Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News PERLUKAH REKLAMASI PANTAI ?

PERLUKAH REKLAMASI PANTAI ?

reklamasi

Sketsanews.com – Selayaknya pembangunan kota-kota maju di dunia, Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta juga menuai pro dan kontra dari dari berbagai pihak. Masing-masing pihak pun mempunyai alasan yang kuat dalam mempertahankan pendiriannya.

Kubu Pro terdiri atas Gubernur DKI Jakarta( Basuki Tjahya Purnama alias Ahok) dan para pendukung setianya. Sedang kubu yang kontra, terdiri atas para aktivis lingkungan, nelayan, ibu Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), Sejarawan, Budayawan, Pakar tata kota, Pengamat, dan orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Ahok.

Kubu Pro beranggapan bahwa Jakarta butuh reklamasi karena berbagai alasan mendesak, antara lain Jakarta harus membangun tanggul raksasa (Giant Sea Wall) untuk mencegah banjir, laut Jakarta sudah terlalu kotor, dan pembangunan hunian-hunian mewah untuk mendukung perekonomian Jakarta.

Sedang kubu yang kontra beranggapan bahwa pembangunan reklamasi hanya menguntungkan para pengembang dan kaum borjuis saja, sementara para nelayan semakin sengsara, rusaknya habitat hutan bakau dan punahnya aneka satwa langka.

Dua pendapat di atas sama-sama memiliki dasar yang kuat, informasi tersebut bisa kita peroleh dari jurnal-jurnal ilmiah dan hasil penelitian berpuluh tahun yang lalu. Pendapat pertama mencontoh kesuksesan Belanda mereklamasi Rotterdam untuk menahan banjir serta proyek-proyek reklamasi lainnya di belahan dunia lain. Pendapat ini diperkuat dengan kunjungan kerja serta penandatanganan kerja sama bisnis Ahok dengan walikota Rotterdam.

Sementara pendapat kedua diakui oleh beberapa pakar dengan latar belakang pendidikan dan profesi terkait. Mereka lantang bersuara bahwa Indonesia, termasuk Jakarta dengan Kepulauan Seribu-nya, adalah negara kepulauan bukan negara-negara seperti yang dianalogikan oleh kubu pro reklamasi. Indonesia memiliki ciri khas alam dan budaya tersendiri yang tak bisa semena-mena digantikan dengan wajah glamor dan megah hasil impor dari negara lain.

Analisa

Sebagaimana masyarakat dan publik ketahui, bahwa mega proyek reklamasi pulau-pulau buatan dan reklamasi pesisir pantai diteluk Jakarta telah dimulai. Proyek yang sebelumnya bernama JCDS (Jakarta Coastal Defence Strategies) berganti nama menjadi tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall/ Outer Sea Wall), dan atau juga dinamakan sebagai proyek NCICD (National Capital Integrated Coastal Development- Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara).

Pada dokumen konsep proyek reklamasi Giant Sea Wall atau NCICD yang direncanakan oleh pemerintah dan pengembang adalah pulau bergambar burung garuda (lambang Negara Indonesia), yang dalam rencana pembangunannya dibagi dalam tiga tahap/fase (ABC).

  • Tahap A adalah pekerjaan penguatan dan peninggian tanggul disepanjang 32 km bibir pantai Jakarta dan telah memulai pekerjaan konstruksi awal (Ground Breaking) pada 9 Oktober 2014 dengan alokasi anggaran lebih dari 1 triliun yang bersumber dari Pemprov DKI Jakarta dan swasta pengembang.
  • Tahap B pada proyek Giant Sea Wall atau NCICD adalah pekerjaan pembangunan dinding laut luar sebelah barat (gambar burung garuda) yang akan dimulai pada tahun 2018.
  • Tahap C adalah pekerjaan pembangunan dinding laut luar sebelah timur (berada diutara Tanjung Priuk-Koja-Cilincing) yang akan dimuai setalah tahun 2023.

Minim Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat

Didalam konsep pembangunan proyek Giant Sea Wall atau NCICD, terdapat rencana pekerjaan reklamasi 17 pulau buatan, dengan kode nama; pulau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan pulau Q. Reklamasi tersebut melibatkan pengembang ternama dari unsur swasta dan pemerintah yang masing-masing pengembang mendapatkan kapling pantai dan laut untuk membangun reklamasi pantai dan pulau dilautan, yang diperkirakan menghasilkan lebih dari 51 ribu hektar lahan baru, dengan total perkiraan menelan anggaran mencapai 500-600 triliun. Pengembang yang telah mengkapling dan menguasai pesisir dan laut Jakarta tersebut diantaranya adalah grup dari Agung Sedayu (ASG) dan grup dari Agung Podomoro (APG).

Sebagaimana diketahui pada banyak opini dan pemberitaan, proyek reklamasi Giant Sea Wall atau NCICD adalah termasuk reklamasi 17 pulau buatan, yang sebagian telah dikerjakan dan terwujud, sebelum ada konsep Giant Sea Wall atau NCICD bergambar burung garuda (konsep tahun 2013). Namun dari hasil penelitian Koalisi Perkotaan Jakarta, didapatkan sedikitnya ada 34 pulau buatan rencana hasil reklamasi pada proyek Giant Sea Wall atau NCICD bergambar garuda dimaksud.

Dilain pihak, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan bahwa rencana proyek Giant Sea Wall atau NCICD belum dimulai karena potensi dampak besar dan perlu dikaji ulang. Bahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan belum memberikan persetujuan izin.

Sementara pada perkembangannya (eksisting), rencana reklamasi 17 pulau buatan di pantai utara Jakarta, dalam pantauan Koalisi Perkotaan Jakarta, terdapat 6 pulau hasil reklamasi yang sudah terwujud dan sedang berlangsung dikerjakan yang dimulai dari barat yakni pulau A, B, C, D, E, F dan G. Dimana dan terutama pulau C, D, E, berikut jembatan penghubung dari darat ke pulau sudah terlihat hasilnya yang dikerjakan lebih dahulu sejak tahun 2011 oleh pengembang PT. Kapuk Naga Indah (KNI), grup pengembang terbesar Agung Sedayu Grup (ASG).

Skandal Izin Reklamasi Pulau G (Pluit City)

Adalah pengembang PT. Muara Wisesa Samudra (PT.MWS), anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land (PT.APL), grup salah satu pengembang ternama Agung Podomoro Grup (APG), telah memasarkan properti konsep Pluit City dilahan rencana reklamasi pulau G, salah satu dari 17 pulau yang direncanakan pemerintah dan pengembang, melalui media cetak dan elektronik termasuk pada pameran-pameran. Konsep Pluit City telah dipasarkan dan dijual sejak tahun 2013 hingga kini, yang diketahui belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat dan pemprov DKI Jakarta.

Pemasaran dan penjualan properti “fiktif” oleh pihak pengembang Agung Podomoro tersebut merupakan bentuk arogansi pengembang yang berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sebagai konsumen. Pemasaran dan penjualan properti tersebut dapat dikatakan ilegal dan telah melanggar peraturan gubernur (Pergub) 88/2008 tentang Launching Properti, dimana pengembang Agung Podomoro telah memasarkan dan menjual dan promosi properti dengan tanpa kelengkapan administerasi, dokumen properti dan izin reklamasi, seperti sertifikat, surat izin penunjukkan penggunaan tanah (SIPPT), ketetapan rencana kota (KRK) dan rencana tata letak bangunan (RTLB), bukti Pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB), dan gambar rancangan yang telah lulus tim penasehat arsitektur kota (TPAK), sebagaimana tertuang dalam Pergub.88/2008 tersebut.

Seiring dengan masifnya pemasaran Pluit City dan indikasi pelanggaran Pergub.88/2008 tentang Launching Properti, PT. Muara Wisesa Samudra (PT.MWS) diketahui mengajukan permohonan izin pelaksanaan pembuatan fisik pulau G kepada Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2014, yang diperkirakan membutuhkan investasi senilai 50 triliun.

Surat permohonan izin pelaksanaan pembuatan fisik pulau G yang diajukan oleh PT.Muara Wisesa Samudra (PT.MWS), kemudian ditindaklanjuti cepat oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan menerbitkan keputusan gubernur (SK.Gub). 2238/2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra.

Ubaidillah (SekJen Koalisi Perkotaan Jakarta/Jakarta Urban Coalition) menyesalkan dan menyatakan bahwa “ SK.Gub.2238/2014 itu sesungguhnya aspal (asli tapi palsu) alias ilegal, karena menabrak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengabaikan potensi dampak besar dengan tidak melalui tahapan prosedur seperti prosedur izin lingkungan, kajian Amdal dan KLHS, belum ada peraturanzonasi dan rencana induk konsep reklamasi Giant Sea Wall atau NCICD.

Keputusan Gubernur tersebut juga melangkahi wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai Perpres.122/2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP). 28/2014 tentang perubahan atas PermenKP. 17/2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sementara Gubernur DKI Jakarta dalam memberikan izin reklamasi Pluit City kepada PT.Muara Wisesa Samudra, masih berpedoman kepada Perpres.52/1995 yang sudah basi dan telah kadaluarsa, yang seolah Pemprov DKI Jakarta tidak mengerti hukum”.

Upaya Penaatan Hukum

Upaya penaatan hukum lingkungan terkait reklamasi pesisir dan pulau-pulau di teluk Jakarta penting ditegakkan untuk melindungi ekologi dan keseimbangan kota. Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ibu Susi Pudjiastuti hendaknya mengupayakan koordinasi bersama Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam upaya penaatan hukum lingkungan terkait reklamasi pesisir dan pulau-pulau pada mega proyek Giant Sea Wall atau NCICD.

Penerapan hukum atas skandal izin tersebut juga dapat berupa penerapan sanksi administeratif dengan mencabut izin reklamasi pulau G yang diberikan kepada PT. Samudra wisesa muara, sesuai pasal 77, pasal 79, pasal 80 UU.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Perpres.122/2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta PermenKP.28/2014 tentang perubahan atas PermenKP. 17/2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain itu, Ubaidillah juga menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar mendorong upaya audit dan melakukan audit lingkungan terhadap reklamasi konsep Giant Sea Wall atau NCICD termasuk rencana 17 pulau yang sebagian sudah berjalan dan terwujud, sesuai pasal 49 dan pasal 50 UU.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan PermenLH.17/2010 tentang audit lingkungan, serta KepmenLH.30/2001 tentang pedoman pelaksanaan audit lingkungan hidup.

Terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam kaitan upaya penaatan hukum dan penghentian kegiatan reklamasi, merujuk Keputusan Bersama Kementerian LH, Kejaksaan, Kepolisian Nomor.KEP-04/MENLH/04/2004, KEP-208/A/J.A/04/2004, KEP-19/IV/2004 tentang penegakan hukum lingkungan hidup terpadu (Satu Atap), Menteri Lingkungan Hidup RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI. (dR)

%d blogger menyukai ini: