Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Dilema Pendidikan Indonesia

Dilema Pendidikan Indonesia

Sketsanews.com – Pastinya sudah tidak asing lagi dengan apa yang disebut kurikulum atau program pendidikan, yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan, yang berisi tentang rancangan pembelajaran

Mendikbud, Anies Baswedan
Mendikbud, Anies Baswedan

Membahas tentang kemajuan sebuah bangsa, rasanya hampir semua elemen sepakat bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk mencapainya. Bahkan kalau kita ingat kisah pengeboman Kota Hirosima dan Nagasaki, ketika dua kota itu luluh lantak, hal pertama yang dicari dan ditanyakan pemimpin negara ketika itu adalah berapa banyak guru yang masih selamat.

Jepang sudah sadar, ketika dua kota mereka hancur maka untuk membangunnya kembali, mereka butuh sosok guru untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa untuk membangun peradaban suatu bangsa, diperlukan sistem pendidikan yang baik. Selama ini yang terlihat, ketika pemerintah menggulirkan suatu kurikulum yang akan menjadi acuan dalam dunia pendidikan di Indonesia, hampir selalu putus di tengah jalan. Kurikulum tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal tapi langsung di ganti dengan kurikulum yang baru.

Kegalauan dalam dunia pendidikan terus saja terjadi. Seolah-olah perkembangan pendidikan di negeri ini selalu berada pada masa ‘remaja’ yang penuh dengan kebimbangan. Kedewasaan dalam dunia pendidikan di Indonesia memang belum terlihat. Hal ini terbukti dari sistem kurikulum pendidikan di Indonesia yang selalu berubah-ubah. Bahkan perubahan ini terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat.

Ini mengesankan bahwa memang sistem pendidikan di Indonesia itu belum begitu matang, atau mungkin saja perubahan kurikulum ini terjadi karena ada oknum yang ‘bermain’ karena hendak mencapai tujuan tertentu. Hal ini sangat jelas terlihat. Bahkan banyak yang beranggapan dan riilnya, setiap kali pemerintahan berganti, kurikulum pasti ikut diganti.

Padahal yang menjadi permasalahan dalam pendidikan itu bukan hanya kurikulumnya, banyak faktor lain yang mempengaruhi mandeknya pendidikan di Indonesia. Faktor seperti kualitas guru, pemerataan sarana dan prasarana lebih pantas untuk diselesaikan dibandingkan dengan penggantian kurikulum.

Ujian Nasional
Ujian Nasional

Penggantian kurikulum ini sendiri merupakan suatu pemborosan besar-besaran. Bagaimana tidak, ketika terjadi perubahan kurikulum maka ini berarti pemerintah harus menganggarkan dana untuk mensosialisasikan kurikulum yang baru. Termasuk melakukan pelatihan kepada semua penggerak pendidikan di seluruh pelosok negeri. Bayangkan, berapa banyak dana yang harus di kucurkan oleh pemerintah untuk hal ini.

Kita tahu, saat ini kurikulum di Indonesia sering diganti tanpa memikirkan, apakah siswa dapat menerima dan beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Kurikulum kita sudah berganti sekitar enam kali, mulai dari tahun tahun 1975 yang diperbaharui dengan kurikulum tahun 1984. Sampai akhirnya memakai kurikulum 2004  atau sering di sebut dengan KTSP dan terus berganti hingga saat ini tahun 2015.

Seperti yang dikutip Brilio.net dari kemendikbud.go.id, ternyata selama ini Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 11 kali, terhitung sejak Indonesia merdeka. Yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan 2015.

Situasi pendidikan yang belum optimal ini pula yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tertinggal dari negara tetangga. Pada tahun 2013, PBB melansir data IPM dan Indonesia menempati posisi 121, sedangkan Malaysia menempati urutan 64 dan Singapura 18. Data UNESCO tahun 2011 juga memperlihatkan hal yang hampir sama, data Education Development Index menunjukkan Indonesia menempati urutan 69 dari 127 negara.

Lalu apa sebenarnya maksud dan tujuan pemerintah mengganti kurikulum yang sudah di terapkan, dengan kurikulum baru, semua itu belum tentu dapat diaplikasikan. Tujuannya tidak lain adalah karena ingin memperbaiki mutu pendidikan supaya bisa berkembang lebih baik dari sebelum nya. Tapi apakah demikian?

Pada kenyataannya tidak ada perubahan mutu yang diberikan. Bahkan mutu pendidikan selama kurang lebih lima tahun ini, memberikan hasil yang mengecewakan, justru perubahan kurikulum pendidikan yang begitu cepat menimbulkan masalah baru. Seperti halnya banyak prestasi siswa yang menurun, hal ini di sebabkan karena siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru.

Dampak dari kurikulum yang berubah-ubah, bukan hanya memberikan dampak negatif terhadap siswa. Sebenarnya perubahan ini juga dapat berdampak pada intitusi sekolah itu sendiri yaitu tentang tujuan dan misi-visinya. Contoh saja bila sebuah sekolah memiliki satu tujuan atau satu visi, tentu sekolah tersebut akan berusaha untuk mencapainya, dan untuk memenuhi sebuah visi tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Pemerintah merasa bahwa perubahan kurikulum dapat memberi perubahan yang lebih baik pada mutu pendidikan, tapi nyatanya, tidak demikian

WISUDA UPI--Wisudawati Ana Yiana (kanan) dari Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya diwisuda bersama 1.788 wisudawan-wisudawati UPI di Kampus UPI, Bandung, Rabu (13/4). Foto: Rachmat Santosa Basarah
WISUDA UPI–Wisudawati Ana Yiana (kanan) dari Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya diwisuda bersama 1.788 wisudawan-wisudawati UPI di Kampus UPI, Bandung, Rabu (13/4). Foto: Rachmat Santosa Basarah

Lalu bagaimana mutu pendidikan bisa lebih baik sesuai dengan tujuan perubahan kurikulum? Didalam sebuah lembaga pendidikan memiliki banyak aktor yang semuanya berpengaruh pada mutu seperti halnya kepala sekolah, guru atau tenaga pengajar, siswa didik dan bahkan sebuah lembaga itu sendiri. Untuk mendapatkan mutu pendidikan yang baik maka semua aktor dalam pendidikan harus berfungsi dengan baik misalkan saja kepela sekolah. Kepala sekolah adalah tombak keberhasilan sebuah sekolah. Bahwa seorang pemimpin adalah faktor penentu sebuah keberhasilan.

Dalam membuat kurikulum baru, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya dapat menggunakan teori AGIL. Lalu bagaimana AGIL dalam mererapkannya :

Pertama, A atau yang kita tahu adalah adaptasi. Yaitu bagaimana sistem dari kurikulum tersebut dapat beradaptasi dengan siswa. Untuk dapat beradaptasi, sistem yang baru harus disesuaikan dengan kondisi siswa pada umumnya, bukan hanya memikirkan siswa yang bersikap positif atau dalam hal ini rajin untuk belajar. Tapi juga harus memperhatikan siswa yang malas, yaitu dengan memikirkan cara bagaimana membuat siswa malas tersebut menjadi rajin seperti dengan adanya fasilitas yang mampu menarik perhatian. Karena sejatinya tidak mungkin ada anak yang benar-benar malas untuk melakukan hal apapun. Pasti dia memiliki satu hobi atau satu kesukaan yang dapat membuatnya untuk tidak malas. Jika di ras kurikulum tersebut, sesuai dan dapat diadaptasikan dengan keadaan siswa saat ini, maka kurikulum tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah.

Kedua, G yaitu Goal atau yang biasa kita kenal dengan tujuan. Dimana sebuah sistem dalam kurikulum pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan memastikan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai bukan hanya anggan-anggan. Serta tujuan harus sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu untuk memajukan mutu pendidikan dengan memperbaiki output atau siswa. Untuk memperbaiki output tentu harus menyesuaikan dengan masing-masing siswa, tidak mungkin satu siswa dengan siswa yang lain memiliki kemampuan berfikir dan bekerja yang sama.

Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan tersebut sistem harus mampu memfasilitasi kemampuan berfikir siswa. Misalkan saja ada siswa yang hanya dengan membaca dia mampu untuk bersaing bengan siswa lain maka sistem harus mau menyediakan fasilitas yang mendukung siswa tersebut untuk membaca. Adapula yang memiliki kemampuan di bidang olahraga dan seni, maka sistempun harus mendukung fasilitas untuk siswa tersebut mengembangkan bakatnya.

Jadi dapat diambil kesimpulan, semua itu tidak hanya untuk mencapai tujuan saja. Tapi seberapa kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan dari kurikulum baru yang dibuatnya. Maka pemerintah harusnya tidak sekadar merubah kurikulum tapi juga harus mampu mendanai untuk proses pencapaian tujuan dari kurikulum tersebut.

Ketiga, I yaitu integrasi di mana sistem dari kurikulum yang baru harus mampu mengintegrasi aktor dalam pendidikan yang meliputi guru, lembaga dan siswa, dalam rangka proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Keempat, L yaitu latensi. Bagaimana tujuan dalam sebuah pendidikan dapat menjaga nilai-nilai dalam masyarakat dan tidak terselubung fungsi laten.

Jadi untuk menyusun kurikulum yang tepat dan baik dapat menggunakan konsep AGIL, sehingga sistem dalam kurikulum yang baru dapat diterima oleh siswa dan guru. Serta dapat di jalankan dengan baik oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. (Vi)

%d blogger menyukai ini: