Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Polemik Pembentukan Lembaga Intelijen Pertahanan

Polemik Pembentukan Lembaga Intelijen Pertahanan

433085_620

Sketsanews.com – Menteri Pertahanan mengusulkan agar dibentuk badan intelijen di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan.

Seperti dikutip republika.co.id,  meskipun mengaku belum membahas terkait hal ini, namun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai saat ini psemerintah belum membutuhkan penambahan lembaga baru.

“Belum dibicarakan, tapi saya yakin itu, kita tidak akan butuh banyak lembaga pada dewasa ini,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/6).

Ia menambahkan, setiap pembentukan lembaga baru pun harus dengan persetujuan dari pemerintah. Kendati demikian, JK juga menyampaikan, usulan ini akan dikaji nantinya.

“Ya tentu harus dipahami bahwa kita juga intelijensi itu jangan, harus ada koordinasinya. Kalau tidak nanti salah-salah karena ada BIN. Nanti kita lihatlah,” jelas dia.

menhan-dorong-pembentukan-lembaga-intelijen-pertahanan-negara-sZo3QbZpyw

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengusulkan untuk membentuk badan intelejen pertahanan. Dia menganggap pembentukan badan telik sandi di internal kementeriannya cukup penting untuk merumuskan kebijakan di bidang pertahanan. Badan intelijen ini diharapkan bisa memberikan data lebih lengkap terkait komponen pendukung dan cadangan pertahanan di daerah.

Bahkan sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai perlu peningkatan peran intelijen, termasuk di kementeriannya guna mengantipasi terjadinya aksi teror. Ia mengatakan, peran intelijen di kementerian sangat penting sebagai pemasok informasi tentang pertahanan negara.

Namun sampai saat ini intelijen di tubuh Kemenhan belum juga terbentuk. Padahal, menurut dia, di dunia ini hanya Kemenhan RI saja yang tak memiliki intelijen sendiri. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menilai rencana Menteri Pertahanan untuk membentuk badan intelijen di tubuh Kemenhan tak akan berimbas banyak pada badan intelijen lain yang telah lebih dulu berdiri.

Sebagaimana dilansir tempo.co, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Widodo mengatakan intelijen pertahanan berguna untuk mengidentifikasi  daya dalam negeri yang bisa mendukung pertahanan. Sumber daya itu meliputi, pangan, energi, bahkan industri maritim. “Termasuk potensi pertahanan di daerah, itu didata sebagai komponen pendukung dan komponen cadangan. Fungsinya dipakai jika suatu saat negara dalam kondisi darurat,” kata dia Kamis lalu.

Widodo menjelaskan, lembaga ini dijamin tidak akan tumpang tindih dengan BIN maupun Badan Intelijen Strategis (Bais). “Kalau Bais itu kan operasional di bawah Panglima TNI, menangani kekuatan yang konvensional antarangkatan bersenjata, kalau di Kementerian Pertahanan mengawasi resources sumber daya,” kata Widodo.

Sedangkan BIN, menurut Widodo, bekerja pada presiden untuk lingkup yang lebih luas. BIN membantu pembentukan kebijakan negara, yang meliputi politik, ekonomi, dan sebagainya. “Intelijen yang dikelola Kementerian Pertahanan fokus pada pertahanan saja,” kata Widodo.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR dari PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin menilai pembentukan badan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. “Badan intelijen internal yang ingin dibentuk itu mungkin saja sangat dibutuhkan. Namun, DPR keberatan jika pembentukan badan itu tak sesuai dengan undang-undang,” kata Hasanuddin.

(bz)

%d blogger menyukai ini: