Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Era SBY Gagal Menangani Terorisme, Era Selanjutnya?

Era SBY Gagal Menangani Terorisme, Era Selanjutnya?

Sketsanews.com – SETELAH sekian tahun menerima pujian terus-menerus, kini orang mulai mempertanyakan efektivitas kerja Markas Besar (Mabes) Polri menangani terorisme dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror. Betapa tidak?

Busyro Muqoddas ketika menunjukkan 2 gepok uang
Busyro Muqoddas ketika menunjukkan 2 gepok uang

Data yang disampaikan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri kepada pers Jumat, 24 September beberapa tahun silam, menyebutkan dalam 10 tahun saja polisi berhasil meringkus 563 tersangka teroris. Dari jumlah itu, 471 di antaranya telah diadili, 44 orang tertembak mati, 10 orang tewas melakukan aksi bom bunuh diri. Sejumlah tokohnya seperti Dr. Azhari, Noordin M. Top, dan Dulmatin, telah mati tertembak.

Anehnya, setelah begitu banyak teroris diringkus atau dilumpuhkan, ternyata aksi terorisme tak mereda. Jumlah teroris pun seakan bertambah saja mengikuti kata pepatah: mati satu tumbuh seribu. Tindakan kekerasan yang berujung terenggutnya nyawa tanpa proses hukum, menjadi sisi gelap Densus 88 dalam menangani terorisme di Indonesia. Menurut PP Muhammadiyah, hal itu harus dibongkar dan lembaga penanggulangan terorisme itu harus diaudit.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum HAM dan Kebijakan, Busyro Muqoddas, kembali mengungkapkan temuan Komnas HAM tentang jumlah korban kekerasan Densus 88. Menurut temuan Komnas HAM, kata Busyro, sebanyak 121 orang dicap teroris, dan tewas tanpa menjalani proses hukum.“Ini lah sisi-sisi gelap yang harus dibongkar,” kata Busyro di Kantor Komnas HAM usai pengumuman hasil autopsi almarhum Siyono, Senin (11/04).

Komna HAM menunjukkan hasil autopsi
Komna HAM menunjukkan hasil autopsi

Dari kematian Siyono, lanjut Busyro, ada sebuah pelajaran yang bisa dipetik. Selama ini aturan penahanan tersangka teroris adalah tujuh hari. Sementara, yang terjadi pada pria asal Klaten itu, dia meninggal dengan banyak luka dalam tiga hari penahanan.

“Kalau Undang-Undang terorisme direvisi, teroris bisa ditahan 30 hari, itu Guantanamo diimpor ke Indonesia,” ujarnya mengkritik revisi UU terorisme. Mantan ketua KPK itu pun menegaskan bahwa tak ada tempat bagi kebrutalan. “Tindakan barbarian ini harus dihentikan,” tegasnya. “Densus dan BNPT itu belum pernah diaudit, ini sudah saatnya untuk diaudit,” pungkas Busyro.

Pertanyaan besar sekarang, setelah ratusan orang ditangkap dan puluhan orang dibunuh, mengapa kelompok teroris tetap kuat dan mengancam? Ini jelas pertanyaan yang amat sulit dijawab. Tapi yang pasti, ini adalah bukti kongkret kegagalan pemerintah yang dipimpin Presiden SBY dalam menangani terorisme.

Pengamat terorisme Indonesia Al-Chaidar mengakui, kalau dibanding dengan pelanggaran HAM oleh negara lain dalam penindakan terorisme di negaranya, Indonesia terbilang tidak seberapa dan bahkan jauh lebih kejam. Namun demikian, Al-Chaidar dalam perbincangan di station Metro TV (5/3/2013) bersama Kepala Biro Penerangan masyarakat ketika itu, Brigjen Boy Rafli Amar dan anggota Komnas HAM Nurlaela, setuju kalau Densus dibubarkan saja.

Alasan yang dikemukakan Al-Chaidar karena stigma Densus sudah sangat buruk di mata masyarakat, yang ditandai dengan perlawanan-perlawanan. Malah dia mengusulkan agar pemberantasan terorisme diserahkan kepada satuan Brimob yang personilnya ada sampai di pelosok desa.

Sementara Boy Rafli Amar pernah mengatakan, dalam pembelaannya itu, bahwa pasukan anti teror itu masih dibutuhkan, mengingat dalam pasukan itu komplit, mulai dari tim pendeteksi, tim penindak sekaligus tim penuntut. “Brimob hanya memiliki tim penindakan,” ujarnya.

Terkait dengan dugaan pelanggaran HAM oleh Densus 88, Boy meminta agar tidak melihatnya secara sepotong-sepotong, sebab berhadapan dengan pelaku terorisme yang berbeda dengan pelaku kriminal lainnya. Sebab, ancaman selalu ada baik personil Densus, lebih-lebih masyarakat sekitar. “Pelaku teroris sangat berbahaya dan mengancam jiwa,” tandas Boy.

Screenshot_3

Bayangkan kata Boy Rafli, seorang pelaku teroris tidak segan-segan membunuh siapapun, termasuk membunuh dirinya sendiri dengan bom bunuh diri. Karena itu kalau ada situasi dilapangan sampai terjadi dugaan pelanggaran HAM, itu lebih disebabkan karena kondisional. “Tetapi kami setuju kalau kinerja Densus dievaluasi,” ujarnya.

Sementara anggota Komnas HAM, Siti Nurlaela, dalam kesempatan yang sama mengakui dari hasil investigasi yang dilakukan, terindikasi telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat, seperti penyiksaan dan pembunuhan terduga teroris tanpa melalui persedur yang benar.

Kita semua sepakat bahwa teroris memang pantas mati, tetapi dalam mematikan mereka yang diduga terlibat, hendaknya dilalui prosedur yang benar dengan memberikan kesempatan untuk melalukan pembelaan, karena rata-rata baru sebatas diduga.

Dalam investigasi yang dilakukan, diakuinya Komnas HAM tidak hanya mewancarai keluarga terduga teroris, tetapi juga melakukan wawancara dengan pihak lain yang mengetahui tentang hal itu. “Hasil investigasi Komnas HAM disejumlah kasus terjadi pelanggaran HAM,” tegasnya. Namun demikian Komnas HAM hanya sebatas memberikan rekomendasi agar dibenahi, sedangkan tuntutan pembubaran Densus menurut Nurlaela, tidak termasuk ranah Komnas HAM. “Komnas tidak berwenang menuntut Densus 88 dibubarkan,” ujarnya.

Kasus Poso, dengan beredarnya vidoe penyiksaan oleh aparat polisi, merupakan bukti adanya pelanggaran HAM. Begitu juga dengan kasus tewasnya lima terduga teroris di Kabupaten Dompu NTB pada awal Januari 2013 lalu, yang tewas diberondong peluru aparat tanpa memberikan kesempatan untuk hidup. “Sehingga, klarifikasi terhadap dugaan keterlibatan mereka tidak bisa dilakukan, karena semuanya tewas,” paparnya.

Dalam kasus yang terjadi di Dompu kata dia, terdapat satu jenazah yang hampir dua bulan tidak dapat diidentifikasi oleh Polri dan menjadi Mr X di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Bagi Polisi, menurut Boy Rafli Amar, tersimpannya jenazah terduga teroris asal Dompu yang bernama Sirajuddin alias Eja lebih disebabkan karena tidak ada keluarganya yang mengaku dan polisi telah berusaha mencari keluarganya.

Aksi protes terhadap Densus 88 terkait tewasnya Siyono di Solo.
Aksi protes terhadap Densus 88 terkait tewasnya Siyono di Solo.

Tetapi sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Dompu sendiri. Yang mana, keluarga Sirajuddin pasca penembakan, ada aparat Polri setempat yang menginformasikan bahwa, salah satu dari tiga jenazah yang tewas disebuah kebun belakang Terminal Ginte yang digerebek Densus 88 itu adalah Sirajuddin alias Eja.

Keluarga Eja bahkan berkali-kali mendatangi Polres dan DPRD, mengadu terkait dengan jasad Sirajuddin yang dibawa Densus 88 ke Jakarta. Sampai akhirnya tak kuasa menunggu, mereka mendatangi sendiri ke Jakarta yang difasilitasi oleh ormas Islam. Di ibukota, keluarga ini mendatangi Komisi III DPR-RI dan mengadukan nasib Eja yang raib pasca penggerebekan dan menewaskan tiga terduga teroris dikebun kacang.

Orang tua Eja, Zikra, yang sudah lelah mencari dan melihat langsung jenazah di Mabes Polri, langsung pingsan setelah diperlihatkan. Karena betul itu adalah anaknya yang selama ini dia kenal, anak yang baik dan suka bekerja keras mencari nafkah dan terakhir sebagai pelayan bakso.

Kita semua sepakat bahwa teroris memang pantas mati, tetapi dalam mematikan mereka yang diduga terlibat, hendaknya dilalui prosedur yang benar dengan memberikan kesempatan untuk melalukan pembelaan, karena rata-rata baru sebatas diduga.

Kita tidak ingin ada pembunuhan yang dilegalkan oleh negara, karena negara ini hidup berdasarkan hukum. Lokasi penggerebekan terduga teroris kalau diklaim sebagai medan tempur, maka sudah bisa dipastikan akan jatuh korban, bisa dari terduga teroris atau aparat negara yang bertugas.

Melabelkan seseorang sebagai teroris juga cukup berbahaya, mengingat teroris dimaknai sebagai sebuah kejahatan yang memiliki kasta tertinggi dibidang kriminal. Padahal masyarakat sendiri akan langsung memberikan penilaian terhadap seseorang yang dilabelkan teroris. yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari baik terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.

Bahtiar, Anas dan Sirajuddin warga Bima-Dompu NTB yang tewas tertembak densus 88 termasuk Siyono Klaten misalnya adalah mereka sosok pekerja keras, ada yang menjual kue dan pelayan bakso. Mereka sangat taat beribadah sesuai agama yang dianutnya, Islam. Masyarakat tentu saja sudah memiliki kesimpulan atas yang apa terjadi didaerahnya, siapapun boleh memberikan pembenaran-pembenaran, tetapi yakin saja, masyarakat sudah memiliki jawaban sendiri walaupun dalam bahasa yang membisu karena tidak berani berkata.

Teroris adalah label yang paling tinggi dibidang kejahatan, maka siapapun harus dihukum seberat-beratnya, tentu saja setelah dibuktikan, kita tidak ingin terjadi pembunuhan diluar proses peradilan. (Vi)

%d blogger menyukai ini: