Sketsa News

RASIONALISASI PNS

 

pns

Sketsanews.com – Baru- baru ini, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Negri Sipil (PNS) yang malas dan tidak memiliki kinerja.

Hal ini dilakukan guna mengurangi angggaran belanja modal untuk pegawai yang terlalu tinggi. Pemerintah menargetkan pengurangan jumlah PNS hingga 1 (satu) juta orang sampai tahun 2019 mendatang.

Pelaksanaan rasionalisasi ini, kata Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik kementrian PANRB Herman Suryatman, direncanakan dimulai tahun 2017 setelah proses pemetaan PNS kedalam 4 kuadran selesai dilakukan.

“Diperkirakan ada sekitar 300 ribu PNS yang masuk dalam program ini. Pelaksanaannya akan dilakukan secara cermat, gradual dan hati-hati sampai dengan tahun 2019, serta berlanjut sampai dengan tahun 2024,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/6/2016).

Secara simultan, lanjut Herman, rasionalisasi PNS menjadi 3,5 juta, akan disinergikan dengan PNS yang pensiun sampai dengan tahun 2019 sekitar 500 ribu yang merupakan basis untuk merekrut ASN baru yang berkualitas.

Selain itu, untuk menjaring tenaga jabatan yang spesifik guna mendukung capaian kinerja organisasi, baik secara kuantitas maupun kualitas, maka rekruitmen ASN juga dapat berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rasionalisasi PNS tersebut dilaksanakan seiring dengan penggantian proses manual tata kelola/perijinan dengan e-government (IT).

“Sebagai langkah antisipatif, bagi yang terkena rasionalisasi akan dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan agar bisa lebih mandiri dan produktif pada bidang lain yang lebih cocok bila tidak menjadi PNS lagi,” kata dia.

Percepatan penataan PNS tersebut saat ini dalam pengkajian, nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB. Pelaksanaannya akan diawali oleh sosialisasi dan pembentukan tim percepatan penataan PNS di tiap-tiap Instansi Pemerintah (IP), serta dilanjutkan audit organisasi dan pemetaan PNS oleh masing-masing instansi pada tahun 2016.

“Rencana percepatan penataan PNS yang berimplikasi pada rasionalisasi PNS tersebut, lebih lanjut akan dilaporkan kepada Presiden dalam rapat kabinet, serta baru akan efektif dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden,” pungkas dia.

Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pihaknya nantinya akan menghitung alokasi anggaran pesangon yang bakal diberikan kepada PNS yang di-PHK, namun penghitungan ini dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima proposal dari Kementerian PAN RB.

“Nanti dihitung dulu kita tunggu proposal dari Menpan RB. Ya dikurangi 1 juta itu aja, dikali dengan jumlah gajinya. Tapi kan harus ada semacam pesangon atau golden shakehand,” katanya pada acara kampanye layanan pajak online di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016).

Bambang meyakini bahwa pengurangan jumlah PNS ini nantinya tidak akan mempengaruhi tingkat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

“Yang harusnya dirampingkan kan yang dianggap fungsinya bisa digantikan oleh yang ada maupun oleh sistem,” lanjut Bambang.

Pemangkasan jumlah PNS hingga satu juta ini sendiri nantinya ditujukan untuk pekerjaan yang bisa tergantikan oleh sistem atau IT.

Analisa

Sasaran Pemerintah dan Kemenpan RB adalah mempertahankan pegawai yang kompeten, qualified, dan berkinerja (kuadran satu). PNS yang masuk kuadran dua dan tiga diberikan diklat, mutasi, redistribusi.

Karena dalam hal ini mereka masih potensial dikembangkan. Sedangkan PNS yang masuk kuadran empat, akan dirasionalisasi misalnya dengan pensiun dini. Dan yang terakhir, rekruitmen pendaftaran PNS tepat sasaran.

Rasionalisasi itu banyak cara. Jadi tidak semuanya lewat pensiun dini, lewat e-PUPNS juga bisa. Sebab, dari hasil e-PUPNS akan diketahui jumlah PNS yang fiktif.

Sedangkan PNS yang kinerja buruk, kompetensinya rendah mau tidak mau harus dipensiunkan dini karena memang tidak layak dipertahankan.

Rasionalisasi akan memberikan multiplier effect kepada negara. Ketika jumlah PNS berkurang, otomatif belanja pegawai juga turun. PNS yang bekerja juga benar-benar kompeten sehingga bisa mendatangkan devisa bagi negara. Bila devisa negara banyak, pembangunan bisa dilaksanakan dan endingnya masyarakat Indonesia bisa sejahtera.

 

Kriteria ketentuan PNS yang akan terkena rasionalisai antara lain adalah sebagai berikut :

  1. PNS yang berlatar belakang pendidikan SD, SMP, SMA Mereka menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU), yang jumlahnya sebanyak 1,391 juta orang.
  2. PNS yang dirumahkan telah mengabdi minimal 10 tahun.

Dan berikut ini adalah bagian dari Rencana Tahapan Kebijakan Rasionalisasi PNS yang road map program pensiun dini rentang tahun 2016-2019 nantinya antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Dilakukan penataan SDM aparatur sipil negara (ASN) berupa audit organisasi, naik dari sisi kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.
  2. Setelah dipetakan, akan diperoleh berapa sebenarnya kebutuhan SDM baik dari sisi jabatan maupun jumlah.
  3. Hasil pemetaan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja akan dimasukkan dalam peta kuadran. Peta kuadran ini harus diisi masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK) karena mereka paling tahu kondisi pegawainya. Untuk mencegah penilaian tidak objektif, akan digunakan sistem penilaian yang dibuat pusat.
  4. Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) akan mengisi data, pegawainya masuk kuadran satu, dua, tiga, dan empat. Kuadran satu artinya ASN-nya kompeten dan kualifikasi sesuai. Kuadran dua, kompeten namun kualifikasi tidak sesuai. Kuadran tiga, tidak kompeten namun kualifikasi sesuai. Kuadran empat, tidak kompeten dan kualifikasi tidak sesuai.
  5. ASN atau PNS yang masuk kuadran satu tetap dipertahankan, yang masuk kuadran dua diberikan diklat atau mutasi, yang masuk kuadran tiga diberikan diklat kompetensi, dan yang masuk kuadran empat yang akan terkena rasionalisasi.

Sedangkan maksud tujuan alasan kebijaksanaan rasionalisasi antara lain seperti yang disebutkan Herman Suryatman yang dilansir dari website Kemenpan RB antara lain adalah sebagai berikut :

– Meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS.

– Mendorong efisiensi belanja.

– Menguatkan kapasitas fiskal negara.

Bagaimana nasib guru PNS jenjang SMA sederajat ?

Pengalihan status guru PNS jenjang SMA sederajat dari pegawai pemerintah kabupaten/kota ke provinsi sudah resmi dilakukan.

Badan Pegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan surat kepindahan status kepegawaian tersebut. Selain guru, yang dimigrasikan adalah PNS pengawas sekolah, pengelola laboratorium, pustakawan, dan jabatan administrasi.

Migrasi itu merujuk pada UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam UU itu diamanahkan bahwa pendidikan menengah (SMA sederajat) dialihkan dari urusan pemerintah kabupaten/kota menjadi pemerintah provinsi.

Pengalihan kepegawaian itu tidak hanya di bidang pendidikan. Tetapi juga ada di bidang ketenagakerjaan seperti pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan.

Selanjutnya untuk PNS penyuluh KB dialihkan dari PNS kabupaten/kota menjadi PNS pusat. Kemudian PNS administrator, pengawas, dan pelaksana di terminal penumpang tipe A juga dialihkan menjadi PNS pusat.

Dengan beralihnya menjadi PNS pemerintah provinsi, guru SMA sederajat tetap saja berpotensi menjadi korban politisasi gubernur dan perangkat di level provinsi lainnya. Apalagi di provinsi-provinsi yang menggelar pemilihan gubernur anyar tahun depan.

Politisasi di level provinsi, justru bisa lebih hebat. Jika sebalumnya, guru korban politisasi paling banter dimutasi dari satu sekolah ke sekolah lain, namun hanya dalam satu kabupaten/kota. Tetapi sekarang, bisa dimutasi lintas kabupaten di dalam satu provinsi.

Bisa dibayangkan repotnya para PNS ini tiap menghadapi masalah kepegawaian, atau masalah lainnya, ia harus bolak balik ke Ibu Kota propinsi.

 

 

(dR)

 

 

 

%d blogger menyukai ini: