Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Di Balik Polemik Rasionalisasi 1 Juta PNS

Di Balik Polemik Rasionalisasi 1 Juta PNS

“Informasi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh pemerintah, pekan ini mencuat ke publik. Sayangnya, di internal pemerintahan tidak satu suara. Akibatnya, posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tersudutkan. Ada misskoordinasi di internal pemerintahan?”

Sketsanews.com -Akhir Mei lalu, usai menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menjelaskan kepada sejumlah wartawan tentang persoalan PNS.

pns

 

Dia menyebutkan soal rasionalisasi PNS sebanyak 1 juta orang. Karena saat ini tercatat 4,5 juta PNS yang 500 ribu di antaranya bakal pensiun pada 2019 mendatang. Menurut politisi Hanura ini, idealnya jumlah PNS di Indonesia komposisinya 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia yakni hanya 3,5 juta PNS saja.

“Dari 4,5 juta itu, 500 ribu pensiun, 1 juta rasionalisasi, rekrut baru 500 ribu SDM lagi yang andal melalui prasyarat proses seleksi yang diharapkan ke depan SDM aparatur Indonesia lebih mampu bersaing dengan pemerintahan-pemerintahan lainnya,” ujar Yuddy akhir Mei lalu di Kantor Wapres di Jakarta.

Yuddy menyebutkan rasionalisasi jumlah PNS itu bertujuan untuk efisiensi belanja negara dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) PNS yang berkualitas. Dalam catatan Kementerian PANRB, sedikitnya terdapat 200 pemerintah daerah yang menghabiskan anggarannya sebesar 80 persen hanya untuk belanja pegawai.

Dia membuat simulasi yang berbeda antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk belanja pegawai di bawah 30%, untuk pemerintahan provinsi 35-40 persen serta untuk pemerintah kabupaten/kota di bawah 50 persen dari alokasi anggaran belanja daerah.

Langkah rasionalisasi ini sejalan dengan langkah sebelumnya yang telah dan akan dilakukan kementerian ini terkait keberadaan lembaga negara non struktural yang dibentuk berdasarkan UU. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi beban keuangan negara.

Pernyataan Yuddy dipertegas saat di sela-sela peringatan Pidato Bung Karno di Bandung, Jawa Barat, 1 Juni 2016. Dalam kesempatan tersebut Yuddy memperjelas pernyataan sebelumnya tentang rasionalisasi 1 juta PNS. Dia mengatakan pihaknya tengah mengkaji hal tersebut dengan prinsip kehati-hatian.

“PNS yang tidak kompeten, tidak disiplin, lalu yang tidak profesional, kapabilitasnya rendah, tidak pernah masuk kerja. Jadi tidak semua PNS, tentu PNS yang kehadirannya justru merugikan keuangan negara, tidak memberikan pelayanan publik yang baik, dan mubazir,” kata Yuddy menjelaskan secara umum kriteria yang bakal menjadi korban rasionalisasi.

Argumentasi Menteri Yuddi memang tampak ideal. Setidaknya, fakta bawah anggaran negara terbebani dengan belanja pegawai merupakan hal yang tak bisa dibantah. Belanja pegawai tidak sedikit lebih dominan dibanding belanja modal yang justru mampu menggerakkan perekonmian nasional.

Menariknya, keesokan harinya pada 2 Juni 2016, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menginformasikan bila rasionalissasi 1 juta PNS itu masih sekadar wacana, karena Presiden belum mengetahui rencana tersebut. “Presiden sampai hari ini belum pernah dilaporkan mengenai rencana pengurangan tersebut, sehingga kami menganggap bahwa ini masih dalam tahap gagasan, ide, wacana yang berkembang di Kementerian PANRB,” ujar Pramono.

Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih jelas mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat. Menurut dia, angka-angka yang muncul dari Kementerian PANRB hanya perhitungan simulasi yang bertujuan untuk efesiensi dan reformasi birokrasi.

“Tapi seperti diketahui dalam pertemuan lalu, justru yang kita ambil adalah suatu PNS efektif tanpa menyulitkan. Jadi bukan tiba-tiba harus dipensiunkan. Jadi tidak ada itu (PHK), alamiah saja,” tepis Wapres JK, Jumat (3/6/2016) di Kantor Wapres, Jakarta.

Sementara menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN RB Setiawan Wangsaatmadja seperti yang ditulis di laman resmi Kementerian PANRB mengungkapkan rasionalisasi PNS merupakan penataan ASN yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan reformasi birokrasi.

“Tidak ada rencana untuk melakukan pemecatan, atau dirumahkan. Kami hanya ingin melakukan penataan SDM aparatur secara nasional,” dalam acara Forum Koordinasi, Komunikasi, dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FK3PANRB) di Tanjung Pinang, Jumat (3/5/2016).

Menurut dia, rencana penataan aparatur sipil negara (ASN) melalui rasionalisasi dilakukan sebagai wujud nyata implementasi road map reformasi birokrasi tahun 2014-2019. Dalam pelaksanaannya, kebijakan rasionalisasi bukan dilakukan semata untuk mengurangi jumlah pegawai dengan memangkas, melainkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan dipetakan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.

Beda pendapat antaraparat pemerintah dalam persoalan rasionalisi PNS ini tentu disayangkan muncul di publik. Meski, pernyataan awal Menteri Yuddy soal rasionalisasi 1 juta PNS itu memang memiliki dampak yang tidak sederhana khususnya bagi PNS dan keluarganya. Situasi ini akan memicu persoalan sosial bahkan politik.

Meski demikian, tidak bisa dimungkiri, tidak sedikit PNS khususnya di daerah yang hingga saat ini masih belum bisa mengoperasikan komputer sebagai penunjang kerja dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. “Di daerah-daerah itu ada PNS yang masih belum bisa menggunakan komputer. Ini kan tidak dibenarkan,” ungkap salah satu pejabat Kementerian PANRB kepada INILAHCOM.

Reformasi birokrasi semestinya menjadi salah satu agenda penting bagi pemerintahan yang mengkampanyekan jargon revolusi mental ini. Presiden semestinya menjadi panglima terdepan dalam melakukan perubahan secara massif dalam tubuh PNS. Ikhtiar yang dilakukan Kementerian PANRB ini semestinya tidak menjadi wacana politik yang justru menyudutkan MenpanRB.

Bz/inilah

%d blogger menyukai ini: