Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Demi Akuntabilitas, Polri Harus Autopsi Siyono dan Beberkan Penyebab Kematiannya

Demi Akuntabilitas, Polri Harus Autopsi Siyono dan Beberkan Penyebab Kematiannya

Sketsanews.com – Polri diuji. Tewasnya Siyono terduga kasus terorisme mengundang kontroversi. Bila Polri tak transparan publik akan memunculkan dugaan. Tak bisa didiamkan begitu saja, dianggap angin lalu.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos
Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos

“Kematian Siyono, terduga teoris dari Klaten Jawa Tengah, pada (11/3) lalu menimbulkan kontroversi, khususnya terkait penyebab kematian yang bersangkutan. Penjelasan Mabes Polri dianggap tidak logis dan terkesan mengada-ada. Semestinya penjelasan Polri didukung oleh suatu proses autopsi ilmiah yang kredibel, sehingga tidak menimbulkan keraguan publik,” Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, Senin (14/3/2016), sebagaimana dikutip dari detik.

Menurut dia, kasus Siyono ini menjadi ujian dalam akuntabilitas pemberantasan terorisme. Dalam beberapa laporan studi, Setara Institute mendorong agar sektor akuntabilitas pemberantasan terorisme mendapat perhatian baik dalam kebijakan maupun revisi UU Terorisme.

Akuntabilitas pemberantasan terorisme adalah pertanggungjawaban institusi yang memiliki otoritas (Polri/Densus 88, BNPT) atas segala tindakan hukum yang mengarah pada seseorang yang diduga sebagai teroris. Akuntabilitas berfokus pada upaya memastikan seluruh tindakan institusi Polri dapat diklarifikasi secara logis dan memungkinkan adanya pertanggungjawaban hukum, manakala tindakan pemberantasan terorisme itu dilakukan secara melawan hukum, termasuk pertanggungjawaban penggunaan senjata api tanpa alasan yang sah dalam menegakkan hukum.

“Untuk memastikan penyebab kematian tersebut, institusi Polri sebaiknya melakukan autopsi atas jenazah Siyono dengan melibatkan unsur di luar eksternal Polri, seperti ahli forensik independen dan/atau dokter independen. Autopsi sangat diperlukan agar keraguan publik terhadap kinerja pemberantasan terorisme tidak digunakan sebagai propaganda baru melawan Polri oleh kelompok-kelompok pro-teror,” jelas dia.

Tanpa autopsi dan tes forensik, keraguan akan tetap melekat dan berdampak buruk bagi pemberantasan terorisme. Publik akan meragukan bahwa tindakan pemberantasan terorisme telah berada di jalur due process of law. Bahkan, bagi kelompok pro teror kekecewaan semacam ini dapat digunakan untuk melakukan radikalisasi dan reproduksi kader-kader teroris baru.

“Memberantas terorisme dengan akuntabilitas tinggi dan mengedepankan due process of law bukan hanya akan memperluas dukungan pemberantasan terorisme yang berperikemanusiaan tetapi juga tidak akan menjadi pemicu reproduksi teroris baru,” tutupnya.  *

%d blogger menyukai ini: