Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News, Opini Pembungkaman Berdalih Ketertiban

Pembungkaman Berdalih Ketertiban

Pembungkaman Berdalih Ketertiban

Sketsanews.com -Ketertiban umum memang bukan benda mati. Ia ibarat pohon yang tumbuh karena dirawat dan dijaga dengan aturan dan norma. Ia lalu bisa subur dan memberi hidup karena semua masyarakat menghormati, bukan berusaha menguasainya. Namun hal sebaliknyalah yang sekarang makin sering terjadi. Sekelompok orang berusaha menjadi hakim ketertiban umum. Mereka memangkas batang penting yang sebenarnya menjadi motor kemajuan, yakni kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang sudah ditasbihkan Undang-undang Dasar 1945.

Celakanya, kepolisian yang semestinya paling berwenang menjaga tegaknya aturan justru rela perannya dilangkahi. Bahkan mereka menjadi tameng bagi para pencoreng ketertiban umum itu. Ciutnya kepekaan aparat, jika tidak dapat dikatakan bebal, terlihat dari terus terjadinya pembubaran berbagai kegiatan diskusi dan literasi. Itulah yang terjadi di Yogyakarta ketika pada Selasa (3/5) pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta di kantor AJI Yogyakarta dibubarkan aparat Polres dan Ormas.

Dikutip dari Media Indonesia, Polisi berdalih acara tersebut bisa mengganggu ketertiban umum dan memicu benturan. Padahal, yang mengganggu ketertiban umum dan memantik benturan jelas ormas yang bernafsu membubarkan acara. Celakanya cara berpikir sesat polisi itu dibenarkan Sultan Hamengku Buwono. X. Apakah pernyataan Sultan plus kerapnya pembubaran dan pelarangan acara di Kota Pelajar itu menandai sebutan Yogyakarta sebagai kota toleran dan plural tamat riwayatnya?

Pembubaran acara pemutaran Film Pulau Buru di Yogyakarta itu menambah panjang daftar tindakan pembungkaman kebebasan berkumpul yang pada Maret dan April juga marak terjadi. Masih hangat diingat pembubaran acara diskusi perempuan Lady Fast di Yogyakarta dan acara diskusi di Riau oleh kelompok yang mengatasnamakan agama.

Benar bahwa berserikat dan berpendapat itu juga bukanlah hak yang absolut. Ia dipagari aturan dan norma. Namun ketika jalan untuk berekspresi pun telah dibungkam, sesungguhnya disitu pula terbunuh bibit-bibit kemajuan dan perdamaian. Makin sia-sia lagi ketika hampir semua aksi sewenang-wenang itu hanya berdasar dugaan tidak berdasar. Tuduhan kelompok arogan dan intoleran ini pun sebenarnya sangat mudah dipatahkan jika saja mereka mau berdialog dan punya cukup akal untuk mencari informasi yang sebenarnya sudah terserak di berbagai media dan jagat maya.

Film Pulau Buru yang begitu mereka takutkan, misalnya, bahkan sebenarnya nihil unsur kekerasan dan fitnah. Begitu pula dengan diskusi Lady Fast yang sesungguhnya bisa menjadi wadah bagi kemajuan perempuan. Dari situ kita bisa katakan sebenarnya ormas-ormas tersebutlah yang menjadi duri bagi ketertiban umum. Mereka menyebarkan bibit ketakutan, kebencian dan karakter pengecut di masyarakat. Mereka menutup jalan dialog dan justru memilih kesia-siaan bagi kemajuan bangsa ini.

Kondisi berbeda dengan peristiwa di Yogyakarta terjadi kemarin ketika pembukaan Asean Literary Festival 2016 di Jakarta tetap berlangsung atas kawalan polisi meski dua ormas mengancam membubarkan acara tersebut. Kita berharap polisi terus mengawal dan menjamin penyelenggaraan acara itu lancar sampai kelar pada 8 Mei.

Kita sungguh mengapresiasi polisi di Jakarta. Akan tetapi polisi tidak boleh menerapkan standar ganda. Kita hendak mengatakan kepada polisi tetaplah menjadi pelindung kebebasan berkumpul dan berekpresi di mana pun di sekujur Indonesia.

Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Badroddin Haiti untuk melindungi hak berkumpul dan berekspresi serta menindak mereka yang mencoba mengangkangi hak yang diatur dalan konstutusi itu. Kapolri tidak punya pilihan kecuali menjalankan perintah Presiden, bertindak tegas dan menunjukkan wibawa negara di mata masyarakat. Kapolri harus memastikan tidak ada lagi pemasungan hak yang memang telah diatur undang-undang itu. (Br)

%d blogger menyukai ini: