Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, News Ada Apa Dibalik Pilkada DKI 2017

Ada Apa Dibalik Pilkada DKI 2017

Sketsanews.com – Warga Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sedang bersiap-siap menghadapi sebuah pesta demokarsi dalam rangka memilih calon siapa yang bakal memimpin DKI.

pilkada

Polemic yang muncul menjelang diadakannya pemilihan kepala daerah adalah pencalonan lewat jalur perorangan dan calon dari partai politik. Dan inilah nantinya akan bertarung antara calon lewat jalur perorangan dengan calon dari partai politik dalam pilkada Gubernur dan wakil gubernur DKI periode 2017 -2022.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur petahana DKI, Basuki Tjahaja Purnama, berulang kali menyatakan tekadnya untuk maju lewat jalur perseorangan. Dia akan menggandeng Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta, sebagai calon pendampingnya dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022.

Sebagaimana dilansir kompas.com, Direktur Sinergi Data Indonesia Barkah Pattimahu dalam jumpa persnya mengatakan bahwa hasil survei lembaganya pada 2-12 Februari 2016. Berdasarkan survei itu, popularitas Basuki mencapai 97,2 persen. Sebanyak 72,2 persen dari 500 responden memberi penilaian baik atau sangat baik atas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Basuki.

Namun, Basuki hanya memiliki 27,8 persen pemilih loyal. “Ada 21 persen pemilih yang loyal pada calon lain dan 51,2 persen lainnya masih ragu-ragu,” ujarnya.

Direktur Indonesia Public Policy Institute Agung Suprio menilai, pengumpulan KTP menjadi tantangan berat bagi Basuki yang memutuskan maju melalui jalur perseorangan. Bahkan, Agung berpendapat langkah Basuki maju di jalur perseorangan merupakan tindakan nekat. Selain butuh perjuangan mengumpulkan KTP, Basuki akan menghadapi kekuatan parpol, termasuk PDI-P yang memiliki tiket untuk mengajukan calon.

Akan tetapi dengan bantuan dari para relawan yang dikenal dengan sebutan teman Ahok, mereka mampu mengumpulkan sejuta KTP dalam kurun waktu satu tahun.

basuki_purnama_640x360_bbc_nocredit

Teman Ahok, organisasi sukarelawan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, secara resmi menutup proses pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP) dukungan dalam pemilihan Gubernur DKI 2017 hingga sejuta KTP. Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, mengatakan, dengan pengumpulan KTP ini, relawan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Ahok, terkait kendaraan yang akan ia digunakan untuk maju dalam pemilihan nanti.

“Yang jelas, kalau dari Teman Ahok, kami fokus pengumpulan KTP dari awal sampai akhir. Kami tidak menyandera Pak Ahok dengan KTP, “kata Amalia di Jakarta, Minggu, 19 Juni 2016.

Amalia menegaskan, Teman Ahok tak akan mengklaim KTP yang dikumpulkan menjadi milik mereka, tapi menjadi milik warga DKI Jakarta dan hanya dapat digunakan sebagai kendaraan politik jika disetujui dan ditandatangani Ahok. Relawan, kata Amalia, hanyalah pihak yang mengumpulkan dan memfasilitasi.

Pertanyaan yang muncul adalah akankah Ahok bisa berjalan mulus dalam pilkada nanti?

Hal ini karena ada beberapa alasan yang mendasar sebagaimana yang disampaikan oleh Manilka Research & Consulting ketika melakukan survei menggali isu mengenai evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Hasilnya, kinerja Pemprov DKI di bidang penanganan kemacetan, pengangguran dan harga sembako yang terjangkau mendapatkan porsi ketidakpuasan paling tinggi oleh masyarakat.

“Kami mencatat bahwa penanganan kemacetan akan ketidakpuasan masyarakat sebesar 77 persen, sementara pengangguran sebesar 72,2 persen, dan harga sembako yang terjangkau sebesar 71,5 persen,” kata Managing Director Manilka, Herzaky Mahendra Putra di Jakarta Pusat, Minggu, 19 Juni 2016.

Demikian juga apa yang diungkapkan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dari partai Gerindra, dia memprediksikan bahwa Ahok bakal hancur di Pilgub DKI jika menghitung sisa masa kepemerintahannya yang dianggap belum mampu mengangkat tiga prioritas penting warga DKI Jakarta.

Sandiaga menyebut tiga prioritas itu adalah soal kebutuhan pokok, pengangguran, dan kemacetan. Ahok dinilai belum sanggup mengatasi ketersediaan tiga kebutuhan itu bagi warga DKI. Dan warga DKI menurut Sandiaga hanya menuntut hasil yang diinginkan dari pemerintah.

“Karena pemilu periode 2017 ini rakyat sudah terlihat dari survei ini. Bahwa mayoritas menginginkan pemimpin baru,” kata Sandiaga saat menghadiri acara bertema “Mengukur Peluang Penantang Ahok di Pilkada DKI 2017″, di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Minggu (19/6/2016).

Namun perjalanan dalam perpolitikan di Indonesia bisa berjalan lain artinya bisa jadi Ahok lolos dalam pencalonan Gubernur DKI dan bahkan dia bakal jadi orang yang memimpin DKI periode 2017-2022.Kenapa hal ini bisa terjadi.

Bila kita mau kilas balik dengan pilpres 2014, sebagaimana yang disampaikan oleh Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Leo Agustino, mengatakan bahwa pasca pemilihan presiden pada 9 Juli lalu diduga ada upaya untuk mengacaukan hasil penghitungan suara, sehingga akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

“Dinamika politik Indonesia sebelum dan pasca-pilpres kali ini akan menjadi preseden buruk bagi ‘deepening democracy’ di negara ini. Ini karena beberapa alasan,” katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Ahad (13/7).

Menurut dia ada tiga hal yang membuat kekacauan dalam pilpres tersebut, pertama adalah adanya usaha untuk mengacaukan hasil hitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel, terpercaya, dan berintegritas.

Kedua adalah adanya langkah terencana yang dilakukan oleh Rob Allyn, seorang konsultan politik AS, yang berafiliasi dengan salah seorang kontestan Pilpres. Situasi ini tentu saja dilakukannya untuk memenangkan capres yang menyewanya.

Yang ketiga yaitu masyarakat yang telah meyakini kemenangan ‘jagonya’ Rob Allyn, tentu akan ‘menghukum’KPU apabila hasil real count lembaga negara itu tidak sama dengan quick count pollster yang mendukung pasangan no urut 1.

Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Prasetio Edi Marsudi menceritakan kemungkinan partainya mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jelang penutupan pendaftaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Pasalnya, pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, PDI-P juga mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada last minute.

“Kemungkinan ya. Dulu PDI-P digadang dukung Foke (Fauzi Bowo)-Adang (Adang Ruchiatna), tapi akhirnya last minute kami dukung Jokowi-Ahok, enggak ada yang nyangka,” kata Prasetio saat ditemui wartawan, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Analisa

Alangkah baiknya kita mengupas kembali tentang sistim demokrasi yang ada di Indonesia ini.

Secara terminologis, demokrasi, menurut Joseph A. Schmeter, merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana indivudu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat.

demo

Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Sedangkan menurut Philippe C Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dari para wakil mereka yang terpilih.

Wiliam Ebenstein mengemukakan beberapa kriteria dan dasar psikologis demokrasi. Pertama, empirisme rasional. Konsep ini merujuk pada keyakinan bahwa akal sehat, akal budi (reason) atau nalar manusia sangat penting dijadikan dasar demokrasi. Kedua, kepentingan individu sangat diutamakan, ini merupakan kriteria terpenting. Kriteria inilah yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan demokratis tidaknya suatu sistem pemerintahan. Ketiga, teori instrumental tentang negara, menurut Ebenstein negara pada dasarnya bersifat instrumental.

Perselingkuhan Uang dengan Politik dalam System Demokrasi

Politik dan uang merupakan dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Istilah ‘politik uang’ (dalam bahasa Inggris: ‘money politics’) mungkin termasuk salah satu istilah yang sudah sangat sering didengar. Istilah ini menunjuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, entah itu dalam Pemilu ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan‐keputusan penting.

Dalam pengertian seperti ini, ‘uang’ merupakan ‘alat’ untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Tentu saja dengan kondisi ini maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain, tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut.

Relasi kuat antara ‘politik dan uang’ (money politics) dipengaruhi oleh, dan mempengaruhi, hubungan antara pihak politisi, keanggotaan partai dan para pemilih. Timbulnya masalah uang bagi demokrasi karena banyaknya kegiatan politik demokratis yang tidak bisa dilaksanakan tanpa uang.

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi di kawasan Asia Tenggara yang juga dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami tentang betapa eratnya hubungan antara politik dan uang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa ‘politik uang’ merupakan tantangan terbesar dalam perkembangan demokrasi di tanah air. Saat ini, Indonesia dihadapkan pada situasi bagaimana mengurangi dan menghilangkan ‘politik uang’. Sebab ‘politik uang’ telah merusak demokrasi serta membuat para pemimpin yang terpilih mengabdi kepada penyedia uang, sehingga menghasilkan demokrasi buatan yang membayang‐bayangi kehidupan politik.

Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa diatas bisa kita ambil kesimpulan, adalah karena rusaknya system demokrasi yang ada di Indonesia ini lantaran para elit politik yang bermain curang dalam melakukan proses pemilihan baik dengan uang maupun dengan kekuasaan yang dipegangnya. Sebagai contoh adalah keuangan Teman Ahok sedang disorot. Anggota Komisi III DPR dari F-PDIP Junimart Girsang menerima informasi ada aliran dana Rp 30 miliar ke Teman Ahok.

Alasan rusaknya system demokrasi lainnya adalah tidak memperhatikan kemampuan dan keahlian seseorang yang penting kalau calon itu memperoleh suara terbanyak meskipun dia adalah calon yang telah banyak membuat keresahan bagi warganya tetap akan menduduki jabatan.

(bz)

%d blogger menyukai ini: