Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Pemerintah Tidak Tegas Terhadap Abu Sayyaf

Pemerintah Tidak Tegas Terhadap Abu Sayyaf

imagsases

Yunani dan Swedia, kedua negara ini tidak memberikan toleransi, apabila ada satu warganya menjadi korban terorisme maupun korban penyanderaan. Bahkan, mereka berani menyerbu negara yang menghalangi upaya pembebasan dan penyelamatan, karena dianggap sebagai musuh negara

Sketsanews.com – Nasib 10 anak buah kapal warga Indonesia yang disandera militan Abu Sayyaf asal selatan Filipina tak kunjung jelas. Belum selesai menangani masalah ini, 4 ABK WNI lainnya pekan lalu kembali menjadi sandera perompak dari kelompok yang sama. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri yang menjadi salah satu ujung tombak pembebasan sandera Warga Negara Indonesia oleh Abu Sayyaf, menolak berkomentar mengenai detail tebusan. Prioritas pemerintah saat ini adalah seluruh sandera aman dan segera bisa dibebaskan.

Pemerintah dinilai lambat dalam merespons perbuatan teroris kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 14 warga negara Indonesia. “Ini menyangkut kebebasan warganya sendiri. Tetapi lamban dalam penangannya, saya tidak mengerti kenapa sampai begini,” ujar Pengamat dari LIPI Hermawan Sulistyo usai diskusi publik Quo Vadis RUU Keamanan Nasional di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (18/4/2016).

Menurut Hermawan, negara kita memiliki pasukan keamanan yang kuat yakni TNI dan Polri yang diyakini mampu membebaskan para WNI. “Penyandera seperti itu perlu diberangus, jangan diberikan toleransi. Ini menyangkut integritas bangsa Indonesia. Percuma dong punya pasukan elite, jika memang Filipina tidak menghendaki, harus ada tindakan tegas dalam menyikapi,” sambung dia.

Sandera Abu Sayyaf
Sandera Abu Sayyaf

Karena itu Presiden Joko Widodo diminta tegas dan memberikan batas waktu dalam operasi pembebasan WNI. Sedangkan Menlu Retno Marsudi, diminta terus meyakinkan pemerintah Filipina agar mengizinkan personel keamanan Indonesia masuk ke wilayahnya untuk membebaskan sandera. “Secara kekuatan kita unggul. Presiden harus tegas, kasih deadline pada Menlu,” tuturnya.

Jika kita lihat dari pengalaman militer Indonesia yang pernah membebaskan para sandera dalam pembajakan di Thailand dan Somalia, menurut Hermawan ini menjadi bukti bahwa kekuatan militer kita bisa menghadapi kelompok Abu Sayyaf yang melakukan penyanderaan. Ini sudah 14 WNI yang disandera, sudah beberapa minggu tidak jelas nasibnya. “Jangan banyak diplomasi, pembebasan itu yang utama. Karena segala tindakan kita melindungi warga negara diamanatkan oleh undang-undang,” tutur Hermawan.

Sementara itu, Yunani dan Swedia, kedua negara ini tidak memberikan toleransi, apabila ada satu warganya menjadi korban terorisme maupun korban penyanderaan. Bahkan, mereka berani menyerbu negara yang menghalangi upaya pembebasan dan penyelamatan, karena dianggap sebagai musuh negara. Prinsip yang sama, sudah seharusnya diterapkan oleh di negeri kita ini.

Foto dalam telepon seluler adalah wajah salah satu sandera kelompok Abu Sayyaf asal Indonesia.
Foto dalam telepon seluler adalah wajah salah satu sandera kelompok Abu Sayyaf asal Indonesia.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, menyatakan pihaknya sudah mengkaji kasus-kasus penyanderaan warga Indonesia sejak 2004, baik yang diliput media maupun tidak. Dia meminta publik bersabar karena selama ini rekor pembebasan sandera oleh teroris paling cepat adalah tiga bulan. “Itupun hanya beberapa saja. Sebagian besar adalah antara enam bulan sampai 2 tahun,” ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (20/4).

Iqbal mengatakan ada titik terang dalam kasus penyanderaan 10 WNI yang sudah diculik lebih dulu, maupun 4 awak kapal Indonesia yang ditahan pekan lalu. Kemajuan ini terhitung signifikan, sebab ada beberapa kasus penyanderaan WNI yang sampai sekarang belum menemukan titik terang, tapi tak pernah diekspose ke media.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, meminta publik tenang. Dia mengatakan bila pemerintah terus memonitor kondisi semua sandera. Dia pun mengatakan untuk 10 WNI yang disandera lebih dulu, negosiasi mulai menunjukkan titik terang.

“Abu Sayyaf masih kami monitor yang 10 orang itu oleh perusahaan masih dilakukan finalisasi kita tunggu saja hasilnya. Kondisi mereka masih baik diketahui lewat pembicaraan telepon kemarin,” ungkap Menko Luhut seusai mengisi kuliah umum di Universitas Indonesia, Rabu (20/4).

Menyinggung terkait 4 WNI yang belum lama disandera perompak, Menko Luhut mengatakan masih mendalami kasus tersebut. Belum tentu pelakunya berasal dari kelompok Abu Sayyaf. “Masih kita lihat apakah ini ada kaitan politik atau masalah tebusan, apakah Abu Sayyaf atau perompak. Kita juga belum tahu, masih kita dalami,” paparnya.

Mereka adalah ABK kapal tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi yang sedang berada di perairan internasional setelah meninggalkan kawasan Cebu. Ketika empat awak diculik, lima lainnya berhasil selamat melarikan diri ke Sabah, Malaysia. Satu awak lainnya terkena luka tembak di kaki tapi kondisinya membaik.

Sementara itu Presiden RI menginstruksikan agar kapal-kapal Indonesia yang menuju Filipina dikawal kapal milik TNI. Langkah ini untuk mencegah penyanderaan terulang. Saat ini perusahaan pemilik kapal sedang menjalin komunikasi, mencari tahu apa permintaan penculik terhadap empat WNI itu. (Vi)

 

%d blogger menyukai ini: