Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Dua Negara Ini Telah Menyesal Lakukan Reklamasi, Apakah Indonesia Berikutnya?

Dua Negara Ini Telah Menyesal Lakukan Reklamasi, Apakah Indonesia Berikutnya?

Sketsanews.com – Reklamasi menjadi kata yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Namun apakah keputusan pemerintah melakukan reklamasi sudah tepat? Mengingat saat ini  banyak negara yang menyesal telah melakukannya.

Reklamasi-Pantai-Jakarta-Utara-595x279

Dilansir dari CNN Indonesia, seorang pakar oseanografi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan menganggap mega proyek reklamasi, khususnya di Teluk Jakarta sangat tidak layak bila ditinjau dari aspek lingkungan.

Alan menjelaskan bahwa jika dasar pemerintah propinsi hanyalah mengikuti apa yang dilakukan negara lain, maka itu dianggap keliru. Bahkan kini ada dua negara maju yakni Korea Selatan dan Jepang yang telah menyatakan penyesalannya telah melakuka reklamasi.

“Jika kita melihat negara lain ada dua negara yang telah menyesal setelah mereklamasi pantai dan perairannya, yaitu Korsel dan Jepang. Jika kita mau mempertimbangkan lagi memang proyek ini secara tekhis sangat tidak layak,” papar Alan dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (09/04).

Alan melanjutkan, setelah Korsel melakukan reklamasi sebanyak tiga kali, negara yang terkenal dengan K-Popnya tersebut akhirnya mengajukan penundaan alias moratorium. Sementara Jepang harus menelan kerugian puluhan juta Yen, setelah memutuskan melakukan restorasi atau pengembalian semula, setelah menggelar reklamasi secara masif.

“Saya mendengar sendiri dari delegasi Jepang saat pertemuan di kongres kelautan Asia Timur tahun lalu di Vietnam. Mereka menyesal memilih reklamasi, jadi sebaiknya kita harus memikirkan ulang dampak semua proyek ini,” sambung Alan.

Jika reklamasi terus digelar, Alan mengkhawatirkan akan kehidupan biota laut di sekitar lokasi, dan juga penurunan kecepatan arus yang membuat sirkulasi air laut menjadi tidak lancar. Terlebih sebenarnya proyek ini juga pernah menuai gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, walau akhirnya harus kalah di tingkat Kasasi.

Meskipun begitu Alan tidak menampik bahwa reklamasi tetap bisa dilanjutkan, asal faktor lingkungan hidup tetap menjadi perhatian utama pemerintah, disamping faktor ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.

“Saya ini bukannya anti reklamasi. Jika reklamasi ini demi kepentingan masyarakat , tentu saya dukung. Yang penting jangan hanya karena kepentingan suatu golongan seperti pengembang perumahan misalnya,” tegasnya.

Reklamasi 17 pulau di perairan Teluk Jakarta menjadi titik fokus publik setelah KPK berhasil melakukan tangkap tangan kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi. KPK menganggap Sanusi menerima sejumlah suap dari pihak pengembang, untuk meng-goalkan proyek reklamasi.

Selain Sanusi KPK juga telah mengamankan sejumlah orang penting di beberapa perusahaan properti. Selain itu beberapa orang di lingkungan Pemprov, DPRD dan juga perusahaan properti dicekal KPK untuk bisa keluar negeri.

Selain di Jakarta, proyek reklamasi Teluk Benoa di Bali juga menjadi kontroversi, setelah masyarakat Pulau Dewata ramai-ramai menolak mega proyek ini. (Zu)

%d blogger menyukai ini: