Sketsa News
Home Berita Terkini, Citizen-Jurnalism, News Dari Kasus Warteg hingga Penghapusan Perda

Dari Kasus Warteg hingga Penghapusan Perda

 

Warteg-Bu-Eni-Dirazia-Satpol-PP

Sketsanews.com – Bulan puasa memang seharusnya digunakan oleh seluruh umat islam itu untuk berpuasa, beribadah dengan memaksimalkan seluruh waktunya. Dan saling menjaga satu sama lain dalam menghormati saudara-saudara kita yang berpuasa.

Biasanya dibulan puasa ini untuk menghormati orang-orang yang berpuasa maka para pedagang makanan mereka akan menutup warungnya selama sebulan penuh, Tapi ada beberapa pedagang yang di bulan puasa ini mereka tetap membuka warungnya, walaupun demikian biasanya mereka menutupi warung mereka dengan menggunakan terpal atau sejenis kain lainnya.

Hal tersebutlah yang menjadi sebab utama dirazianya sebuah warung makan oleh Satuan Polisi Pamong praja di daerah Serang Banten. Ada fakta yang menarik bahwa saat razia berlangsung, 12 Juni lalu .Saeni diminta salah satu oknum media untuk menangis histeris seolah-olah sedang terzolimi dan terkesan petugas mengacak -ngacak warungnya.

investigasi-warung-bu-saeni

“Padahal faktanya, Satpol PP hanya menyita semua makanan dan berharap Ibu Saeni datang ke kantor Satpol PP untuk pembinaan dan pengarahan. Untuk tidak membuka warung sesuai waktu yang ditetapkan Pemerintah Kota Serang yaitu sekitar pukul 16.00 WIB, dan seluruh makanannya dikembalikan.”

Namun lanjut salah seorang saksi, Saeni justru tidak memenuhi undangan ke kantor Satpol PP. Selang beberapa hari kemudian, kondisinya direkayasa oleh oknum media yang menggambarkan Saeni sedang terbaring sakit dilantai dan kumuh. Seolah-olah sudah tak punya apa-apa lagi pasca dagangannya disita Satpol PP yang menegakan perda syariah dibulan suci Ramadhan. Padahal dua warteg milik Saeni lainnya masih aktif berjualan.

Rekayasa penderitaan Saeni ditambah dengan penggalangan dana lewat media sosial untuk membantu kesulitannya. Ada juga settingan provokasi awal untuk penggalangan dana sehingga masyarakat luas mengikuti penggalangan dana atas dasar kemanusiaan karena tindakan kejam Pemkot atas penegakan perda syariat dibulan suci Ramadhan.

Buntut dari peristiwa Saeni tersebut adalah tuntutan dicabutnya perda syariat. Penghapusan perda bukan hanya membuat gaduh di media sosial saja, tetapi juga di kalangan masyarakat Serang yang menandatangani petisi menolak penghapusan perda terkait pengaturan waktu buka warung makan di bulan puasa.

Kegaduhan paling tampak di tengah masyarakat adalah dengan merebaknya informasi bahwa dalam penghapusan perda syariat, perda-perda bersyariat Islam dijadikan target strategis untuk dihapuskan. Kegaduhan juga terjadi dikalangan Ulama dan pimpinan ormas Islam di Banten. Mereka terus menggalang kekuatan menolak wacana pemerintah pusat melakukan revisi Peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat.

Terkait dengan pencabutan perda syariah, Mentri Dalam Negri Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada peraturan daerah bernuansa syariat yang masuk dalam deregulasi 3.143 Perda.

Ia menegaskan Perda yang akan dicabut hanya terkait dengan investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan.

Ya itulah potret negri kita yang tercinta ini,dibawah Demokrasi yang sudah berjalan sangat panjang. Namun masyarakat belum juga menjadi pandai dengan menilai sebuah permasalahan itu dari sisi-sisi nilai kebaikan. Yang terjadi adalah, apabila nilai-nilai luhur itu dibenturkan dengan suatu hal yang dapat mempengaruhi masyarakat secara umum atau mayoritas.

Maka kebenaran tersebut menjadi tidak ada artinya. Seperti kasus Saeni, masyarakat hanya memandang nya dari sisi apa yang ditampilkan media. Yang seolah-olah bahwa nilai-nilai luhur yang telah diatur dalam perda tersebut telah mendolimi seorang rakyat miskin

Bangsa ini tidak akan pernah menjadi baik apabila segala keputusan hanya di ambil berdasarkan suara terbanyak, tapi tidak memperhatikan apakah suara terbanyak tersebut sudah memenuhi kebaikan ataukah belum.

Kasus diatas hanyalah contoh kecil bagaimana suara masyarakat luas hanya karena rasa simpati tapi tidak melihat permasalahan secara obyektif kemudian buntutnya adalah pencabutan perda syariat. Ini seperti sudah dibidik oleh orang-orang yang tidak terlihat tapi berkepentingan dengan negri ini.

(jk)

 

%d blogger menyukai ini: