Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, News Menguak Tabir Kasus Ibu Saeni

Menguak Tabir Kasus Ibu Saeni

Warteg-Bu-Eni-Dirazia-Satpol-PP

Sketanews.com – Media cetak maupun elektronik ramai memberitakan kasus ibu Saeni. Ibu Saeni adalah seorang warga Serang, Banten yang mana profesinya sebagai penjual makanan di warung tegal (warteg). Namun sayangnya dia harus berurusan dengan satpol PP, pasalnya dia buka di siang hari di bulang Ramadhan.

Sebagaimana diberitakan dibeberapa media, satpol PP Kota Serang, Banten melakukan razia terhadap warung makan atau restoran di bulan Ramadhan, ternyata satpol PP menemukan ada satu warung yang buka di siang hari di bulan Ramadhan. Warung makan tersebut milik seorang ibu bernama Saeni.

Maka tak ayal jika Satpol PP yang saat itu sedang menggelar razia mendatangi warung milik Ibu Saeni yang saat itu sedang buka. Apa lagi saat itu diketahui jika terdapat 4 orang yangb makan di warung tersebut. Maka Satpol PP yang geram langsung membungkus semua makanan yang telah dimasak oleh Ibu Saeni

Saeni tak berdaya dan hanya bisa menangisi tindakan Satpol PP yang dinilai oleh sejumlah pihak tak simpatik. Meski razia tersebut telah sesuai Peraturan Daerah (Perda) kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Dalam Perda itu diatur, setiap pengusaha restoran, rumah makan atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani makanan dan minuman pada siang hari selama Ramadan. Jika melanggar, sanksi kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp.50 juta.

Dengan adanya kasus tersebut ibu Saeni banyak mendapatkan keuntungan dan rasa simpati serta rasa belas kasihan dari masyarakat, netizen dan bahkan sampai presiden Jokowi pun sempat mengundang ibu Saeni dan memberikan sumbangan sebesar 10 juta rupiah.

Dia mendapat sumbangan dari orang-orang yang prihatin melihat warungnya dirazia petugas. Dana yang terkumpul dari penyumbang pun cukup lumayan, yakni sebanyak Rp 172,8 juta.  Bahkan dana tersebut akan digunakan Saeni untuk berangkat umrah bersama suaminya dalam waktu dekat ini.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Banten (Jawa Pos Group) dari petugas Satpol PP Kota Serang, Saeni merupakan pedagang warung tegal (warteg) yang tidak masuk kategori miskin. Bahkan di Kota Serang, Saeni dinilai memiliki tiga cabang warteg di daerah Cibagus, Kaliwadas, dan Tanggul.

“Dari mana dibilang miskin kalau Saeni punya tiga cabang usaha, termasuk bisa menguliahkan anak-anaknya,” kata seorang petugas Satpol PP Kota Serang yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, publik atau netizen di sosial media hanya melihat dari kulitnya saja, tanpa melihat kronologis atau mekanisme pelaksanaan penertiban. Terkait tindakan tegas yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang. “Perda telah dibuat untuk dilaksanakan,” katanya.

Dari kasus itu maka muncul pertanyaan berkenaan dengan ibu Saeni yang nekad membuka wartegnya di siang hari di bulan puasa ini. Pertanyaan pertama adalah benarkah ini merupakan tindakan murni dari ibu Saeni atau yang kedua, apakah ada rekayasa dari beberapa pihak dengan memanfaatkan ibu Saeni karena ada kepentingan politik.

Untuk pertanyaan pertama ini jelas tidak mungkin, karena sebodoh-bodohnya orang meskipun dia tidak bisa membaca dan menulis tetapi setidaknya dia pernah mendengar tentang perda yang melarang warung atau restoran buka di siang hari dibulan Ramadhan.

Sebagai seorang warga sekelas ibu Saeni jelas tidak akan berani melanggar aturan pemerintah daerah, apalagi dia harus mengeluarkan uang Rp. 50 juta atas denda yang harus dia bayarkan. Dia jelas akan berpikir panjang untuk mendapatkan uang sebesar itu dia mungkin akan bersusah payah dan yang paling penting dia tidak akan rela menyerahkan begitu saja kepada pemerintah.

Tetapi kenapa dia berani membuka wartegnya di siang hari, maka jawabannya adalah pada pertanyaan yang kedua yakni ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan perda yang mengatur larangan warung makan dan restoran buka di siang hari.

Mereka memanfaatkan ibu Saeni dengan memberikan iming-iming atau imbalan uang. Dan mereka juga memanfaatkan netizen dan media social untuk memblow up agar berita itu menarik perhatian massa. Sehingga mereka berusaha sekuat tenaga mengumpulkan donasi untuk membuktikan rasa simpati dan belas kasihan atas musibah yang menimpa ibu Saeni.

Yang tidak kalah hebatnya berita itu mampu menyihir presiden Jokowi sehingga dia mau mengundang ibu Saeni dan memberikan sumbangan uang sebesar Rp. 10 juta. Uang itu melebihi modal yang ibu Saeni keluarkan untuk membuat makanan dan perlengkapannya. Demikian juga donasi yang dia dapatkan sudah lebih dari denda yang harus dia bayarkan kalau harus diproses hokum.

Apakah ini pernah dilakukan oleh presiden Jokowi dan para netizen terhadap hilangnya nyawa seseorang yang divonis sebagai terduga teroris. Seolah-olah harga makanan lebih mahal dari hilangnya nyawa seseorang.

Apa sebenarnya yang mereka kehendaki adalah ingin menghilangkan dan menghapus perda tersebut karena ada pihak-pihak yang sangat dirugikan, siapa lagi kalau bukan restoran-restoran besar yang notabene dimiliki oleh para konglomerat asing atau China. Meskipun banyak pihak menyatakan bahwa perda itu bukan perda syariah diantaranya menteri dalam negeri dan MUI.

Cobalah kita belajar dari kasus Ahok yang membiarkan supermarket-supermarket menjual minuman beralkhohol alasannya adalah karena itu diatur dalam perda.

Sebagaimana dilansir tempo.co, bahwa gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi pihak-pihak yang merasa keberatan dengan penjualan minuman keras yang tidak dilarang dijual di minimarket, sesuai dengan Peraturan DKI Nomor 2007 tentang ketertiban umum. “Berarti dia harus minta kawan-kawan DPRD merevisi perda dong. Itu aja kan? Patokan kita perda,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu malam, 25 Mei 2016.

Salah satunya adalah kritik dari Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, yang mengkritik salah satu poin aturan dalam perda yang menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melarang minimarket menjual minuman beralkohol (minol) tipe tertentu.

Ahok menuturkan perizinan agar minuman beralkohol dijual di minimarket karena aturan itu memang tercantum dalam perda. Hanya saja penjualannya perlu diawasi. Ia mengatakan tak akan segan menutup minimarket yang menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah usia 17 tahun.

“Bukannya saya membolehkan, itu kan perda. Pol PP terus bergerak kok (mengawasi). Sama yang jual juga ditanya, ‘Dia sudah 17 tahun atau belum?’ Yang jual juga ada CCTV, kalau dia jual (kepada anak di bawah umur) bisa kami tutup tokonya,” tutur Ahok.

Lantas apa yang harus pemerintahkan lakukan adalah jangan mengikuti keinginan satu pihak tertentu dengan mengorbankan banyak pihak apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

(bz)

%d blogger menyukai ini: