Sketsa News
Home News Kode Etik Kabinet untuk Cegah Konflik

Kode Etik Kabinet untuk Cegah Konflik

kode070030000_1433386088-rapat-3

Sketsanews.com – Mantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden era pemerintahan SBY-JK, Djohermansyah Djohan ‎menyarankan Presiden Joko Widodo membentuk regulasi berupa kode etik yang mengatur peran dan sikap para anggota kabinet.

Kode etik dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara masing-masing anggota kabinet di depan publik. “Perlu kode etik yang dibuat tertulis, karena aktor-aktor yang berselisih ini tidak paham pemerintahan, tidak tahu etika, maka perlu code of conduct,” tuturnya dalam diskusi ‘Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, seperti dilansir liputan6.com, Sabtu (5/3/2016).

Menurutnya, silang pendapat para menteri yang dilakukan secara terbuka sangat berbahaya, karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap Presiden dan pemerintah. Bahkan, konflik para menteri dapat merusak wibawa Presiden.

Dia memaparkan, “Kode etik tersebut nantinya akan mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan para menteri. Misalnya, jika ada keputusan pemerintah yang belum final, para menteri hanya boleh menyampaikan argumen pribadi, namun tidak diperkenankan menyerang pendapat menteri yang lain,” paparnya.

Selain itu, kode etik untuk mengawasi para menteri, agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Para menteri dilarang bertindak di luar struktur kabinet atau di luar tugas pokoknya.

Kode etik tersebut harus memuat sanksi bagi anggota kabinet yang melanggar kode etik. “Misalnya, sanksi ringan berupa teguran, hingga sanksi berat berupa pergantian pengisi jabatan menteri,” tandasnya. (Su)

%d blogger menyukai ini: