Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Tidak Ada Masalah Korbankan Kebebasan Sipil Demi Keamanan

Tidak Ada Masalah Korbankan Kebebasan Sipil Demi Keamanan

tito-arahkan-bnpt-fokus-pencegahan-terorisme-l4jsDBLg0X

Sketsanew.com – Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian tetap meminta agar masa tahanan terduga teroris selama 6 bulan. Aturan tersebut sebagaimana yang telah diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) terorisme kepada DPR.

Hal tersebut dia sampaikan karena ada pandangan bahwa masa penahanan selama 6 bulan itu terlalu lama, padahal jika mau belajar dari lapangan masa 6 bulan justru sudah cukup layak. Dia menambahkan bahwa dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam hal ini, yakni Civil Liberty (kebebasan sipil) dan National Security (keamanan nasional).

 

Kedua aspek tersebut tergantung pada situasi dan kondisi, dia mengatakan apabila Negara dalam situasi yang tidak aman atau dalam kondisi ancaman yang tinggi maka mau tidak mau keamanan nasional diutamakan dengan mengorbankan kebebasan sipil, demikian juga sebaliknya.

Apabila Negara dalam kondisi yang aman tidak adanya gerakan-gerakan aksi terorisme, maka kita utamakan kebebasan sipil dengan mengalahkan keamanan nasional. Hal itu disampaikan Tito seusai mengikuti acara ‘National Counter Terrorism Agency, The Breafing in Counter-Terrorism, Hotel Borobudur’, Jakarta, Selasa, 19 April 2016.

Sebagai seorang mantan Kapolda Metro Jaya dan juga mantan Kadensus, Tito mengingatkan akan beberapa peristiwa yang terjadi, misal peristiwa bom Thamrin beberapa bulan yang lalu, bom di Istambul Turki, bom Lahore Pakistan dan orang Uighur yang ikut bermain di daerah konflik Poso.

Rencana pengeboman di Bali yang sempat digagalkan oleh aparat, juga ratusan orang yang berbondong-bondong pergi ke Suriah dan balik lagi maka ini merupakan ancaman bagi bangsa ini. Dengan kondisi semacam ini maka keamanan nasional harus didahulukan ketimbang kebebasan sipil.

Tito menambahkan bahwa dia tidak bisa memaksakan kehendaknya agar masa penahanan selama 6 bulan kepada masyarakat dan DPR. Biar menilai sendiri, jika memang dianggap aman-aman saja maka ya tidak perlu revisi tetapi nanti kalau ada ancaman ya tanggung jawab. (Bz)

%d blogger menyukai ini: