melarang buku tersebut beredar dan digunakan. Kalau ini dijadikan alasan maka akan banyak lembaga-lembaga pendidikan yang terkena paham radikalisme tidak hanya 19 lembaga pendidikan sebagaimana yang disebutkan oleh BNPT.

Demikian juga tidak dibenarkan apabila hanya segelintir para alumni lembaga tersebut yang melakukan aksi terorisme kemudian langsung memberikan stempel kepada lembaga tersebut lembaga berpaham radikal. Ini merupakan landasan yang tidak ilmiah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

alangkah baiknya dalam hal ini penulis lampirkan tentang definisi radikalisme agar kita bisa berpikir jernih dan adil dalam bertindak, sehingga tidak hanya berdasarkan pada dugaan saja.

Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Dilihat lebih mendalam, dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi keempat tahun 2008, kata radikal memiliki makna secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip), contohnya: perubahan yang radikal. Makna radikal yang kedua adalah bermakna amat keras menuntut perubahan (seperti dalam undang-undang dan pemerintahan), selain itu radikal juga bermakna maju dalam berpikir atau bertindak. Kalau mengacu pada kata dasar dari radikal yaitu radiks yang berarti akar, pangkal dan sumber dasar.

Dengan mengetahui arti kata radikalisme dan radikal maka seharusnya kita bisa menilai tentang pernyataan BNPT tersebut.

Kalaulah boleh penulis membuat kilas balik dengan sistim pendidikan nasional yang hari ini dipimpin oleh Anies Baswedan sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan yang ikut menyarankan agar buku AISEM dilarang.

Coba kita tujuan pendidikan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam tujuan pendidikan tersebut terdapat kata-kata “Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, artinya apa bahwa pendidikan di Indonesia harus mengembalikan kepada dasarnya atau sumbernya. Kenapa ini tidak disebut dengan pendidikan radikal kalau kita mengacu kepada akar kata radikal.

 

Sehingga pemerintah berusaha dengan keras untuk senantiasa mencoba berganti kurikulum setiap tahunnya. Mulai dari kurikulum KTSP sampai kurikulum 2013 yang menyisakan kebingungan para peserta didiknya. Padahal pemerintah telah banyak mengeluarkan biaya untuk menghasilkan kurikulum itu dalam rangka bisa menghasilkan lulusan yang punya karakter bangsa sebagaimana yang diharapkan.

Tapi apa yang terjadi, semua di luar dugaan justru tidak banyak lulusan dari lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum coba-coba (penulis menggunakan kata-kata coba karena hari ini bapak menteri berusaha untuk menghentikan kurikulum 2013) yang menjadi koruptor, pengedar sabu-sabu, narkoba bahkan tidak banyak dari mereka adalah karangan pejabat.

Kenapa ini tidak pernah dipermasalahkan, padahal ini adalah sesuatu yang prinsip dan mendasar. Jadi bukan masalah revisi UU KPK, tapi pemerintah harus mencari akar masalahnya. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus merevisi system yang ada berkaitan dengan apa yang sering melanda di Negara ini. Jadi jangan mengkambinghitamkan pendidikan yang lain hanya karena segelintir manusia.

(Bz)

 

%d blogger menyukai ini: