Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Menteri Susi Ditegur Wapres JK soal Pelarangan Kapal Asing, Jawabnya Cukup Menohok!

Menteri Susi Ditegur Wapres JK soal Pelarangan Kapal Asing, Jawabnya Cukup Menohok!

Sketsanews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut (transhipment), dan pengaturan sertifikasi kapal, sudah mendapat restu Presiden Jokowi.

Pernyataan Susi itu sekaligus menjawab surat dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Susi mengevaluasi berbagai kebijakannya di sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama anggota Satuan Tugas 115 di lokasi peledakan kapal MV Viking di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, Senin (14/3/2016). (foto: kompas)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama anggota Satuan Tugas 115 di lokasi peledakan kapal MV Viking di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, Senin (14/3/2016). (foto: kompas)

“Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden,” ujar Susi di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Sebenarnya, moratorium kapal eks pemilik asing telah berakhir pada 31 Oktober 2015.

Namun, Menteri Susi tetap melarang kapal eks pemilik asing beroperasi.

Sebab, izin kapal-kapal tersebut sudah berakhir dan tak lagi diperpanjang.

Sementara itu, dalam suratnya, Wapres Kalla menilai, kebijakan Susi itu telah membuat ribuan kapal nelayan yang besar, baik kapal eks pemilik asing maupun kapal nasional, tidak bisa beroperasi.

Bahkan, peningkatan angka kemiskinan terjadi di Bitung, Sulawesi Utara, dan pengangguran di Maluku.

Selain itu, lantaran banyak kapal tak beroperasi, pasokan ikan ke industri pengolahan ikan berkurang di Bitung.

“Semua informasi yang dihimpun Pak JK berdasarkan fakta lapangan dan informasi dari tangan pertama saat kunjungan ke Banda, Tual, dan Bitung, termasuk peningkatan angka kemiskinan di Maluku dan Sulut, sumbernya dari gubernur setempat,” kata Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah.

Dikutip dari tribunnews, terkait temuan Wapres Kalla tentang banyaknya unit pengolahan ikan (UPI) yang tidak beroperasi di Bitung, Susi mengatakan bahwa hal itu sudah lama terjadi.

Selama ini, dia menuturkan, banyak unit pengolahan ikan didirikan di Bitung hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan izin penangkapan ikan.

“Jadi, dulu itu untuk mendapatkan izin kapal menangkap ikan di Indonesia, pihak asing harus bikin UPI sehingga banyak UPI yang sebetulnya bukan dibangun untuk dioperasikan. Banyak UPI sudah jadi dan bertahun-tahun juga tidak operasi karena tujuannya bukan untuk pengolahan,” ucap Susi. (An)

%d blogger menyukai ini: