Sketsa News
Home Headlines, News, Opini PKS Pecat Anggota Yang Kurang Sopan

PKS Pecat Anggota Yang Kurang Sopan

Sketsanews.com – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, akan melakukan perlawanan atas upaya pemecatan yang dilakukan DPP PKS terhadap dirinya. Pemecatan tersebut ditengarai karena Fahri telah melakukan “dosa besar” berulang kali sehingga memunculkan kontroversi dan stigma negatif terhadap PKS.

Fahri Hamzah
Fahri Hamzah

“Kesalahan terbesar apa yang dilakukan Fahri Hamzah sehingga dia layak dipecat dari semua jenjang keanggotaan? Dari jenjang kader pemula, kader muda, kader madya, hingga kader ahli,” protes Fahri saat menyampaikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senin (4/4/2016).

DPP PKS sebelumnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016 yang berisi pemecatan Fahri dari semua jenjang partai. Surat tersebut baru diserahkan DPP PKS kepada Fahri pada Minggu (3/4/2016) malam di kediamannya.

Diterbitkannya SK tersebut, menindaklanjuti putusan Majelis Tahkim Nomor 02/PUT/MT-PKS/2016 tertanggal 11 Maret 2016, yang memutuskan bahwa “menerima rekomendasi BPDO yaitu pemberhentian Saudara Fahri Hamzah, SE dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera”.

Presiden PKS Sohibul Iman menjelaskan, sebelum tindakan tegas diambil, DPP PKS telah berkomunikasi dengan Fahri pada 1 September 2015. Komunikasi itu diikuti oleh dirinya, Fahri, dan pimpinan Majelis Syuro PKS. Dalam pertemuan, Majelis Syuro mengingatkan Fahri agar menjaga norma kesantunan dalam berkomunikasi ke publik. Karena, sejumlah pernyataan Fahri dianggap cukup kontroversial.

Beberapa pernyataan itu di antaranya menyebut anggota DPR “rada-rada bloon” yang berujung pada dijatuhkannya sanksi ringan kepada Fahri oleh MKD, mengatasnamakan DPR dan menyatakan sepakat untuk membubarkan KPK, serta pasang badan untuk tujuh megaproyek DPR yang bukan merupakan arahan DPP.

Saat itu, Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Presiden PKS Sohibul Iman menegur Fahri atas sikap dan pernyataannya yang kerap menimbulkan kontroversi dan citra negatif bagi Partai.

Ketika ditegur langsung di Kantor DPP PKS saat itu, Fahri mengaku menerima nasehat itu dan akan melakukan adaptasi. Namun, Fahri nyatanya tak mematuhi nasehat tersebut dan tetap tak mengubah sikap dan gaya bicaranya.”Pimpinan partai menilai bahwa pola komunikasi politik Fahri tetap tidak berubah. Sikap kontroversi dan kontraproduktif kembali berulang, bahkan timbul kesan adanya saling silang pendapat antara Fahri selaku pimpinan DPR RI dari PKS dengan pimpinan PKS lainnya,” kata Sohibul Iman.

Menurut Sohibul, Fahri saat itu bersedia untuk mematuhi keinginan DPP agar lebih santun dalam bertutur kata. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Diantara beberapa pendapat kontroversial dan kontraproduktif Fahri yang mengemuka saat itu di publik adalah menyatakan kenaikan tunjangan gaji pimpinan dan anggota DPR RI masih kurang, padahal Fraksi PKS DPR RI secara resmi menolak kebijakan kenaikan tunjangan.

Juga terkait Revisi UU KPK, dimana Fahri menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai pihak yang “sok pahlawan” dan ingin menutupi boroknya. Padahal, di saat yang sama, PKS secara tegas menolak revisi UU KPK.

Dengan demikian maka Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO yaitu memberhentikan Saudara Fahri dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera,” kata Sohibul.

Setelah putusan pemecatan keluar, Fahri semakin melawan. Dia berencana melakukan upaya hukum atas pemecatannya tersebut. Fahri di antaranya mempertanyakan legalitas Majelis Tahkim yang menurut dia belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Fahri juga mempertanyakan surat pemecatan yang hanya ditandatangani Presiden PKS tanpa ditandatangani oleh Sekjen PKS Taufik Ridho. Fahri mengaku hari ini akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya mengidentifikasi PKS sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang serius,” kata Fahri dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Meski telah dipecat dari partai, tapi hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat pemecatan Fahri. DPR juga masih menunggu proses hukum yang diajukan Fahri setelah dipecat partainya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, akan melihat sejauh mana upaya hukum Fahri berlangsung.

“Saya dengar Fahri ke upaya hukum. Kalau ada upaya hukum, maka akan lihat sejauh mana upaya berlangsung. Sesuai ketentuan, kita menunggu proses hukum itu,” ucap Fadli usai meresmikan  Media Center DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Ia menjelaskan, mekanisme memberhentikan seseorang sebagai anggota dewan harus ada alasannya, kecuali memang mengundurkan diri.

“Saya kira, seorang tidak bisa (memecat) dalam jabatan pimpinan dewan kecuali ada pelanggaran hukum, UU, atau etika yang luar biasa. Atau sengaja mengundurkan diri. Kalau tidak ada, terserah yang bersangkutan. Selama masih ada upaya hukum, ya silakan yang bersangkutan saja,” ujar Fadli.

Politikus Partai Gerindra ini juga menegaskan, harus menunggu sampai semua proses hukum selesai. “Saya kira tidak bisa mendikte (sampai kapan proses hukumnya), apakah sebulan, dua bulan, tidak bisa ditetapkan, itu sudah mekanismenya,” pungkas Fadli Zon. (Vi)

%d blogger menyukai ini: