Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News UU Pilkada Masih Dalam Perbedaan Pendapat

UU Pilkada Masih Dalam Perbedaan Pendapat

Ade Komaudin
Ade Komaudin

Sketsanews.com -Revisi UU Pilkada yang masih berjalan alot di DPR akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (2/6). Ketua DPR RI Ade Komarudin menganggap hal tersebut sebagai bagian proses demokrasi yang sehat.

“Ya kita lihat aja besok. Kita tunggu keputusannya apa yang akan terjadi. Kalau berbeda memang parlemen seperti. Seharusnya terjadi perbedaan itu dalam dinamika demokrasi yang sehat. Kalau seragam ada yang salah,” ujar pria yang akrab disapa Akom seusai menghadiri acara peluncuran buku Fadli Zon di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2016).

Sebagaimana dilansir kompas.com Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin Djan Faridz menolak hasil revisi Undang-Undang Pilkada yang akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (2/6/2016).

PPP Djan mengancam akan mengajukan judicial review atau peninjauan kembali UU Pilada ke Mahkamah Konstitusi.

Judicial review ini kami siapkan karena RUU Pilkada berpotensi menghancurkan negara ini sebagai negara hukum,” kata Ketua Bidang Hukum DPP PPP, Triana Dewi Seroja, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/6/2015).

Seperti dikutip detik.com Akom mengatakan, jika semua fraksi setuju mengesahkan RUU tersebut maka peraturan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2017 mendatang tidak ada lagi masalah di dalamnya. Semua tergantung pada rapat paripurna.

“Kalau undang-undang itu besok disahkan kita akan sahkan, berarti pilkada 2017 dari sisi regulasi tidak ada masalah. Undang-undang itu menjadi patokan. Sejak diketok esok hari berarti undang-undang itu berlaku dan bisa dijalankan,” jelas Akom.

Revisi UU Pilkada ini dibutuhkan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pilkada 2017. Setelah ini disahkan, tentu KPU bisa langsung tancap gas mempersiapkan.

“Bila ada peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan kelanjutan dari UU ya harus dibuat segera karena waktu sangatlah pendek. Saya kira KPU sangat menunggu kelanjutan undang-undang itu untuk kemudian dibuat peraturan pelaksanaan,” pungkas dia.

Setidaknya, ada dua poin yang menjadi perdebatan alot hingga detik-detik terakhir, yaitu mengenai persentase syarat dukungan dan perlu atau tidaknya calon kepala daerah yang berasal dari unsur anggota legislatif untuk mengundurkan diri.

Rambe mengatakan, tiga fraksi setuju untuk melanjutkan ke pembahasan tingkat dua dengan catatan. Mereka adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Adapun tujuh fraksi lainnya yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Hanura dan Fraksi Demokrat memberikan persetujuan secara penuh.

“Tanggal 2 Juni akan kami bawa (ke paripurna untuk disahkan), tadi keputusannya begitu. Tetapi saya, selaku Ketua Komisi II dari hasil draf ini, saya sampaikan bahwa ada catatan dari fraksi ini,,” ujar dia.

Untuk diketahui, dalam perdebatan yang terjadi, sejumlah fraksi meminta agar persentase syarat dukungan diturunkan dari persentase awal.

Sesuai Pasal 40, syarat dukungan parpol dan gabungan parpol yaitu 20% jumlah kursi di DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah.

Adapun ketika penyampaian pandangan mini fraksi tadi, tiga fraksi meminta agar syarat itu diturunkan menjadi 15% jumlah kursi atau 20% gabungan suara sah.

Sementara itu, terkait mundur atau tidaknya calon dari anggota legislatif, disepakati calon tersebut perlu mundur dari keanggotaan.

Hal itu sesuai dengan usulan pemerintah yang melandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Bz

%d blogger menyukai ini: