Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Konflik Natuna Dalam Tinjauan Politik dan Pertahanan

Konflik Natuna Dalam Tinjauan Politik dan Pertahanan

Sketsanews.com – Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di tengah Laut China Selatan menjadi sumber konflik kedaulatan Republik Indonesia. Isu tersebut muncul setelah awal pekan ini Presiden Joko Widodo mengkritik peta Republik Rakyat China yang memasukkan daerah kaya gas alam itu dalam wilayahnya.

natuna

Seorang analis politik Victor Robert Lee mengatakan bahwa konflik antara pemerintah Indonesia dan Cina di kepulauan Natuna bermula ketika China secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Garis putus-putus yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia marah. Padahal RI sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan.

Setelah dilakukan penelitian ternyata klaim yang membuat repot enam negara ini dipicu oleh kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan. China sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akibat klaim mereka di Kepulauan Spratly.

Padahal pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB. Namun, selama lima tahun terakhir ini, PBB belum mengambil sikap atas protes dari pemerintah Indonesia.

Setelah Presiden Jokowi berkuasa, dia hendak menegaskan sikap terhadap Natuna, dan bahkan lebih keras dari sikap SBY.

“Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun,” ujarnya saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun.

Ketegangan yang terjadi di Natuna semakin mencekam. Semenjak insiden tepergoknya Kapal Motor Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Natuna, Sabtu (19/03/2016).

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendeteksi kapal nelayan Tiongkok pada hari itu pukul 15.14 WIB berada di koordinat 5 derajat lintang utara dan 109 derajat bujur timur yang merupakan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia.

Insiden itu berbuntut protes resmi dari pemerintah Indonesia karena upaya penindakan yang hendak dilakukan oleh tim KKP dihalang-halangi oleh kapal patroli milik badan keamanan laut (coastguard) Tiongkok. Kapal penjaga pantai (coast guard) milik Angkatan Laut China nekat menerobos perbatasan. Tak hanya itu, mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL.

Akibat ulah dari kapal coast guard China yang menerabas wilayah perairan Natuna, Indonesia ini belum usai. Hal ini membuat pemerintah Indonesia kini berencana meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan itu.

Tak sekadar memperketat pengawasan, mereka bahkan berencana memperkuat posisi militer di perairan tersebut. Langkah itu dilakukan demi menegakkan kedaulatan NKRI di lautan khususnya Natuna.

Sebagaimana dikutip viva.com, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, saat berkunjung ke kantor redaksi tvOne, Rabu malam, 23 Maret 2016 mengatakan bahwa Natuna harus jadi seperti kapal induk kita. Kita Jadikan basis militer yang kuat, AL dan AU di sana. Dia menambahkan bahwa presiden Joko Widodo bersikap tegas dan tidak kompromi mengenai persoalan tersebut.

Luhut menegaskan bahwa posisi Indonesia sangat jelas, tidak hanya di dalam negeri. Dia mengatakan bahwa kita tidak pernah setuju dengan power projection (unjuk kekuatan). Kita setuju bahwa ini adalah lalu lintas ekonomi dimana 5.1 trilyun harus jalan. Namun, apabila China melanggar kedaulatan Indonesia maka pemerintah Indonesia akan membawa ke Mahkamah internasional.

Selain itu pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah melayangkan protes kepada Pemerintah China, terkait insiden pelanggaran kedaulatan di perairan laut Natuna, Kepulauan Riau.

Menlu sudah memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar China di Jakarta. Menlu langsung menyampaikan tiga hal protes pemerintah Indonesia atas tragedi di laut Natuna pada Minggu 20 Maret 2016 malam kemarin.

“Pertama adalah mengenai masalah pelanggaran hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di kawasan ZEE (Zona Eekonomi Ekslusif) dan landas kontinen,” jelas Retno, di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Maret 2016.

Poin kedua dari protes Indonesia ke negeri Tirai Bambu itu, mengenai upaya yang dilakukan oleh coast guard China untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen.

Di mana, salah satu kapal coast guard China tiba-tiba mengejar Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Indonesia dan kapal tangkapan KM Kway Fey 10078 China dengan kecepatan 25 knots. Kapal cost guard itu justru menabrak kapal tangkapan hingga rusak. Akhirnya, petugas meninggalkan kapal tangkapan tersebut demi keselamatan.

“Dan, yang ketiga adalah keberatan kita atau protes kita terhadap pelanggaran kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Kamis (24/3/2016) mengatakan bahwa pembangunan (pangkalan militer di Natuna) sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negara dan Laut China Selatan.

Dia menjelaskan, pembangunan pangkalan militer di Natuna itu akan melengkapi wilayah pertahanan Indonesia bagian barat dan timur yang sudah ada, sehingga memudahkan mobilitas militer.

Menurut dia, rencana pembangunan pangkalan mititer di Pulau Natuna sudah dimulai sejak 2015 dan masih berlangsung. Pembangunan pangkalan militer merupakan bagian dari encana pengembangan kekuatan pertahanan yang strategis. Apalagi, kawasan Natuna adalah wilayah terdepan Indonesia, dan dekat dengan wilayah yang saat ini menjadi sengketa sejumlah negara yaitu Laut China Selatan.

Analisis

Konflik laut cina selatan merupakan isu keamanan regional yang hingga kini masih belum mencapai titik penyelesaian, serta rawan mengganggu stabilitas kawasan di masa yang akan datang. Sengketa perairan yang menyangkut kedaulatan wilayah perairan negara-negara di wilayah kawasan laut cina selatan ini diawali oleh klaim sepihak negara China yang memperluas wilayah perairannya hingga menjangkau wilayah perairan Filipina, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Klaim negara China tersebut telah menimbulkan reaksi yang cukup keras dari negara-negara di sekeliling laut cina selatan yang dianggap telah mengancam kedaulatan dan merugikan kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat dalam konflik laut cina selatan tersebut.

Natuna2

Sengketa kepemilikan kedaulatan territorial di laut cina selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Negaranegara kawasan yang terlibat dalam konflik laut cina selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah laut cina selatan. China misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan China atas laut cina selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah “Nine-Dashed Line”

Menurut Nainggolan sedikitnya ada tiga hal yang membuat Laut China Selatan menjadi wilayah perairan yang rawan konflik besar dewasa ini dan masa datang. Pertama, Laut China Selatan adalah sebuah kawasan perairan dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang kaya, terutama minyak dan sumber energi lainnya, dengan beberapa gugusan pulau, yang tersebar di sekitarnya, yang menjadi perebutan saling klaim beberapa negara di sekeliling kawasan, seperti China (Republik Rakyat China –RRC), Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Kedua, karena letaknya yang berada di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, salah satu yang paling sibuk di dunia, dan merupakan jalur penghubung perniagaan dari Eropa ke Asia dan Amerika ke Asia dan sebaliknya, melalui wilayah perairan Negara-negara paling sedikit di 3 kawasan penting, yakni Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia-Pasifik, maka, selain negara pengklaim itu, negara-negara yang terletak di sekitar Laut China Selatan tersebut, seperti Indonesia dan Singapura, bahkan Amerika Serikat (AS), berkepentingan setiap saat atas terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.

Selanjutnya, ketiga, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia, terutama China, dan sebaliknya pertumbuhan yang menurun terus di Eropa dan AS, membuat banyak negara berupaya memperoleh kontrol atas atau memperebutkan kawasan perairan yang strategis dan dinamis itu, yakni Laut China Selatan.

Namun hal yang paling penting dalam isu konflik di kepulauan Natuna ini adalah potensi ancaman bagi pemerintah Indonesia atas klaim pemilikan China terhadap kepulauan Natuna tersebut, karena isu tersebut menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hank Prunckun, seorang pakar intelijen asal Australia melalui bukunya yang berjudul “Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis” (2010) memuat sebuah teori yang disebut dengan ‘threat analysis’. Teori yang bermuatan metode analisis ancaman ini umumnya digunakan oleh aktor negara untuk mengetahui seberapa besar ancaman yang akan dihadapi oleh suatu negara dalam menghadapi ancaman yang berasal dari aktor non-negara seperti teroris dan pelaku kejahatan lainnya, maupun ancaman yang berasal dari aktor negara seperti ancaman invasi dan bentuk serangan lainnya.

Ancaman ialah tekad dan tindakan suatu pihak untuk membahayakan pihak lain. Ancaman dapat berasal dari entitas seperti individu (orang), organisasi/kelompok, maupun negara/bangsa, yang dapat berbentuk serangan fisik maupun non-fisik terhadap pihak yang terancam. Metode analisis ancaman dalam hal ini menggunakan 2 (dua) indikator utama, yaitu niat/tekad (intent) dan kapabilitas (capability).

Niat/tekad (intent) terdiri atas 2 (dua) elemen, yaitu keinginan (desire) dan harapan (expectation). Sedangkan kapabilitas (capability) terdiri atas 2 (dua) elemen, yaitu sumber daya (resources) dan pengetahuan (knowledge) (Prunckun, 2010, pp. 163-164).

Niat/tekad (intent) dimaknai sebagai tingkat optimisme suatu pihak dalam keberhasilan menyerang sasaran. Kapabilitas (capability) dimaknai sebagai daya serang atau daya rusak suatu pihak dalam menyerang sasaran.

Keinginan (desire) dimaknai sebagai antusiasme suatu pihak untuk menyebabkan kerusakan pada sasaran dalam mencapai suatu tujuan. Harapan (expectation) dimaknai sebagai keyakinan yang dimiliki suatu pihak bahwa mereka akan berhasil jika rencana telah dijalankan. Pengetahuan (knowledge) dimaknai sebagai segala informasi yang dimiliki suatu pihak untuk menggunakan atau membangun perangkat atau melaksanakan proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan terhadap sasaran. Sumber daya (resources) dimaknai sebagai sumber daya yang dimiliki suatu pihak termasuk keterampilan dan pengalaman serta bahan yang diperlukan untuk bertindak menjalankan rencana terhadap sasaran (Prunckun, 2010, p. 164). Sehingga jika dirumuskan secara matematis, metode analisis ancaman tersebut akan berbentuk sebagai berikut:

Threat = Intent + Capability

Threat = (Desire + Expectation) + (Knowledge + Resources)

Jadi, berdasarkan rumus diatas, jika jumlah nilai dari setiap elemen semakin besar, maka akan semakin besar pula jumlah nilai ancamannya. Begitu pun sebaliknya, jika jumlah nilai dari setiap elemen semakin kecil, maka akan semakin kecil pula jumlah nilai ancamannya.

Dalam mengukur tingkat ancaman pada metode analisis ancaman seperti ini, umumnya menggunakan skala penilaian angka 1 sampai 5 untuk mengukur tingkat potensi ancaman yang dihadapi. Skala penilaian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1 = Sangat Rendah

2 = Rendah

3 = Sedang

4 = Tinggi

5 = Sangat Tinggi

Sehingga jika jumlah nilai dari masingmasing elemen (intent + capability) tersebut sudah dilakukan metode penjumlahan, maka penentuan mengenai besar atau kecilnya nilai ancaman (threat) yang merupakan hasil akhir dalam metode pengukuran ini akan ditunjukkan dalam koefisien skala ancaman sebagai berikut:

Sangat Rendah         = 4 – 6,

Rendah                      = 7 – 10,

Sedang                       = 11 – 15,

Tinggi                         = 16 – 18,

Sangat Tinggi            = 19 – 20.

Menurut Ryan Muhammad, SH, dalam tulisannya yang berjudul Analisis Ancaman Terhadap Isu Klaim China Atas Kepulauan Natuna Terkait Konflik Laut China Selatan Melalui Metode analisis intelijen “HANK PRUNCKUN”” menjelaskan bahwa skala ancaman yang dihadapi oleh Indonesia terkait isu klaim China atas perairan dan kepulauan Natuna akan menunjukkan hasil nilai akhir yang berada pada nilai koefisien skala “sedang”, sehingga dapat dikatakan bahwa potensi ancaman yang dihadapi Indonesia terkait isu klaim China atas perairan dan kepulauan Natuna tergolong sedang bagi Indonesia, dalam hal ini tidak tergolong tinggi dan tidak pula tergolong rendah. Adapun hasil nilai akhir skala ancaman tersebut didapat melalui metode analisis sebagai berikut:

  1. Niat (Intent)

Kepulauan Natuna memang memiliki daya tarik bagi negara-negara lain karena potensi sumber daya alamnya yang sangat besar. Menurut data resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, kawasan Natuna memiliki sumber kekayaan perikanan laut yang hasilnya bisa mencapai lebih dari 1 juta ton/tahun, dan ladang gas blok D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber cadangan gas alam terbesar di Asia (Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, 2015). Potensi sumber daya alam di kawasan Natuna yang sangat besar tersebut diduga kuat menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi niat atau intensi negara China dalam mengklaim kepulauan Natuna masuk ke dalam wilayah teritorialnya berdasarkan rincian peta baru milik China.

Namun intensi atau niat China tersebut nampaknya mengalami berbagai hambatan berdasarkan pertimbangan politik dan ekonomi yang justru akan berdampak merugikan kepentingan nasional negara China, atau dapat dikatakan sebagai serangan balik (counter-attack) bagi China sendiri, sehingga akan berdampak juga kepada menurunnya tingkat intensi China dalam upaya mengklaim dan merebut kepulauan Natuna dari wilayah kedaulatan Indonesia.

Dari segi faktor keinginan (desire), Pemerintah China harus meninjau kembali kebijakan politik luar negerinya terkait dengan klaimnya atas kepulauan Natuna berdasarkan rincian peta baru “Nine Dash Line” miliknya. Hal ini dikarenakan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra strategis China di bidang ekonomi dan bisnis, yang dimana hubungan bilateral kedua negara selama ini telah memberikan keuntungan dan manfaat ekonomis bagi Pemerintah China.

Dari segi harapan (expectation), upaya China dalam mengklaim dan merebut wilayah Natuna nampaknya mendapat hambatan yang cukup besar dari Indonesia. Pasalnya, Pemerintah Indonesia saat ini telah memproyeksikan wilayah perairan dan kepulauan Natuna sebagai salah satu pangkalan militer terbesar Indonesia untuk mengantisipasi dampak negatif dari konflik laut cina selatan yang semakin meluas.

Kebijakan untuk membangun dan memperkuat pangkalan militer di kepulauan Natuna merupakan langkah konkrit Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi ancaman yang datang dari konflik laut cina selatan. Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Agus Supriatna menyatakan bahwa kepulauan Natuna akan dijadikan pangkalan militer terpadu seperti pangkalan militer “Pearl Harbour” milik Amerika Serikat (Kompas, 2015). Komisi I DPR telah menyetujui realokasi anggaran Rp 450 miliar untuk memperkuat pangkalan TNI di Natuna. Realokasi anggaran diajukan Kementerian Pertahanan karena intensitas ketegangan di Laut China Selatan meningkat beberapa waktu terakhir (CNN Indonesia, 2015).

  1. Kapabilitas (Capability)

China saat ini merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan militer

terkuat di dunia yang hampir dapat disejajarkan dengan Amerika Serikat dan Russia. China saat ini menempati urutan ketiga di dunia sebagai negara yang memiliki kekuatan militer terkuat setelah Amerika Serikat dan Russia. Pada tahun 2014, anggaran belanja pertahanan China meningkat 12,3% atau senilai 188 miliar USD, dan diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya (Detik News, 2015). Selain itu, kekuatan ekonomi China saat ini telah diakui negara-negara G-20 menempati urutan pertama di dunia.

Dari segi pengetahuan (knowledge), China memiliki kemampuan dan pengalaman dalam berbagai medan pertempuran berdasarkan catatan sejarah panjang militer China, mulai dari perang melawan imperialis Jepang pada saat Perang Dunia II (1937 – 1945), perang saudara Korea Utara dan Korea Selatan (1950 – 1953), perang Vietnam (1957 – 1975), invasi militer ke Tibet (1950 – 1951), dan perang singkat antara China dan India (1962).

Kemampuan dan pengalaman militer China dalam berbagai medan pertempuran tersebut memberikan pengaruh kepercayaan diri dan peluang keberhasilan yang cukup besar bagi China apabila terjadi konfrontasi dengan militer Indonesia dalam upaya merebut wilayah kepulauan Natuna. Selain itu, kekuatan pertahanan Indonesia pada 2014- 2019 hanya mampu menanggulangi seperlima dari kekuatan China pada tahun yang sama yang juga berarti Indonesia perlu mewaspadai apabila China sampai menggelar mendekati 20% kekuatannya di sekitar kawasan Indonesia (Badan Intelijen Negara, 2014).

Dari segi sumber daya (resources), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa China menempati urutan ketiga di dunia sebagai negara yang memiliki kekuatan militer terkuat setelah Amerika Serikat dan Russia.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka nilai hasil akhir skala ancaman yang dihadapi Indonesia terkait dengan isu klaim China atas perairan dan kepulauan Natuna dapat dijawab melalui metode analisis ancaman “Hank Prunckun” sebagai berikut: Nilai skala ancaman yang didapat pada setiap elemen:

Desire (2), Expectation (2), Knowledge (4), Resources (5).

Rumus perhitungan skala ancaman:

Threat = Intent + Capability

Threat = (Desire + Expectation) + (Knowledge + Resources)

Threat = 4 + 9

Threat = (2 + 2) + (4 + 5)

Nilai koefisien skala ancaman:

Threat = 13 13 = Sedang

Berdasarkan rumus perhitungan diatas, nilai hasil akhir skala ancaman yang dihadapi oleh Indonesia pada isu klaim China atas kepulauan Natuna dinilai berada pada skala ancaman yang tergolong “sedang”, dalam artian tidak tinggi dan tidak pula rendah.

Bagaimanapun juga Indonesia harus bersikap waspada jangan sampai kepulauan yang kaya akan sumber alam ini hilang sebagaimana pulau-pulau yang lain.

(Bz)

%d blogger menyukai ini: