Sketsa News
Home News Sanusi – Podomoro, 2 Milyar Untuk Bancakan Proyek Reklamasi ?

Sanusi – Podomoro, 2 Milyar Untuk Bancakan Proyek Reklamasi ?

Sketsanews.com – “Dalam OTT, KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp1,14 miliar yang merupakan pemberian kedua kepada MSN setelah sebelumnya diberikan RP1 miliar,” ujar Yuyuk.

“Sebelumnya diberikan pada tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp1 miliar,” ujar Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4).

 

Komisi Pemberantasan Korupsi menduga, PT Agung Podomoro Land berusaha menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Mohamad Sanusi dengan uang sebesar Rp2 miliar.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan, pemberian suap terhadap Sanusi, yang diduga diiniasi oleh Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dilakukan dalam dua termin.

Sanusi sudah ditetapkan menjadi tersangka bersama petinggi PT Agung Podomoro Land terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil Provinsi Jakarta serta raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara.

Deputi Direktur Walhi Zainal Muttaqin mengatakan, raperda reklamasi selama ini didorong oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan dasar hukum proyek reklamasi.

“Dasar hukum yang ada telah batal sejak terbitnya Perpres 54 tahun 2008,” kata Zainal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4).

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2008 mengatur tentang penataan ruang kawasan Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Upaya untuk penerbitan raperda berjalan lamban karena sudah tiga kali paripurna DPRD tak kunjung quorum. “Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai praduga tentang lobi politik yang belum selesai,” ujar Zainal.

Menurutnya dalam konteks reklamasi, suara dewan cenderung setuju dengan keinginan Pemprov DKI Jakarta yang ingin mereklamasi Teluk Jakarta. Namun, peta politik yang panas dalam dua pekan minggu terakhir membuat raperda tak kunjung disahkan.

Adanya pengungkapan kasus ini menurut Zainal jelas menunuukan bahwa partai politik memang cenderung untuk korup. Selain itu, reklamasi memang menjadi ajang bancakan sumber dana partai politik ketika proyek dari APBD menyusut.

“Terlihat jelas bahwa reklamasi tidak lagi berpijak pada kepentingan lingkungan hidup Jakarta,” katanya.

Apalagi menurut Zainal, sebelumnya ahli dari Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa
pada 2015 tanah jakarta amblas 2 hingga 4 cm. Paling parah terjadi di Jakarta Utara.

Hasil penelitian ini tidak dijadikan peringatan bahwa reklamasi pulau yang secara geografis bersambung dengan daratan jakarta akan menambah penurunan tanah semakin ekstrim.

“Kami menilai, penangkapan ini harus jadi momentum penegakan hukum dan penghentian secara total reklamasi teluk jakarta,” kata Zainal.(sur/CNN)

(in)

 

%d blogger menyukai ini: