Sketsa News
Home Berita Terkini, Citizen-Jurnalism, Headlines, News Perda Miras Dicabut, Negara Abaikan Rakyat

Perda Miras Dicabut, Negara Abaikan Rakyat

images

Sketsanews.com – Begitu banyak fakta menunjukkan bahwa sejumlah kasus kriminal terjadi karena pengaruh minuman keras. Banyak pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan setelah terlebih dulu dipengaruhi oleh alkohol. Hal inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa jika perda miras dicabut, maka kemungkinan besar akan banyak terjadi tindak kejahatan karena masyarakat akan bebas dalam mengkonsumsi miras. Hal semacam ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, maka menjadi wajar jika kemudian banyak kalangan yang menolak rencana pemerintah dalam rangka mencabut perda miras.

Isu perda miras menjadi sangat urgen menyusul banyaknya korban miras oplosan di berbagai daerah. Sejumlah daerah telah memiliki peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang didalamnya juga mengatur tentang pembatasan penjualan miras. Bahkan, diatur pula tentang larangan miras oplosan. Dikhawatirkan bila perda semacam ini dicabut, justru akan mempersulit penanggulangan miras oplosan yang selama ini telah merenggut puluhan korban jiwa di berbagai daerah.

Jika saja Mendagri mencabut perda yang melarang total penjualan miras, maka sama artinya dengan membuka peluang bagi pelaku kejahatan dan kriminal. Masyarakat tentunya masih ingat ketika Menteri Perdagangan melarang penjualan minuman beralkohol golongan A (kandungan alkohol dibawah 5 persen) dijual di minimarket, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Penjualannya pun hanya boleh dilakukan oleh supermarket atau hipermarket. Aturan tersebut sebenarnya hanyalah bentuk pembatasan agar tidak setiap orang mudah mendapatkan minuman beralkohol atau miras. Tetapi aturan tersebut banyak ditentang sejumlah kalangan, dengan alasan pembatasan soal miras mestinya diserahkan kepada daerah, sehingga tidak tumpang tindih.

Dari aspek peraturan perundang-undangan, memang tidak dibenarkan satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, begitu seterusnya. Namun melihat persoalan miras, tidak hanya masalah peraturan perundangan, melainkan juga political will dari penyelenggara negara. Selama ini paradigma yang digunakan, lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi semata, sementara aspek moral dan penyelamatan generasi muda menjadi terabaikan. Harus diakui, siapapun masih mudah mendapatkan miras, dengan kadar alkohol berapapun.

Picture2
Realitanya, sepanjang mereka masih bisa mengakses miras, potensi kerawanan tetap ada. Kini sudah saatnya untuk berani dan memulai mempelopori gerakan melawan miras, dengan berbagai bentuk, termasuk miras oplosan. Setidak-tidaknya ini bisa diterapkan di daerah yang rawan peredaran miras, baru kemudian menyusul daerah lainnya.

Penerbitan Perda Miras bisa juga dipandang untuk menyelamatkan dan melindungi penduduk dari kepunahan, akibat beredarnya miras yang bisa berujung pada tindak kriminal dan kematian. Pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan aspek kepentingan daerah dan kearifan lokal dalam kaitan dengan Perda Miras ini. Jangan semuanya dikaitkan, dengan investasi.

Selama ini, perda minuman keras terbilang cukup efektif dalam mencegah kriminalitas, seperti pencurian, pemerkosaan hingga pembunuhan. Sebab minuman keras bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan, sehingga membuat kondisi keamanan di masyarakat tidak kondusif. Disisi lain, miras juga menimbulkan sejumlah dampak buruk bagi para pihak yang mengkonsumsinya. Kesehatan mereka jelas akan sangat terganggu dan hal demikian hanya akan memperburuk kondisi bangsa kita. Oleh karena itu, mengingat adanya sejumlah dampak buruk soal peredaran miras, maka kita sangat mengharapkan agar kiranya ditemukan konsistensi sikap pemerintah dalam memberlakukan perda miras. Justru pemerintah pusat harus mendorong pemerintah daerah agar konsisten serta sungguh-sungguh mengimplementasikan perda miras di daerah masing-masing.

Bagaimanapun rakyat sangat mengharapkan pemerintah yang konsisten dan memiliki pendirian dalam memberlakukan perda miras. Yang harus diingat bahwa persoalan miras jangan hanya dipandang dari sudut ekonomi saja. Banyak aspek lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut. Misalnya bagaimana dengan tingkat keresahan masyarakat jika peredaran miras tidak dikendalikan. Bukankah hal seperti itu hanya akan melahirkan masalah? Jika masalah kriminal marak terjadi dimana-mana, maka sudah barang tentu masyarakat tidak akan bisa hidup tenang. (Vi)

%d blogger menyukai ini: