Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Lulung: Caci Maki RT dan RW, Ahok Dzalim

Lulung: Caci Maki RT dan RW, Ahok Dzalim

Lulung Caci Maki RT dan RW, Ahok Zalim

Sketsanews.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) menilai, sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menebar kebencian terhadap pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga, tak ubahnya menyakiti hati seluruh warga Jakarta.

Sebab, kehadiran RT dan RW tak lain berasal dari warga yang dipilih langsung lewat musyawarah mufakat bentukan masing-masing kelompok warga.

“Ahok sudah dzalim telah menyakiti hati warga, karena bagaimana pun RT dan RW itu merupakan sebagian besar bagian dari warga,” ujar Lulung saat ditemui di kantornya di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (30/05/2016).

Karena RT dan RW merupakan bagian dari sebagian besar warga di Jakarta, dikatakan Lulung, mungkin Ahok juga telah lupa bahwa para pengurus di lapisan paling bawah aparatur pemerintah tersebut telah memilihnya bersama Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada 2012 lalu.

Bahkan, kemungkinan besar mereka juga yang membantu pengumpulan copy KTP sebagai bentuk dukungan Ahok maju di Pilkada DKI lewat jalur independen.

“Makanya jangan lupa sama RT dan RW, ada gak dari mereka yang mendukung pengumpulan KTP, kan bisa aja itu terjadi,” ungkap Lulung.

Seperti diketahui Ahok berulang-ulang kali menampakan kegeramannya karena aksi penolakan rombongan RT dan RW yang tidak setuju dengan SK Gubernur Nomor 903 Tahun tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

Dimana sebagai syarat menerima hak dalam bentuk uang operasional tersebut para RT dan RW diharuskan melaporkan kinerja tiga kali sehari dalam bentuk foto yang harus diunggah ke aplikasi Qlue.

Namun, jajaran RT dan RW di DKI merasa keberatan dengan diharuskannya melaporkan kinerja ke aplikasi tersebut. Sebab, selain merepotkan lantaran tidak semua pengurus mengerti pengoperasian aplikasi berbasis telepon pintar, mereka merasa terhina karena kebijakan tersebut.

“Kita disuruh setor foto baru dapat uang operasional 900 ribu, kalau gak buat laporan gak dapat uang operasional, satu foto 10 ribu emang kita fotografer amatiran,” ujar Mahmud Bujang Ketua RW 1 Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur saat mengadukan hal tersebut di Gedung DPRD DKI Jakarta, baru-baru ini.

(Br/Rimanews)

%d blogger menyukai ini: