Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Aktivis HAM Bela PKI di Belanda

Aktivis HAM Bela PKI di Belanda

Sketsanews.com -Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan nilai kebangsaan orang Indonesia yang dikabarkan menyeret isu pelanggaran HAM untuk diadili di Belanda.  Orang Indonesia yang dimaksud adalah pengacara Todung Mulya Lubis dan aktivis HAM Nursyahbani.

Sebuah pohon jarak dan tumpukan batu menjadi tanda lokasi Kuburan massal eks anggota PKI
Sebuah pohon jarak dan tumpukan batu menjadi tanda lokasi Kuburan massal eks anggota PKI
Dikatakan Luhut, isu pembantaian anggota PKI yang pernah terjadi di Indonesia kini tengah menjadi isu internasional karena dibawa ke pengadilan HAM di Belanda.
“Memang prioritas kita nomor 1 ini, karena ini menjadi isu internasional, apalagi kemarin ada di Belanda itu orang Indonesia dan asing mengadili Indonesia. Jadi kita ingin tuntasi ini semua, supaya jangan dibully lagi di dunia internasional mengenai ini,” kata Luhut saat coffee morning dengan wartawan di Kantor Kementerian Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2016).
Luhut mengatakan, paham yang dianut PKI yakni komunisme yang identik dengan lambang Palu dan Arit ini memang belakangan marak dibicarakan. Namun dia menegaskan, pemerintah tidak akan pernah memberikan peluang agar ajaran paham ini hidup kembali di tanah air.
“PKI itu termasuk ajarannya itu partai terlarang, dan pemerintah tidak pernah berniat memberikan peluang kepada partai dan ajarannya itu untuk hidup kembali,” tegas Luhut.
Luhut menjelaskan, ada tiga landasan hukum yang dipegang pemerintah dalam menangani isu komunisme, marxisme dan leninisme ini. Yakni TAP MPRS Tahun 1966, UU Nomor 27 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003.
“Isinya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu ini dibuat setelah kudeta itu, kudeta oleh PKI Tahun 1965. Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan paham komunisme dan marxisme, leninisme. Kemudian TAP MPR Tahun 2003 ini diulangi lagi. Menyatakan (PKI) sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah RI. Dan ini, Tap MPR Tahun 2003 bukan orba lagi, jadi supaya clear,” jelas Luhut.
“Jadi sebenarnya kelanjutan daripada itu ada. Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham ajaran komunis ini clear lho. Kemudian sebelumnya itu ada UU Nomor 27 Tahun 1999. Ini tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara,” tambah Luhut.
Luhut pun mengatakan, dirinya ingin menguji nilai kebangsaan Todung Mulya Lubis dan Nursyahbani itu. Pasalnya Luhut heran kedua orang itu rela jauh-jauh untuk mengajukan pengadilan HAM yang menuntut negara sendiri.
“Alasan kita simposium sebenarnya itu, karena si Nursyahbani dan Todung. Saya kadang-kadang perlu dites juga kebangsaannya itu bagaimana. Kok jauh-jauh pergi melakukan pengadilan di Belanda untuk mengadili bangsanya.
Kamu jangan begitu. Kalau kamu di dalam negeri kamu ribut, ngomong. Saya Menko Polhukam, datang saja ke tempat saya, apa yang salah. Saya juga akan menerima kalau ada yang salah. Nah simposium ini saya ingin membuka semua karena Sintong Pandjaitan sebagai saksi hidup sama dengan beberapa prajurit lain tidak setuju jumlah korban 400 ribu tadi,” jelas Luhut.
Tak Kompak
Terkait penanganan isu Partai Komunis Indonesia (PKI), terdapat perbedaan pendapat antara Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.  Utamanya menyikapi wacana pembongkaran pemakaman massal korban peristiwa 1965.
Luhut menilai, Ryamizard telah salah paham.  “Mungkin Menhan enggak menangkap maksud saya,” ujar Luhut di acara coffe morning di kantornya, Jakarta, Jumat (20/5/2016).
Luhut menjelaskan kembali bahwa pembongkaran makam itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu, salah satunya peristiwa 1965.
Banyak rumor soal korban dalam peristiwa itu. Informasi yang paling mengganggu pemerintah ialah bahwa jumlah korban peristiwa tersebut mencapai 400.000 orang di seluruh Indonesia.
Pembongkaran makam itu diharapkan mampu mengklarifikasi jumlah korban. Selain memastikan jumlahnya, pemerintah ingin memastikan apakah semua jenazah yang ada di makam-makam itu betul-betul korban dari peristiwa 1965 atau bukan.
“Kami harus cari datanya betul-betul. Jangan sampai Indonesia ini dibilang negara holocaust oleh bangsa lain. Makanya, makam itu dibongkar,” ujar Luhut.
Jika dengan alasan demikian Ryamizard tetap menolak, Luhut tidak mempersoalkannya. Sebab, hal ini sudah resmi kebijakan pemerintah.
Luhut hanya menilai, berarti Ryamizard setuju soal rumor jumlah korban mencapai 400.000 orang.
“Ya, kalau masih enggak setuju juga berarti dia (Ryamizard) itu setuju sama angka 400.000 itu,” ujar Luhut.
Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 sebelumnya menyerahkan data mengenai jumlah kuburan massal korban tragedi 1965 ke Luhut.
Data yang diserahkan tersebut berisi informasi mengenai lokasi 122 kuburan massal yang terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Menurut YPKP, jumlah tersebut hanya 10 persen dari keseluruhan data yang dimiliki oleh YPKP 65.
Menhan sebelumnya mengaku tak mendukung rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965. Ia mengkhawatirkan, jika dilakukan, hal tersebut justru menimbulkan konflik baru.
“Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan kalau semuanya marah? Berkelahi semua,” ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
Ia mengingatkan agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah.
Pembongkaran kuburan massal itu dianggap Ryamizard bukannya membangun negara, melainkan justru merusak negara.
“Saya sebagai Menhan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai,” tutur Ryamizard. (Br/Beritametro)
%d blogger menyukai ini: