Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, Internasional, News Biksu Myanmar: Tak Ada Muslim Rohingya di Negara Kami

Biksu Myanmar: Tak Ada Muslim Rohingya di Negara Kami

antarafoto-imigran-rohingya-terdampar-aceh-200515-irp-2

Sketsanews.com – Ratusan orang, termasuk biksu, berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengecam Negeri Paman Sam tersebut karena menggunakan istilah Rohingya bagi komunitas Muslim di Myanmar. Bagi mereka Muslim Rohingya itu tidak ada, yang ada adalah imigran ilegal dari Bangladesh.

Muslim Rohingya hidup dalam kondisi apartheid dan tidak diakui kewarganegaraannya karena dipandang oleh pemerintah Myanmar sebagai imigran ilegal meski telah tinggal di negara tersebut selama puluhan tahun.

Unjuk rasa pada Kamis (28/04/2016) itu dipicu oleh pernyataan Kedubes AS pekan lalu yang menyampaikan duka cita atas tenggelamnya 21 orang di negara bagian Rakhine. Media mengatakan mereka yang tenggelam adalah Muslim Rohingya.

Peristiwa tersebut terjadi sehari setelah Presiden Htin Kyaw menerima surat kepercayaan dari Duta Besar AS Scot Marciel.

“Hari ini kami ingin menyatakan kepada Kedubes AS dan Dubes untuk Myanmar itu, kepada seluruh negara lain, bahwa tidak ada Rohingya di negara kami,” kata Parmaukkhan, seorang biksu dari anggota kelompok garis keras Buddha, Ma Ba Tha, kepada sekitar 300 orang yang berkumpul di jalan sepanjang kompleks Kedubes AS.

“Kalau AS menerima istilah Rohingya, Anda hendaknya membawa mereka ke negara Anda.”

Pemerintahan sebelumnya menyebut Muslim Rohingya sebagai Bengalis, yang berarti mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh, kendati banyak yang telah tinggal di Myanmar dari generasi ke generasi.

Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) dan penasihat negara serta peraih Hadiah Nobel, mendapat kecaman dari banyak kelompok hak asasi manusia karena menghindari penggunaan istilah Muslim Rohingya dan tak melakukan apapun untuk memperbaiki nasib mereka.

Ratusan ribu Muslim Rohingya terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri dari perlakuan tak manusiawi dan kemiskinan di negara itu.

Sebanyak 125.000 Muslim Rohingya masih terlantar dan menghadapi pembatasan perjalanan ketat di kamp-kamp yang kondisnya menyedihkan sejak pertikaian pecah di Rakhine antara pengikut Buddha dan kaum Muslim pada 2012.

Zaw Htay, juru bicara kantor penasihat negara, mengatakan pada Kamis bahwa isu nama tersebut ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan akan diatasi dengan cara diplomatik tetapi ia tidak memberikan rincian lebih jauh.

Seorang juru bicara Kedubes AS mengatakan AS mendukung hak untuk berunjuk rasa dan menambahkan bahwa “di seluruh dunia, orang punya kemampuan untuk identitas diri”. (Zu/Rimanews)

%d blogger menyukai ini: