Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News DPR Sebut Sejumlah Lembaga Punya Dana Kontra-Komunisme

DPR Sebut Sejumlah Lembaga Punya Dana Kontra-Komunisme

Massa Front Pembela Islam (FPI) dan Front Pancasila membakar kain bersimbol komunis di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/4). Mereka menolak rekonsiliasi, rehabilitasi dan kompensasi terhadap PKI serta menyerukan bahaya laten komunis. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)
Massa Front Pembela Islam (FPI) dan Front Pancasila membakar kain bersimbol komunis di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/4). Mereka menolak rekonsiliasi, rehabilitasi dan kompensasi terhadap PKI serta menyerukan bahaya laten komunis. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Sketsanews.com – Sejumlah lembaga pemerintah memiliki anggaran untuk membiayai program anti-ideologi, termasuk menangkal komunisme. Fakta tersebut diutarakan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq.

“Sebenarnya dana untuk program kontra-ideologi seperti komunisme sudah ada di sejumlah kementerian. Jadi tidak diperlukan anggaran khusus,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (12/5).

Mahfudz berkata, pemerintah perlu menajamkan arah, tujuan dan juga penggunaan anggaran tersebut, terutama untuk mengantisipasi berkembangnya komunisme.

Program kontra-komunisme, kata Mahfudz, dapat dilakukan lintas kementerian dan lembaga.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mencontohkan, Kementerian Pertahanan sudah mengembangkan program bela negara, sementara Badan Intelijen Negara secara khusus mempunyai proyek kontra-intelijen.

Polri, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi, menurutnya, perlu terlibat pada program tersebut.

Mahfudz menuturkan, pemerintah tidak memerlukan anggaran khusus untuk program kontra-ideologi, apalagi untuk membendung penyebaran komunisme secara khusus.

Ia beralasan, gerakan komunisme di Indonesia hanya berskala kecil.

“Saya pikir program dan anggaran yang ada di beberapa kementerian dan lembaga sudah cukup,” kata Mahfudz.

Sebelumnya, untuk mencegah lahirnya kembali paham komunisme, Ryamizard menilai, alokasi anggaran untuk program kontra-komunisme seharusnya berjumlah besar.

“Untuk menyelamatkan bangsa ini, harus sebesar apapun,” ujar Ryamizard.

Pembubaran Ormas Radikal Jadi Program Quick Wins Polri

Kepolisian Republik Indonesia akan membubarkan beberapa organisasi masyarakat yang dianggap radikal dan anti Pancasila dalam waktu dekat.

Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, pembubaran organisasi radikal dan anti Pancasila sudah tertuang dalam Program quick wins milik Polri. Pemberantasan organisasi-organisasi radikal pun akan dilakukan setelah kajian dilakukan oleh Polri.

pk

“Polisi punya program quick wins, namanya itu, melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap organisasi radikal dan anti pancasila. Organisasi yg masuk dalam kriteria itu akan kita rekomendasikan (kepada Kementerian Dalam Negeri),” kata Badrodin di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (9/5).

Sampai saat ini, Badrodin berkata bahwa pendataan organisasi yang tergolong radikal dan anti Pancasila sudah dilakukan. Namun, ia enggan membuka data rinci mengenai organisasi-organisasi yang dimaksud.

Pernyataan Badrodin tadi juga senada dengan komentar Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Saat ditemui, Luhut mengaku bahwa dirinya sudah meminta Badrodin untuk memberantas organisasi radikal di tanah air.

“Pokoknya nanti kita bikin penertiban. Bukan hanya itu, tadi saya bilang sama Pak Kapolri, kalau ada ormas yang tidak ikut pancasila kita tidak kasih izin,” ujar Luhut.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga telah menyampaikan hal serupa saat ia melakukan kunjungan ke Purwakarta, Jawa Barat, pagi tadi. Menurut Tjahjo, Pemerintah akan menindak tegas organisasi yang anti Pancasila.

“Kita tidak boleh main-main terhadap kelompok atau perorangan yang anti Pancasila,” kata Tjahjo.

(Bz/cnnindonesia)

%d blogger menyukai ini: