Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Duit 2 Gepok dari Kadensus 88, Kapolri Dusta

Duit 2 Gepok dari Kadensus 88, Kapolri Dusta

Oleh : Mega Simarmata

Sketsanews.com – Selasa siang tadi, Komisi 3 DPR RI mengundang 3 institusi sekaligus untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU tentang tewasnya terduga teroris Siyono yang tewas karena kebrutalan Densus 88 Anti Teror.

Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi 3 DPR dengan PP Muhammadiyah, Komnas HAM dan Kontras.
Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi 3 DPR dengan PP Muhammadiyah, Komnas HAM dan Kontras.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum Busro Muqoddas menyebutkan bahwa kematian Siyono ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan.

Sedangkan Anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Gerindra, Desmond Mahesa mengatakan bahwa tak pernah ada kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus-kasus semacam kasus tewasnya Siyono, yang bisa terselesaikan di Indonesia.

Yang ingin disampaikan lewat tulisan ini adalah kasus Siyono dapat menjadi pintu masuk, sekaligus momentum yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan pergantian 3 pejabat penting di Mabes Polri yang ketiga-tiganya sudah masuk dalam Masa Persiapan Pensiun atau MPP yaitu:

1. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti
2. Kabareskrim Komjen Anang Iskandar
3. Kabaintelkam Komjen Djoko Mukti Haryono

Ini saat yang tepat untuk menempatkan dan menugaskan perwira tinggi yang lebih muda dan lebih mampu untuk mengisi ketiga pos jabatan tadi.

Untuk Kasus Siyono, hari Selasa (12/4/2016) ini Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa uang Rp 100 juta yang diberikan kepada Keluarga Almarhum Siyono adalah uang pribadi Kepala Densus 88 Anti Teror Polri, Brigjen Pol Edi Hartono.

Hal senada juga dikatakan Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, bahwa uang Rp 100 juta itu bukan uang dari Polri, melainkan uang pribadi dari Kadensus.

Saya berpendapat bahwa kedua pejabat ini patut dapat diduga telah menyampaikan dusta sangat amat besar kepada kita semua.

Take Home Pay atau gaji bersih yang dibawa pulang untuk seorang Brigjen Polisi tidak lebih dari Rp. 8 juta.

Kalau Kadensus 88 memberikan uang pribadinya sebesar Rp 100 juta kepada Keluarga Almarhum Siyono maka itu artinya selama 12 bulan ke depan istri dan anak anak Kadensus akan segera mati kelaparan karena tak akan bisa dikasih makan oleh kepala keluarga mereka.

Kenapa?

Sebab gaji Kadensus hanya Rp 8 juta.

Untuk bisa memberikan uang santunan sebesar Rp 100 juta, berarti nilai segitu adalah jatah gaji Kadensus secara net selama 12 bulan.

Apa mungkin uang santunan itu adalah uang pribadi?

Jawabannya adalah tidak mungkin.

Artinya patut dapat diduga Kapolri sudah berdusta kepada semua rakyat Indonesia.

 

Mabes Polri

Mabes Polri

Janganlah lagi Kapolri menjerumuskan dan merugikan anak buah.

Kematian Siyono adalah tanggung jawab Kapolri.

Maka penting kiranya Presiden segera melakukan pergantian pimpinan dalam internal Polri yaitu Kapolri, Kabareskrim dan Kabaintelkam.

Situasi atau momentum seperti ini adalah yang paling tepat untuk dilakukan pemerintah dalam merotasi ketiga pejabat di lingkungan Polri yaitu Kapolri, Kabareskrim dan Kabaintelkam.

Kabareskrim dan Kabaintelkam memang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus tewasnya Siyono. Kedua pati ini memang akan segera pensiun dalan hitungan hari.

Kalau Kapolri, selain memang beliau akan pensiun juga, tetapi kasus Siyono adalah gambaran kegagalan dan keteledoran Kapolri.

Yang paling awal mesti diganti adalah Kabareskrim dan Kabaintelkam.

Baru setelah itu dilakukan pergantian Kapolri.

Secara kebetulan ketiga pejabat yang saat ini menjabat sebagai Kapolri, Kabareskrim dan Kabaintelkam merupakan rekan seangkatan yaitu sama-sama dari angkatan 1982.

Badrodin akan resmi pensiun tgl 1 Agustus 2016.

Djoko Mukti pensiun per tanggal 1 Mei 2016.

Sedangkan Anang Iskandar akan pensiun per tanggal 1 Juni 2016.

Jadi tidak ada salahnya kalau ketiga pejabat ini diganti dalam waktu berdekatan atau bersamaan sekarang-sekarang ini demi kebaikan Polri.

Yang paling utama, Presiden tak perlu ragu untuk segera mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri pada DPR.

Ganti saja.

Jangan pernah ragu Pak Jokowi. (****)

(Zu)

%d blogger menyukai ini: