Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News, Opini Pejabat Saling Serang

Pejabat Saling Serang

BPK juga melakukan audit keuangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ahok juga harus mengoreksi institusinya di Pemprov DKI.

Sketsanews.com – Betapa tidak, para pejabat yang seharusnya bisa menjadi contoh dan panutan bagi rakyat yang dipimpinnya justru menjadi sosok yang arogan, emosional dan saling menjatuhkan satu sama lain, bahkan saling serang.

ahok vs bpk

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memanas. Hal ini menyusul audit BPK terkait RS Sumber Waras, Jakarta Barat. Dalam hasil audit, BPK menilai ada ketidaksesuaian prosedur dalam proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Pemprov DKI dianggap membeli dengan harga lebih tinggi dari harga yang seharusnya hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz mengungkapkan, banyak kejanggalan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hary menjelaskan, dari audit investigasi yang dilakukan, diketahui bahwa pembayaran RS Sumber Waras dilakukan setelah tutup buku, yakni pada 31 Desember 2014. Sedangkan tutup buku dilakukan pada tanggal 25 Desember 2014 lalu.

“Kenapa tidak dibayar sebelum tutup buku 25 Desember, 31 Desember sudah tutup buku, sudah close kenapa dipaksakan?,” ucap Harry dalam diskusi ‘Pro Kontra Audit Sumber Waras’ di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Selain itu, Harry juga menyebut jika pembayaran dilakukan setelah jam operasional bank tutup atau selesai, yakni sekira pukul 19.00 WIB. “Pukul 19.00 WIB bank sudah tutup, ada bukti transfer ada bukti cek tunai. Ini ada apa-apa ini. Ada detiknya 49 sekian detik tidak mungkin bank buka, ini seperti dipaksakan, siapa yang memaksa?,” seru Harry.

Lebih dari itu, Harry mengatakan kejanggalan makin terbukti lantaran apabila dibayar setelah tanggal 31 maka pembayaran tidak sah. “Seperti ada hal-hal yang belum selesai tapi dipaksakan?,” lanjut Harry.

Kantor BPK
Kantor BPK

Sementara itu, sebagaimana dikutip dari  Okezone, Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga mengonmentari pembelian lahan RS Sumber Waras. “Oleh sebab itu, saya berpandangan bahwa dengan telah dikeluarkannya hasil keputusan BPK yang dinilai adanya kerugian keuangan negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras ini maka sudah sepatutnya secara hukum, KPK meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus tersebut,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra itu, Minggu (17/4/2016).

Dasco berharap semua pihak menghargai keputusan BPK terkait RS Sumber Waras. “Dalam pandangan hukum saya, laporan pemeriksaan sebagai keputusan BPK yang menilai adanya unsur kerugian keuangan negara dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras Grogol, Jakarta Barat haruslah dihormati oleh semua pihak, termasuk Ahok dan para pendukungnya,” jelasnya.

“Saya kira di republik ini, semua orang tahu kita kan punya lembaga yang punya tugas dan fungsi masing-masing. Selama ini BPK adalah lembaga yang kredibel sesuai dengan amanat UU sebagai badan yang memeriksa keuangan,” kata Riza di Gedung MK, Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

Selain itu juga, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria, menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut, hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang ngaco. Lantaran memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan DKI Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

BPK, kata dia, juga melakukan audit keuangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karenanya, dia berharap agar Ahok dapat mengoreksi institusinya di Pemprov DKI.

“Presiden saja diaudit oleh BPK, DPR dan MPR diaudit. Kita harus menghormati apapun hasil audit dari BPK. Sebaiknya kita mengoreksi diri masing-masing bukan menyalahkan, apalagi bilang BPK ngaco. Kita harus hormati institusi satu dengan institusi lainnya. Selama ini semua lembaga kan diaudit oleh BPK,” tandasnya.

Sementara itu, menurut pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu, audit investigatif yang dilakukan BPK itu ngawur. Karena itu, dia ingin mengetahui dari pemeriksaan ini penyidik ingin menggali keterangan apa saja dari dirinya.

“Makanya itu kan audit BPK, dan KPK sudah pernah audit investigasi, ya kan? Sekarang saya pengen tahu, KPK mau nanya apa. Orang jelas, BPK-nya ngaco begitu kok,” ucap Ahok. Namun, dia tak menjelaskan secara lebih detail maksud ngaco audit investigatif BPK. Ahok langsung masuk lobi Gedung KPK sembari menunggu giliran naik ke atas untuk dimintai keterangan.

Setelah diperiksa selama 12 jam, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak banyak yang disampaikan oleh Ahok kepada wartawan.

RS Sumber Waras
RS Sumber Waras

“Saya bilang tadi BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Suruh membatalkan transaksi pembelian tanah Sumber Waras,” kata Ahok, Selasa (12/4/2016) malam. Ahok menjelaskan penolakan pembatalan tersebut didasari alasan yang tepat. Sebab, jika pembatalan itu dilakukan, maka negara akan mengalami kerugian.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak berniat menempuh jalur hukum, menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan indikasi korupsi lahan RS Sumber Waras. Langkah itu dinilainya akan sia-sia.

“Percuma, mau gugatnya bagaimana? Dia Tuhan di Indonesia kok. Iya toh?” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/4/2016). Menurut dia, kekuasaan BPK tidak terbatas sehingga dapat disebut Tuhan. Mantan bupati Belitung Timur itu menyindir pimpinan BPK yang tidak melaporkan harta kekayaan.

“Sekarang bagaimana, jelasin, katanya masuk Panama Paper? Makanya saya tanya, yang duduk di BPK berani enggak buktiin hartanya dari mana? Jadi jangan asal ngomong di Republik ini, gitu lho,” ujar Ahok.

Sementara itu, menurut Hendrawan, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai laporan BPK sudah final dan tinggal meneliti Ahok. Terlebih, dalam hasil audit tersebut juga ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum. “Ini sudah final laporan BPK, enggak bisa lagi, sekarang Ahok lagi diteliti, BPK bilang rugikan negara, perkaya orang lain, ada indikasi langgar hukum, Ahok sepertinya melanggar hukum,” kata Hendrawan.

Mantan Bupati Belitung Timur itu, lanjut dia, ingin mengesankan seolah-olah lembaga negara dihuni orang bermasalah. “Motif Ahok hanya perkuat pandangannya, manfaatkan sentimen publik terhadap krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga, seolah-olah lembaga negara ini diisi oleh orang yang bermasalah, parasitik,” lanjut Hendrawan.

Dia meminta agar KPK bersikap independen dan keputusannya tidak diombang-ambing dengan opini publik yang sedang dibangun Ahok. Kita dorong KPK untuk mempercepat pemeriksaan kasus Sumber Waras,” harap Hendrawan. (Vi)

%d blogger menyukai ini: