Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Kajian Kritis Kejahatan Seksual Hingga Kebiri Dalam Sudut Pandang Psikologi dan Sosiologi

Kajian Kritis Kejahatan Seksual Hingga Kebiri Dalam Sudut Pandang Psikologi dan Sosiologi

 

Sketsanews.com – Kejahatan seksual yang akhir-akhir ini sering terjadi dan memakan cukup banyak korban, membuat pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang isinya berupa hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual yang mengulangi perbuatannya, dan korbannya adalah anak-anak.

images

Hukuman tambahan tersebut adalah berupa Kebiri Kimia dan Pemasangan Cip kepada pelaku setelah bebas, kebiri kimia diharapkan dapat menghilangkan hasrat seksual para pelaku dan Cip dilekatkan pada pelaku untuk mengontrol setelah pelaku bebas dari hukuman penjara.

Rabu, 25 Mei lalu Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perppu tersebut merevisi Pasal 81 dan 82 dengan pemberatan dan penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga dikebiri melalui suntikan kimia.

Keluarnya aturan ini sontak menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung dengan alasan kejahatan seksual saat ini sudah menjadi kejahatan yang luar biasa sehingga perlu aturan yang khusus. Namun ada yang kontra, dengan alasan tindakan kebiri kimia tersebut melanggar kesepakatan internasional tentang Hak Asasi Manusia, dimana menyatakan bahwa negara tidak boleh menghukum Manusia dengan cara yang merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan.

Sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk pemerkosaan, hingga korban meninggal dunia, seperti diatur dalam UU 35/2014, yakni maksimal 15 tahun penjara, dinilai masih ringan. Oleh karena ini, pemerintah ingin merevisinya menjadi maksimal 20 tahun penjara. Mengingat proses revisi undang-undang di DPR membutuhkan waktu berbulan-bulan, sementara pemerintah ingin segera memberlakukan aturan tersebut, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menjadi pilihan yang masuk akal.

pisang

Dalam dunia kedokteran, kebiri dikenal dengan kastrasi. Pada era modern, kebiri tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon antiandrogen. Pemberian obat antiandrogen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi memiliki dorongan seksual. Obat antiandrogen akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik. Selain itu, obat antiandrogen juga menyebabkan pengeroposan tulang dalam jangka panjang.

Selain itu jika dilihat dari sisi medis, hukuman kebiri ini dilematis karena bertolak belakang dengan kode etik kedokteran, selain itu kebiri juga dikatakan telah melanggar Hak Asasi Manusia dan sumpah dokter. Sebab, tugas dokter adalah sebagai profesi yang menyembuhkan orang bukan menghukum.

Harus diakui bahwa akar masalah kekerasan seksual pada anak ini cukup rumit. Untuk kasus Yuyun di Bengkulu misalnya, kemiskinan diduga menjadi faktor dominan. Lokasi tempat kejadian perkara merupakan daerah yang dikenal minus secara ekonomi.  Para pelaku merupakan remaja tanggung dan pengangguran. Ketika melakukan perbuatan bejatnya, pelaku tengah berada dibawah pengaruh minuman keras lokal, yang dikenal dengan nama tuak. Minuman yang mereka konsumsi ini dijual bebas dan murah. Satu teko tuak yang berisi sekitar 2 liter hanya dihargai sebesar Rp 5000.

Selain itu, arus deras keterbukaan informasi juga dapat menjadi faktor pemicu lain. Tayangan kekerasan di televisi serta pornografi di internet misalnya, sedikit banyak turut mempengaruhi perilaku sejumlah masyarakat yang belum matang secara mental. Dalam kasus lain yang melibatkan anak dibawah umur, pelaku merupakan para pedofil. Mereka ini pengidap kelainan orientasi seksual, dan secara klinis menderita penyakit kejiwaan.

Dilihat dari latar belakangnya, mengatasi akar permasalahan kejahatan terhadap anak ini akan memakan proses panjang. Ruang dan waktu yang dibutuhkan juga luas, sehingga keterlibatan segenap elemen masyarakat. Pendidikan sejak dini, dimulai dari keluarga merupakan pencegahan awal. Hubungan yang sehat, hangat, dan terbuka antara orang tua dan anak menjadi pijakan dasarnya. Berlanjut pada lingkungan sekitar rumah, sekolah hingga ruang publik.

gunting

Hukuman tambahan yang diberikan juga akan diikuti proses rehabilitasi terhadap korban, keluarga korban, serta para pelaku. Sebelumnya, pemberatan hukuman serta semua keputusan dipastikan setelah melalui proses persidangan. Artinya, peraturan ditegakkan tidak hanya menjangkau pelaku tanpa melupakan aspek pemulihan korban serta keluarga korban.

Tiap anak merupakan generasi penerus, yang laksana kertas putih bersih, lembaran-lembarannya harus diisi dengan coretan bermanfaat dan mencerahkan. Negara harus hadir untuk melindungi anak-anaknya dari ancaman coretan-coretan kelam dan buram.

Kajian Teoritis

Maraknya berbagai kasus pelecehan seksual mulai dari kasus yang ringan yakni sekedar memuaskan keinginan satu pihak sebagaimana kasus yang dialami oleh artis Saiful Jamil hingga kasus pemerkosaan yang berujung pada kematian adalah masuk pada ranah tindak criminal atau kejahatan.

krim

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang di tentukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropologi prancis, secara harfiah berasal dari kata ”crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan,maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, contohnya kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah memahami kejahatan itu sendiri.

Menurut williams III dan marilyn Mcshane teori kriminologi itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, pertama adalah teori abstrak atau teori-teori makro(macrotheories). Pada asasnya,teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan kolerasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat.kedalam macrotheories ini adalah teori anomie dan teori konflik.

Kedua, teori-teori micro (microtheories) yang bersifat lebih konkrit. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (etiologi criminal). Konkritnya, teori teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah social control thory dan social learning theory.

Sedangkan yang terakhir, Beidging Theories yaitu teori yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro atau mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. Namun kenyataanya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan rates of crime dan etiologi pelaku jahat. termasuk kelompok ini adalah subculture theory dan Differential Opportuniti theory.

Menurut Lilik Mulyadi dalam “Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 111-112”, menyebutkan bahwa kriminologi berorientasi pada tiga hal, pertama, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. Kedua, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Secara luas kriminologi   diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan termasuk didalamnnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Bidang ilmu yang menjadi fokus kriminologi dan objek studi kriminologi, mencakup:

Pertama: sosiologi hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni kejahatan, dengan mempelajari halhal; yang terkait dengan kondisi terbentuknya hukum pidana, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, serta kondisi empiris perkembangan hukum.

Kedua: etiologi kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum   pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lainnya tidak melakukannya.

Ketiga: penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi keriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan berkembangnya hukuman, arti dan manfaatnya yang berhubungan dengan “control of crime”.

Keempat: viktimologi yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni korban kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara korban dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejahatan terjadi.

CONFLICK THEORY

Faktor-Faktor Penyebab kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli (1976:56)

 “perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang  nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.”

Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial. Bahkan dikatakan Benedict S. Alper (1973:85) merupakan the social oldest problem.

Menurut Moch. Sanusi (1987:2), terjadinya peningkatan kejahatan karena adanya dua faktor yaitu:

  1. Perangkat hukum dan penegakan hukum yang ada ternyata dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menimbulkan efek jera bagi si pelaku. Hal ini dapat saja dikarenakan oleh:
  • pengenaan hukum yang lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan jahatnya;
  • masih adanya celah-celah kelemahan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan;
  • kemampuan aparat penegak hukum yang masih perlu ditingkatkan agar tidak ada satu tindak pidana pun yang lolos dari jangkauannya;
  • moral dari para penegak hukum yang masih memerlukan tempaan yang efektif agar terhindar dari kemungkinan penyimpangan;
  • adanya undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang pesat;
  • masih adanya perbedaan pendapat antara aparat penegakhukum terhadap penafsiran dan materi ketentuan hukum.

 

  1. Faktor lingkungan yang secara aktif mempengaruhi timbul dan berkembangnya kejahatan, antara lain:
  • Geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu kepulauan dan lautan yang luas, menimbulkan kerawanan-kerawanan yang tinggi mengingat terbatasnya aparat penegak hokum (terutama Polri). Di samping itu posisi silang Indonesia juga menimbulkan kerawanan bagi terjadinya international crime.
  • Demografi Indonesia yang termasuk negara padat dunia dengan struktur kependudukan yang sangat heterogen dari segi suku, adat kebudayaan, dan agama, menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya SARA;
  • Sumber daya alam yang walaupun volumenya tinggi namun dibandingkan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi juga menimbulkan kerawanan-kerawanan di bidang sosial-ekonomi;
  • Kehidupan politik yang walaupun berkembang kearah yang mantap namun masih terdapat golongan-golongan politik praktis yang masih mengutamakan kepentingan golongan/kelompok;
  • kehidupan ekonomi merupakan titik rawan yang paling besar seperti antara lain adanya kecemburuan sosial, jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin, standar hidup yang rendah,terbatasnya lapangan pekerjaan, dan lain-lain.
  • kehidupan sosial budaya ditandai oleh adanya erosi nilai-nilai tradisional, adanya difusi kebudayaan dari negara-negara barat, pengangguran, dekadensi moral, menurunnya nilai-nilai pendidikan, dan lain-lain yang jelas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas.

Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa bisa ditarik kesimpulan bahwa akar masalah kekerasan dan pelecehan seksual serta segala bentuk kejahatan yang ada di Negara Indonesia ketidaktegasan hokum dan para penegak hokum yang ada. Meskipun, pemerintah berusaha dengan keras membuat draft bahkan menyetujui perpu kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual maka tidak akan berhasil selama pemerintah tidak tegas.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah kehidupan ekonomi yang berbeda sehingga menimbulkan kecemburuan social yang rawan konflik. Selain itu juga sumber daya alam yang hari ini tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan yang ada dalam masyarakat.

Maka, solusi yang mestinya diambil oleh pemerintah adalah mencari format hokum yang pas dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, misalkan dengan cara menghukum para pelaku kejahatan seksual ini agar merasakan sakit dari ujung rambut sampai ujung kakinya sebagaimana dengan nikmat yang dirasakan ketika melakukan perbuatan tersebut.

Solusi yang berikutnya adalah pemerintah harus mengentaskan kemiskinan dengan mengambil kembali kekayaan alam yang hari ini dikuasai oleh Negara lain.

(vi/bz)

%d blogger menyukai ini: