Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Pemerintah Mengutamakan Kekerasan

Pemerintah Mengutamakan Kekerasan

Sketsanews.com – BANYAK pihak yang beranggapan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri merupakan produk Amerika, dan programnya dibiayai oleh negara adikuasa itu. Sehingga, kerap kali program yang dilakukan dua lembaga tersebut hanya menyasar kepada umat Islam saja, karena bagaimana pun kebencian Amerika kepada Islam sungguh nyata.

Ilustrasi
Ilustrasi

Harits Abu Ulya, Direktur CIIA mengatakan kecurigaan masyarakat kepada BNPT dan Densus 88 ini harus dijawab dengan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan anggaran yang mereka pakai. “Yang pasti BNPT dan Densus mendapatkan jatah anggaran dari APBN, dan jika saat ini BNPT dan Densus pada posisi subyek yang dicurigai oleh masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan asing (Amerika cs) maka menurut hemat saya inilah momentum tepat bagi BNPT dan Densus untuk berani transparan,” ungkap Harits dalam rilis yang diterima salah satu media Islam, baru-baru ini.

Dengan berani menunjukan transparansi dan akuntabilitas tersebut, maka penilaian selanjutnya diserahkan ke publik. “Jika disana ada hibah dari asing maka rakyat juga perlu tahu. Jangan sampai kedaulatan negara terkait isu keamanan disetir begitu saja oleh asing melalui bantuan hibah dana atau teknologi,” jelas Harits.

“Tidak logis kan minta dana selama ini tidak transparan. Apalagi dananya APBN, perlu tahu publik penggunaan dan alokasinya,” kata pengamat kontra terorisme itu saat dihubungi Bisnis, Jumat (19/2).

Dia juga mengatakan, para wakil rakyat juga harus mempertanyakan penggunaan anggaran di Densus 88, apakah sudah sesuai atau belum. Pasalnya, menurut dia, di luar APBN Densus 88 memperoleh hibah dana dari luar negeri seperti Australia, Amerika Serikat, dan Kanada.

“Bantuan itu ada, kita kan harus tahu peruntukannya. Oke nambah tapi dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Lebih lanjut Haris mengatakan tambahan anggaran mestinya dapat memberikan dampak pada peningkatan profesionalisme, moralitas, kapasitas personel Densus 88 dalam menindak para terduga teroris. “Jangan sampai tambahan anggaran menjadikan Densus itu banyak menyediakan kantong mayat karena fungsi penegak hukum melumpuhkan bukan membunuh atau menghabisi,” katanya.

Polri sebelumnya telah meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk Densus 88. Namun, pasca peristiwa tewasnya Siyono di tangan Densus di Klaten Sabtu (12/3) lalu, Komisi III menjadi ragu untuk menyetujuinya. “Ini akan dipertimbangkan kami di Komisi III ke depan. Ini bukan bicara anggaran, tapi bicara ke hati-hatian,” kata Wakil Ketua Komisi III Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, Senin (14/3).

Menurutnya, kalau Komisi III tetap mengucurkan anggaran sesuai dengan pengajuan Kapolri, itu akan percuma jika tidak ada perbaikan di tubuh Densus. Karena ini terkait uang rakyat, kata dia, jika tidak bisa memberikan penjelasan atas kejadian ini, tidak ada alasan untuk diberikan tambahan anggaran. Ia menilai Komisi III mesti tahu apakah ini kesalahan oknum atau kesalahan sistemik.

Wakil Ketua Komisi III Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa
Wakil Ketua Komisi III Fraksi Gerindra, 

Ia mengaku heran, mengapa setiap orang yang berurusan dengan teroris ini harus mati. Bukankah seharusnya cukup ditangkap kalau tidak melawan. Sehingga, Desmond beranggapan ada sesuatu yang tidak wajar. Mengapa orang yang tidak pakai senjata, harus dilumpuhkan. Oleh karena itu, Komisi III akan mengkaji kembali mengenai pengajuan tambahan anggaran Densus 88.

“Gerindra hati-hati menyikapinya. Kalau anggaran digunakan untuk membunuh rakyat, ngapain,” ujar dia. Desmon yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi ini mengungkapkan bahwa kalau Komisi III tetap mengucurkan anggaran sesuai dengan pengajuan Kapolri, itu akan percuma jika tidak ada perbaikan di tubuh Densus.

Angota Komisi III, Azis Syamsuddin, masih belum bisa bersikap apakah kasus Siyono ini bisa membuat Komisi III membatalkan tambahan anggaran untuk Densus. “Kita tunggu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan,” ujar Azis dalam pesan singkatnya.

Bahkan, Komisioner Komnas HAM Siane Indriani menilai, anggaran relatif jumbo itu bentuk dukungan pemerintah terhadap tindakan represif aparat. Dia berpendapat, anggaran tersebut merupakan dampak dari peristiwa serangan teror di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari silam.

Insiden Sarinah, apa endingnya? Revisi UU teroris dan tambahan anggaran Densus 88 Rp 1,9 triliun, terlalu berlebihan. “Berarti ini sinyal pemerintah akan lebih mengutamakan kekerasan,” kata Komisioner Komnas HAM Siane Indriani dalam forum diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2016).

“Kinerja Densus 88 pun bisa disebut gagal. Setelah bertahun-tahun masih saja marak adanya tindakan terorisme. Bisa jadi terorisme saat ini bukan lagi kegiatan teror ideologis, namun mengarah kepada proyek teror dengan meminjam kedok agama Islam”

Siane mengatakan, anggaran besar tersebut kontra produktif dengan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia. Pemerintah harusnya fokus terhadap pencegahan dan deradikalisasi.
Siane mencontohkan tindakan Polri yang langsung menggerebek dan menangkap beberapa orang usai peristiwa teror di Thamrin. Langkah tersebut lanjut Siane, lebih menonjolkan aspek kekerasan yang justru dilakukan aparat.

“Kalau kita melihat pola penanganan yang dilakukan (Densus 88) itu sangat menonjolkan kekerasan. Jika seperti ini, Indonesia tidak akan pernah selesai menanggulangi terorisme,” imbuhnya.

Menurut Siane, munculnya wacana revisi UU terorisme dan alokasi anggaran besar untuk Densus 88 tersebut, memberi kesan penanganan teroris harus dilakukan dengan kekerasan. Negara, kata dia, mengajarkan warganya untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku teror.

“Pola penanganan selama ini terlalu menonjolkan kekerasan, memberikan wacana kepada masyarakat, terorisme harus disikapi dengan kekerasan. Masyarakat akhirnya setuju, akhirnya terorisme harus dibinasakan dengan cara kekerasan. Ini yang menjadi branding media. Media akhirnya menggelorakan kejadian tersebut,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah mengusulkan alokasi dana senilai Rp1,9 triliun untuk memperkuat Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Uang sebesar itu akan didistribusikan untuk memperbaiki dan memperbaharui perlengkapan dan fasilitas aparat kontra teroris. Dana itu akan dialokasikan pada APBN Perubahan tahun ini. Sementara itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dengan  tegas menolak rencana penambahan anggaran APBN-P untuk Densus 88.

“Penambahan ini sangat tidak layak. Sejak dibentuk, Densus 88 telah membunuh 121 orang tanpa proses hukum, padahal negara Indonesia merupakan negara hukum,” kata Aza El Munadiyan, Ketua Bidang Kebijakan Publik Pengurus Pusat KAMMI.

Terlebih lagi, lanjut Aza, laporan keuangan Densus 88 selama ini tidak transparan dan akuntabel.“Dana yang diperoleh dari bantuan luar negeri dan APBN tidak pernah terang benderang. Efektifitas dan efisiensi anggaran pun tidak terjadi,” tuturnya.

Aza juga menilai kebijakan penambahan anggaran tersebut juga tidak tepat, lantaran kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sedang lesu. “Kinerja Densus 88 pun bisa disebut gagal. Setelah bertahun-tahun masih saja marak adanya tindakan terorisme. Bisa jadi terorisme saat ini bukan lagi kegiatan teror ideologis, namun mengarah kepada proyek teror dengan meminjam kedok  agama Islam,” tutupnya. (Vi)

%d blogger menyukai ini: