Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Menyoroti Tentang Tax Amnesty

Menyoroti Tentang Tax Amnesty

tax

Sketsanews.com – Pemerintah Indonesia berencana akan memberlakukan pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah Tax Amnesty pada tahun 2016.

Ada beberapa pengertian tentang pengampunan pajak, dalam kamus Wikipedia pengampunan pajak adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Sedangkan menurut John Hutagaol dalam bukunya: “Perpajakan: isu-isu kontemporer” (2007:27). Pengampunan Pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (tax evenders) menjadi wajib pajak yang patuh (honest taxpayers), sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (taxpayer’s voluntarily compliance) dimasa akan datang.

Oleh karena itu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur tentang pengampunan pajak (tax amnesty). Namun sayangnya hal ini banyak menuai pro dan kontra baik dari kalangan politikus maupun masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan ini hanya memberi ‘karpet merah’ bagi para penjahat pajak dan pencucian uang (Money Laundry).

Menurut Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) bahwa kebijakan ini memiliki dua sudut pandang, pertama; jika tax amnesty dijadikan sebagai sarana untuk membangun sistem pajak dan perekonomian, maka akan berimbas pada kepastian hukum setelah tax amnesty diterapkan.

Akan tetapi apabila kebijakan itu hanya sebatas tujuan untuk menginginkan tarif murah dan diampuni, maka akan berujung pada kegagalan karena tidak terjadi perbaikan regulasi setelah tax amnesty diberlakukan.

“Ada dua pandangan yang berkembang yakni tax amnesty sebagai sarana dan tax amnesty sebagai tujuan,” kata Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo kepada Aktual.com, Kamis (28/4).

Berbeda dengan pengurus Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi menyebut, dengan sudah dibentuknya Panitia Kerja (Panja) RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, bisa disebut pemerintah dan DPR tengah mengebut pembahasan ini. Hal ini membuktikan bahwa presiden Jokowi telah menutup mata dan telinga dengan ada pro dan kontra dari masyarakat.

 

Dia menandaskan bahwa dipastikan kalau proses legalisasi dan karpet merah terhadap para pengemplang sudah ada di depan mata, apalagi dari draft yang ada pun, para pengemplang pajak yang ikut Tax Amnesty pun dikenai tarif sangat rendah, sebesar 2 persen, 3 persen, dan 5 persen.

“Tarif itu sangat kecil. Sehingga jika dihitung-hitung dari dana repatriasi yang katanya banyak itu, yang akan masuk ke kas negara sebagai pajak itu sekitar Rp. 60 triliun. Angka itu sangat kecil,” tandasnya.

Bahkan jika pemerintah ngotot dengan tax amnesty ini akan bisa menutup defisit di APBN, perlu juga dipertanyakan. Pasalnya, dengan dana Rp. 60 triliun mana mungkin bisa menutup defisit yang diprediksi mencapai Rp. 273 triliun itu.

Padahal di negara lain, seperti Amerika Serikat tarifnya besar mencapai 30 persen. Sehingga dana tersebut efektif untuk dapat menutup pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya.

Oleh karena itu kami akan menggelorakan dan menggalang gerakan nasional penolakan atas RUU Pengampunan Pajak dengan semua stakeholder, akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa dan rakyat.

Apung di kantornya di Jakarta, Jumat (29/4/2016), menjelaskan bahwa ada sejumlah alasan mendasari penolakan itu. Pertama, RUU itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 23 dan 23 A di mana pemungutan pajak dalam APBN bersifat memaksa, bukan mengampuni seperti yang tertuang dalam RUU.

Kedua, Indonesia pernah dua kali gagal dalam menerapkan pengampunan pajak, yakni pada tahun 1964 dan 1984. Kegagalan berpotensi terjadi kali ini juga.

Ketiga, RUU ini berpotensi menjadi ‘karpet merah’ bagi konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi, keuangan dan perbankan serta pelaku pencucian uang. Sebab, dalam draf RUU dicantumkan asal seorang atau badan mengajukan pengampunan maka akan diberikan tanpa melihat asal-usul harta.

Selain itu, jumlah uang yang disetor ke negara sebagai bentuk pengampunan sangat kecil. Dalam draf, hanya sebesar 3 persen, 5 persen dan 8 persen. Menurut FITRA, seharusnya lebih besar dari itu.

Terakhir, FITRA menilai, RUU itu berpotensi membuka ruang korupsi baru. Ruang itu terbuka saat peserta Tax Amnestymemulangkan uangnya dari luar negeri.

Demikian juga disampaikan oleh politikus PKS, Fahri Hamzah. Dia menilai bahwa pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tentang tax amnesty dapat merusak sendi-sendi perekonomian Indonesia, apalagi kalau benar-benar disahkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dia menambahkan bahwa Joko Widodo akan menjadi presiden Indonesia pertama kali yang akan merusak perekonomian Indonesia dengan membuka pintu masuknya uang-uang haram.

Kalau demikian apa yang meski dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena dengan memberlakukannya kebijakan pengampunan pajak tersebut hanya akan menyenangkan pihak-pihak tertentu yakni para pengemplang pajak atau para property konglomerat.

Untuk mencari format terbaik yang bisa diterapkan saat ini, pemerintah telah membentuk tim pengkaji amnesti pajak yang bertugas mempelajari pengalaman penerapan kebijakan pengampunan pajak dari negara lain termasuk dari Afrika Selatan.

Pemerintah Afrika Selatan menggunakan strategi yang cukup cerdas dalam menyukseskan program tax amnesty, yaitu strategi “Pull and Push”.

Pull, dengan menarik atau memberikan insentif agar wajib pajak tertarik ikut serta dalam program ini. Misalnya dengan cara penghapusan denda dan bunga pajak terutang atau pembayaran tebusan dengan tarif yang rendah.

Push, dengan memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya WP tidak mau berpartisipasi. Misalnya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas tax audit, strategi pemilihan target penyidikan yang tepat dan transparansi hasil penyidikan serta sanksi pidana pajak sementara sebelum program amnesti diumumkan.

Selain itu pemerintah Indonesia harus berani melakukan reformasi hokum khususnya bagai para koruptor yang lari keluar negeri untuk melakukan money laundry, dengan usaha yang ekstra untuk bisa menangkap dan mengadili sebagaimana apa yang pemerintah lakukan terhadap para terduga tindak pidana kasus terorisme. Padahal mereka justru telah banyak merugikan bangsa Indonesia untuk kepentingan pribadinya sendiri.

(Bz)

%d blogger menyukai ini: