Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News POLEMIK SUMBER WARAS

POLEMIK SUMBER WARAS

smber

Sketsanews.com – Suasana Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual-beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.

Direktur Utama RS Sumber Waras, Abraham Tedjaenegara mengaku tidak tahu jika Pemprov DKI melalui Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan pembayaran atas pembelian lahan RS Sumber Waras pada 31 Desember 2014 pukul 19.00 melalui Bank DKI.

Sebab, lanjut Abraham, tidak ada pemberitahuan terkait transfer uang senilai Rp755,6 miliar dari Pemprov DKI kepada pihak RS Sumber Waras. Abraham baru mengetahui pembayaraan telah dilunasi pada 5 Januari 2015 ketika pihak RS Sumber Waras memeriksa jumlah saldo di rekeningnya.

Abraham tak mempermasalahkan mekanisme pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Ia menaruh kepercayaan seluruhnya kepada pihak Pemprov DKI terkait pembayaran.

“Harusnya, setelah perjanjian dia segera bayar, baiknya seperti itu. Tapi saya percaya kepada pemerintah dimana telah melakukan tandatangan akta jual beli namun tidak bayar kan enggak mungkin. Jadi mekanisme pembayaran kita serahkan ke pemerintah. Kalau saya maunya yang itu tadi, pagi tandatangan, besoknya dibayar itu saya senang,” tukas Abraham di kantornya, Senin 18 April 2016.

Abraham menjelaskan, Pemprov DKI dengan Yayasan Sumber Waras bersepakat untuk melakukan penandatanganan kontrak pada 17 Desember 2014. NJOP lahan tersebut pada tahun 2014 sebesar Rp20.755.000 di mana lahan seluas 36,441 meter persegi dijual dengan harga Rp755 miliar.

Dalam perjanjian tersebut, RS Sumber Waras harus mengosongkan lahan seluas 36.441 meter yang sudah dibeli Pemprov DKI. RS Sumber Waras harus mengosongkan lahan dua tahun setelah pembayaran diterima atau pada 31 Desember 2016. Abraham mengaku pihaknya telah memindahkan sebagian peralatan yang ada di ruangan-ruangan yang berdiri di atas lahan itu.

“Nanti kita pindah ke sisi sini, di lahan yang kita punya. Ini sekarang kita sedang mau memulai renovasi, akan kita maksimalkan pembangunannya,” pungkas Abraham.

ANALISA

Pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras terindikasi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 191 miliar. Temuan indikasi kerugian itu merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembelian sebagian lahan rumah sakit itu pada APBD Perubahan 2014.

Hasil audit itu tidak hanya menimbulkan tanya di benak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tetapi juga bagi Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai pihak yang membeli sebagian lahan umah sakit tersebut.

Ditemui Kompas.com di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto, Sekretaris Dinas Kesehatan Een Heryani, dan Bendahara Dinas Kesehatan DKI Taripar Panjaitan menjelaskan kronologi pembayaran pembelian RS Sumber Waras.

Pembelian lahan dilakukan melalui sistem transfer antar Bank DKI atau pindah buku. Sekretaris Dinas Kesehatan Een Heryani mengungkapkan pihaknya membawa cek tunai saat akan melakukan transfer.

Cek itu digunakan sebagai permohonan pindah buku dari rekening Dinas Kesehatan ke rekening Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

“Anggarannya diambil dari uang persediaan, pakai cek dan langsung ditransfer pindah buku dari rekening Dinas Kesehatan ke rekening RS Sumber Waras,” kata Een, Selasa (19/4/2016).

rek

Dalam cek Bank DKI cabang pembantu Wali Kota Jakarta Pusat bernomor CK 493387, tertulis sejumlah uang sebesar Rp 717.905.072.500,00.

Cek itu diserahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta kepada Bank DKI pada 30 Desember 2014. Kemudian pindah buku dilaksanakan pada 31 Desember 2014 di bank yang sama.

Penggunaan cek ini sebelumnya dipertanyakan oleh Ketua BPK RI Harry Azhar Azis. Sebab, penggunaan cek tak berbeda dengan transaksi tunai. Tak hanya itu, ia juga menyebut lembaran cek sebesar Rp 700 miliar itu tak lazim. Karena biasanya jumlah ceknya hanya sebesar Rp 20-50 juta.

“Karena kami enggak ada aturan seperti itu, jumlah cek yang dibatasi. Kami ketika berkirim ke pihak lain, tidak dibatasi nilai ceknya, tidak ada Peraturan Gubernur (Pergub) pembatasan nilai,” kata Taripar menimpali Een.

Sebelum pembelian lahan RS Sumber Waras, Dinas Kesehatan DKI telah beberapa kali menggunakan cek tunai untuk pindah buku. Sebab, Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan kebijakan pelarangan tarik tunai melalui rekening kas kecil (petty cash) sejak tahun 2014.

Sehingga pembayaran lahan RS Sumber Waras tidak mungkin dilakukan dengan transaksi tunai.

Hal lain yang dipertanyakan BPK adalah pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan pada 31 Desember 2014. Seharusnya pembelian lahan dilakukan sebelum tutup buku anggaran atau pada 25 Desember 2014.

 

Een lalu menjelaskan, Dinas Kesehatan DKI baru membayar pembelian lahan tersebut jika YKSW sudah memberi tagihan permohonan pembayaran. Ia menyebut YKSW baru melakukan penagihan pada 30 Desember 2014.

“Harus ada permohonan pembayaran dari pihak bersangkutan terlebih dahulu. Kami siapkan anggarannya, diproses di kas keuangan daerah, baru dibayar,” kata Een.

Jika pembelian dipaksakan seperti yang sebelumnya disampaikan Harry, maka pihaknya akan membeli lahan tersebut pada 17 Desember 2014. Hal ini tercantum pada kesepakatan Dinas Kesehatan dan pihak YKSW dengan notaris.

Namun Dinas Kesehatan akan melakukan pembayaran sesuai prosedur. Selain itu, pembayaran ini juga mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di dalam Pasal 87, ayat 1 disebutkan tahun anggaran berlaku dalam masa satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. “Tidak ada aturan tutup buku. Justru kalau sudah lewat pukul 24.00, sudah tahun anggaran baru,” kata Een.

 

Pajak Ditanggung YKSW

Di dalam rekening koran milik Dinas Kesehatan DKI Jakarta terdata pindah buku sebesar Rp 717.905.072.500,00,-. Adapun Pemprov DKI Jakarta membayar sejumlah itu kepada YKSW dari total pembelian sebesar Rp 755 miliar.

Hal ini disebabkan karena biaya sudah dipotong oleh pajak penjualan sebesar Rp 37 miliar. “Kan biasanya ada pajak penjualan 5 persen yang ditanggung oleh penjual dan pembeli lahan. Nah lima persen ini ditanggung sama YKSW, sudah dipotong dari total pembelian Rp 755 miliar,” kata Een.

Tunggu Sertifikat BPN

Saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat tengah melakukan pengukuran terhadap sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, yang dibeli Pemprov DKI Jakarta.

Pengukuran lahan ini dilakukan sebelum BPN memproses balik nama lahan tersebut dari kepemilikan YKSW menjadi milik Pemprov DKI Jakarta. Jika sertifikat terbit, maka akan langsung diproses balik nama.

“Kalau sertifikat sudah terbit, semuanya jadi jelas. Jadi enggak ada lagi yang diributkan,” kata Een.

 

Pemprov DKI Jakarta membeli seluas 3,6 hektar lahan RS Sumber Waras untuk dijadikan rumah sakit khusus jantung dan kanker. Kepala BPN Jakarta Barat Sumanto sebelumnya mengatakan, alamat yang diajukan oleh pemohon atau Pemprov DKI Jakarta yakni lahan yang berada di Jalan Kyai Tapa RW 10 RT 10, Tomang, Jakarta Barat.

Salah satu penyebab munculnya indikasi kerugian negara dari pembelian lahan RS Sumber Waras sebesar Rp 191 miliar oleh BPK, karena adanya perbedaan pandangan terkait lokasi lahan rumah sakit tersebut. Hal ini berdampak pada nilai jual objek pajak (NJOP) lahan tersebut.

Dalam audit BPK, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan RS Sumber Waras yang berada di Jalan Tomang Utara. Merujuk lokasi itu, NJOP-nya sekitar Rp 7.440.000. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta membeli sebagian lahan tersebut dengan NJOP sebesar Rp 20.755.000, per meter persegi, dengan merujuk lokasi di Jalan Kyai Tapa. Pembelian lahan dilakukan sesuai harga NJOP. (An)

%d blogger menyukai ini: