Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, Opini Kepercayaan Masyarakat di Titik Nadir

Kepercayaan Masyarakat di Titik Nadir

1462119410_untitled-1

Sketsanews.com -Kepercayaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terhadap penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi berada di titik nadir.

Hal itu diungkapkan langsung oleh lembaga pegiat antikorupsi National Corruption Watch (NCW) melalui surat yang dilayangkan ke Kejaksaan Agung cq Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Surat NCW nomor 047/NCW/Kepri/I/2016 tertanggal 31 Januari 2016 berisi tentang mosi tidak percaya terhadap kejaksaan.

“Laporan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan Provinsi Kepri dan di tujuh kabupaten/kota belum ditindaklanjuti pihak kejaksaan,” tulis Ketua DPW NCW Kepri Mulkan.

Dalam surat itu, Mulkan mencantumkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga dipetieskan kejaksaan.

Kasus-kasus tersebut ialah dugaan korupsi dana hibah/bansos Wali Kota Batam, dugaan korupsi bansos Kabupaten Lingga, dan dugaan korupsi bansos Kabupaten Natuna.

Selain kasus hibah dan bansos, Mulkan juga menyebut kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu di Kabupaten Bintan dan dugaan korupsi program percepatan pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Anambas.

Mulkan beralasan mengirimkan surat bernada teguran itu karena NCW sebagai lembaga swadaya masyarakat berhak untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 1999 jo UU No 30 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

“Berdasarkan keterangan dan pantauan kami selama ini, ada beberapa kasus dugaan korupsi di Provinsi Riau yang mengendap atau tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” tulisnya.

Dia berharap kejaksaan mau secara serius memberantas tindak pidana korupsi di Kepri sampai ke akar-akarnya dengan mengedepankan asas kepastian hukum dan transparan.

“Hal yang utama ialah untuk kepentingan bangsa dan negara demi mewujudkan Indonesia bersih.”

Menurut Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono, pihaknya tetap fokus dalam pemberantasan korupsi.

Komitmen itu dibuktikan dengan dibentuknya tim Satgasus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) sejak 2015.

“Korupsi menjadi fokus kami. Kejagung sangat banyak menangani perkara korupsi,” sambutnya.

Saking banyaknya perkara korupsi yang ditangani, pihaknya berkewajiban memantau semua proses hukum yang ditangani kejati dan kejari di seluruh Tanah Air.

“Tidak ada yang keluar dari perhatian kami. Perkara di Riau selalu kami pantau. Saya akan cek. Jika kejati mengalami kesulitan, kami akan kirim tim dari sini untuk membantu,” terangnya.

Penyidik terbatas

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kepri Winwin Iskandar mengatakan tidak pernah memetieskan kasus korupsi.

Bila cukup bukti, kejaksaan pasti meningkatkan statusnya ke penyidikan.

“Orang-orang bisa saja menyebutkan si A terlibat kasus korupsi. Namun, penyidik kan harus bekerja terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti,” tuturnya.

Dia mencontohkan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Madya Batam.

Kejati Kepri menerima laporan dari masyarakat pada Oktober 2015.

Terhitung 2 Maret 2016, Kejati Kepri meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Dengan keterbatasan jumlah penyidik yang hanya 7 orang, para saksi yang berjumlah 3.000 orang mulai diperiksa.

Saat ini sudah sekitar 1.500 yang sudah berhasil diperiksa.

Secara pararel, penyidik juga melakukan ekspose dengan BPK untuk menentukan nilai kerugian negara.

“Hari ini (29/4), pihak kami mengikuti ekspose dengan BPK. Asisten Pidana Khusus datang ke kantor BPK untuk menyamakan persepsi tentang nilai kerugian negara,” ungkapnya.

Sesuai dengan desakan masyarakat dan keperluan penyidikan, menurut Wiwin, pihaknya telah meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap penyaluran dana hibah.

Menyikapi kekecewaan masyarakat Batam atas minimnya penyidikan kejahatan korupsi di kawasan itu, Pengamat Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir mendesak Kejagung lebih kritis terhadap institusi di bawah tanggung jawabnya.

Menurutnya, selama ini penegakan hukum tidak pernah tuntas menyeret pihak yang lebih besar dalam skema korupsi.

“Ini yang sebenarnya sudah kami resahkan sejak dulu. Bukan hanya di Kejagung, di KPK juga begitu. Contohnya, kasus korupsi mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin yang tidak tuntas sampai sekarang,” terangnya.

Di mata Muzakir, pengungkapan tindak pidana korupsi masih sebatas yang tampak di permukaan saja dan masih membiarkan aktor intelektual bebas berkeliaran.

Bahkan yang tampak jelas ikut korupsi pun sering tak tersentuh.

“Padahal, skema tindak pidana korupsi sederhana. Jalur keuangannya sangat jelas.”

Keberadaan penyidik dalam lingkaran kekuasaan, menurutnya, bisa jadi penyebab penyidikan kasus korupsi tidak tertuntaskan.

Oleh sebab itu, sesuai amanat undang-undang, Muzakir meminta pemerintah memisahkan pejabat negara dengan penegak hukum agar tidak berbenturan dengan kepentingan politik kabinet. (Br)

%d blogger menyukai ini: