Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Moral Aparat Negara ini Rendah

Moral Aparat Negara ini Rendah

Sketsanews.com – Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan dambaan bagi seluruh negara di dunia. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Proses memajukan suatu negara itu sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan, mencakup semua aspek kehidupan masyarakat.

Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun (Foto: Aktual.com/Junaidi Mahbub)
Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun (Foto: Aktual.com/Junaidi Mahbub)

Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), yakni orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan, termasuk pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia bahkan di dunia, dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini jika dibandingkan dengan negara lain di Asia, bukanlah negara yang kaya, malahan termasuk negara miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya.

Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara, menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya, yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah, terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif, dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara, terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air.

Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain, kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah, maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya, dibandingkan negara lain. Apalagi mengharapkan masyarakat yang sejahtera. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dalam prakteknya, semua institusi dibawah pemerintahan, rentan korupsi. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan, dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya, pemerintahan oleh pencuri, yang tidak kejujuran sama sekali.

Korupsi yang muncul dibidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisir atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi. Namun, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal yang bisa menyangkut saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan tindak kejahatan.

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak opini dan pendapat yang timbul akibat korupsi tersebut, baik pendapat yang pro maupun yang kontra. Akan tetapi, akibat nyata dari korupsi adalah merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa.

Korupsi, secara teori bisa muncul dengan berbagai macam bentuk. Dalam kasus Indonesia, korupsi menjadi terminologi yang akrab bersamaan dengan kata kolusi dan nepotisme. Dua kata terakhir dianggap sangat lekat dengan korupsi yang kemudian dinyatakan sebagai perusak perekonomian bangsa. Bahkan MPR merasa perlu mengeluarkan ketetapan (TAP MPR) khusus untuk memastikan penuntasannya dan terakhir dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tersangka kasus dugaan suap penghentian penanganan perkara korupsi PT Brantas Abipraya di Kejati DKI Jakarta, Sudi Wantoko (kedua kiri), berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/4).
Tersangka kasus dugaan suap penghentian penanganan perkara korupsi PT Brantas Abipraya di Kejati DKI Jakarta, Sudi Wantoko (kedua kiri), berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/4).

Politik uang dan suap adalah bentuk transaksi haram yang sangat akrab dengan para elite ekonomi dan politik kita sejak zaman orde lama sampai era reformasi ini. Terminologi ekonomi menyebutkannya sebagai transaction cost, sedangkan bahasa sosiologinya disebut korupsi.

Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum.

Kasus korupsi mantan Presiden Soeharto, contoh kasus yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Padahal penyelesaiaan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Soeharto dan kroninya, dana BLBI, Kasus Susno, dan Gayus akan mampu menstimulus program pembangunan ekonomi di Indonesia. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas.

Masih ada para pejabat yang tersandung dan pernah melakoni adegan korupsi ini, berikut tiga nama yang pernah berurusan dengan KPK, di antaranya:

Denny Indrayana

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana itu diduga terseret enam kasus dugaan korupsi.  Enam kasus korupsi tersebut di luar dari kasus pengadaan Payment Gateway (pembuatan paspor) yang pada tertanggal 21 April 2015. Hal itu masih diselidiki kasusnya oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Dan pada Rabu 1 Juli 2015, Denny meminta direktorat tindak pidana korupsi badan reserse kriminal agar memeriksa saksi ahli guna pelengkap berkasnya.

Dahlan Iskan

Kejaksaan Tinggi Jakarta telah menetapkan mantan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada periode 2011-2013.

Gatot Pujo Nugroho

Pada 3 Agustus 2015 pukul 21.30 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), telah melakukan penangkapan terhadap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya Evy Susanti, setelah melewati pemeriksaan atas dugaan kasus suap PTUN (Pengadilan Tinggi Usaha Negara). Gatot dan Evy pun resmi ditahan KPK pada Tanggal 4 Agustus 2015. Mereka juga resmi dijadikan tersangka atas kasus suap terhadap PTUN, yang ditandai dengan keluarnya Gatot dari gedung KPK memakai baju oranye, bertuliskan ‘TERSANGKA’.

masyarakat miskin membayar kewajibannya kepada negara lewat pajak dan retribusi. Namun oleh negara, hak mereka tidak diperhatikan

Yang menjadi pertanyaan publik hingga hari ini, mungkinkah proses peradilan para koruoptor itu bisa diselesaikan denga tuntas? Apakah dengan adanya Pra Peradilan, koruptor bisa selamat dari hukum di negara ini?

Ratusan orang melaporkan SPT tahunan orang pribadi di Kantor Pajak Tangerang, Banten, Selasa (29/3).
Ratusan orang melaporkan SPT tahunan orang pribadi di Kantor Pajak Tangerang, Banten, Selasa (29/3).

Tiga pejabat diatas hanya segelintir pemangku kebijakan yang tersandung korupsi, walaupun sudah banyak tersangka yang tertangkap, tetapi hal itu tak kunjung juga membuat para pelaku korupsi lainnya jera.

Dampak Terhadap Masyarakat

Beberapa dampak buruk yang akan diterima oleh masyarakat dengan adanya korupsi, diantaranya :

Pertama, Masyarakat menerima pelayanan sosial lebih sedikit. Instansi akan lebih mudah ketika melayani para pejabat dan konglomerat,dengan harapan akan memiliki gengsi dan imbalan materi, peristiwa seperti ini masih sering kita temui ditengah-tengah kita.

Kedua, Investasi pembangunan yang mengabaikan Yang sering terjadi biasanya para penguasa akan membangun prasarana yang mercusuar, namun minim manfaatnya untuk masyarakat, atau kalau ada, biasanya momen menjelang kampanye dengan niat mendapatkan simpatik dan dukungan dari masyarakat.

Ketiga, Masyarakat dapat terbebani dengan pajak yang regresif. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki wawasan dan pengetahuan tentang pajak sehingga gampang dikelabuhi.

Empat, Masyarakat menghadapi kesulitan dalam menjual hasil pertanian karena terhambat dengan tingginya biaya,baik yang legal maupun yang tidak legal. Sudah menjadi rahasia umum ketika seseorang harus berurusan dengan instansi pemerintah maka dia menyediakan uang, hal ini dilakukan agar prosesnya tidak berbelit-belit. Bahkan ada sebuah pepatah “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah”.

Semua tahu korupsi berdampak luas terhadap masyarakat miskin. Dampak lain yang akan menghampiri negara ini, anggaran pembangunan dan belanja nasional kurang jumlahnya. Untuk mencukupkan anggaran pembangunan tersebut, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara. Salah satunya dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari adanya kenaikan BBM tersebut, harga kebutuhan pokok seperti beras semakin tinggi, biaya pendidikan semakin mahal, dan pengangguran bertambah.

Tanpa disadari, masyarakat miskin telah memberikeuntungan dua kali kepada para koruptor :

Pertama, masyarakat miskin membayar kewajibannya kepada negara lewat pajak dan retribusi. Namun oleh negara, hak mereka tidak diperhatikan, karena telah dikuras untuk kepentingan pejabat.

Kedua, upaya menaikkan pendapatan negara diantaranya melalui kenaikan BBM, masyarakat miskin kembali harus “menyetor” negara untuk kepentingan koruptor.  Meskipun dengan dalih untuk subsidi rakyat miskin. Padahal seharusnya negara meminta kepada koruptor untuk mengembalikan uang rakyat yang mereka ambil, bukan sebaliknya.

Jika negeri ini mengharapkan terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya tentunya segala bentuk korupsi yang ada di negeri ini harus dihilangkan. Kita semua berharap bahwa negara tercinta ini segera terbebas dari tindak pidana korupsi yang telah merugikan banyak pihak. (Vi)

%d blogger menyukai ini: