Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Buntut Warung Bu Eni, Penghapusan Perda Syariat ?

Buntut Warung Bu Eni, Penghapusan Perda Syariat ?

Skesanews.com – Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Pusat, tersiar santer (viral) di Media Sosial yang salah satunya adalah perda Syariat (Islam), seperti yang diterapkan oleh Pemkot Serang, wilayah yang Bu Eni (Saeni) disasar Satpol PP karena jualan di siang hari di bulan Ramadhan.

 Baca Sebelumnya : Ada apa dibalik viral Bu Eni, Warung yang disasar Satpol PP Serang

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah pemerintah pusat menghapus peraturan daerah yang berkaitan dengan syariat Islam. Ia mengatakan hingga saat ini tidak ada rencana Kementerian Dalam Negeri membatalkan perda syariat.

“Siapa yang hapus. Tidak ada yang hapus,” kata Mendagri Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Rabu (15/6), dikutip dari laman resmi Kemendagri.

Menurut dia, bila harus mendalami perda-perda yang cenderung intoleran atau diskriminatif serta berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, tentu Kemendagri akan mengundang organisasi keagamaan. Tujuannya untuk menyelaraskan regulasi itu, apalagi untuk daerah otonomi khusus.

“Misalnya, Aceh mau terapkan syariat Islam di daerahnya, itu boleh. Namun penerapan di sana, mau diterapkan juga di Jakarta, tentu tidak bisa,” ujar dia.

Tjahjo menambahkan, selama ini pemerintah tentu mengikuti pertimbangan dan fatwa dari organisasi keagamaan seperti MUI. Makanya dalam melakukan evaluasi dan pendalaman perda bermasalah yang bernuansa Islam tentu ada klarifikasi serta penyelarasan dengan tokoh agama.

Ia juga berjanji akan mempublikasikan ribuan perda tersebut. Berdasarkan data yang ia peroleh, ada 2.227 perda provinsi yang dibatalkan Kemendagri, lalu 306 perda yang secara mandiri dicabut Kemendagri serta 610 perda yang dibatalkan kabupaten/kota dibatalkan provinsi.

“Ini semua soal investasi. Kita ga urus perda yang bernuansa syariat Islam. Ini untuk amankan paket kebijakan ekonomi pemerintah,” ungkap Tjahjo.

 

Di Bengkulu, Perda Wajib Baca Alquran Di Cabut

Ternyata, Perda Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aturan Wajib Pandai Baca Al-quran Bagi Para Calon Siswa SLTA dan Para Calon Pengantin di daerah tersebut termasuk dalam ribuan Perda yang dicabut, karena dianggap mengancam kemajemukan.

Wakil Bupati Bengkulu Tengah Muhammad Sabri mengaku tidak bisa berbuat apa-apa ketika salah satu aturan hukum di wilayahnya itu dihapus. “Karena ini aturan pusat, kami tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah saja,” ungkap Sabri di Bengkulu, Jumat (17/6/2016), dikutip dari Liputan6.

Meskipun di wilayahnya saat ini dihuni oleh mayoritas kaum muslim yang jika ditotal jumlahnya lebih dari 90 persen. Tetapi, kata dia, jika aturan yang dianggap mengancam kemajemukan itu harus dicabut, maka harus dihormati.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, kata dia, tetap akan memberlakukan kebijakan wajib baca Al-quran bagi calon siswa baru SLTA sederajat yang beragama Islam dan para calon pengantin baru, tetapi tidak terlalu ketat memberlakukannya.

“Dalam aturan perda tertuang kata wajib, sekarang kita ubah menjadi imbauan saja dan tidak mencantumkan kata wajib,” lanjut Sabri.

 

(in)

%d blogger menyukai ini: