Sketsa News
Home Berita Terkini, News Itera Tolak Uang Pangkal, Mahasiswa Unila Siap Gugat

Itera Tolak Uang Pangkal, Mahasiswa Unila Siap Gugat

Sketsanews.com – Kebijakan Kemenristek-Dikti yang melegalkan penarikan uang pangkal bagi perguruan tinggi negeri (PTN) direspons Institut Teknologi Sumatera (Itera). Icon PTN kebanggaan Lampung ini memastikan belum memberlakukannya.

1025772_602955563194942_5342117050017156789_o-1-696x391

Rektor Itera Prof. Ofyar Z Tamin mengatakan, pemberlakuan uang pangkal tersebut diperbolehkan untuk mahasiswa baru (maba) dari jalur ujian mandiri (UM). Sejak tahun pertama beroperasi tahun lalu, Itera hanya menerapkan sistem pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).

“Uang pangkal ini diperbolehkan, bukan diwajibkan dan berlaku untuk mahasiswa dari jalur ujian mandiri. Tapi, hingga kini Itera tidak menerapkan hal itu karena kita sudah ada UKT yang terbagi dalam delapan golongan,” paparnya di sela-sela rapat SBPMTN, kemarin (25/6).

Dari pernyataan tersebut, berarti hanya Universitas Lampung (Unila) lah yang siap memberlakukan kebijakan penarikan uang pangkal tersebut. Hal ini pun mengundang sejumlah reaksi dari para mahasiswa dan jajaran eksekutor kampus seperti BEM Universitas.

Presiden BEM Unila Ahmad Nur Hidayat mengaku tengah membentuk tim investigasi untuk mengetahui spesifikasi penggunaan anggaran uang pangkal ini. Sebab, uang pangkal atau yang disebut sumbangan pengembangan institusi (SPI) dinilai kurang transparan dalam pengelolaannya.

“SPI ini kan berkaitan skala prioritas pembangunan di kampus. Nah kita mau tahu gimana transparansi pengelolaan uang ini. Prioritas pembangunan di mana dan untuk apa saja dari uang itu,” paparnya.

Dia menilai uang pangkal atau SPI ini rentan atas kasus jual beli kursi. Ini terbukti dengan yang dialaminya beberapa tahun lalu.

“Contohnya Fakultas Hukum (FH). Anak mandiri diminta SPI minimal Rp15 juta. Tapi kalau ada anak lain yang kuat bayar lebih dari itu, yang bayar Rp15 juta ini kegeser. Setiap pendaftaran kan pada intinya kayak istilah kamu siap bayar berapa uang pangkal itu,” sentilnya.

Untuk itu dia berharap agar pihak kampus dapat memberikan kejelasan informasi soal alokasi anggaran tersebut. Bila ke depan ditemukan ada penyalahgunaan, sambung dia. pihaknya siap menggandeng Ombudsman.(Dan/Radarlampung)

%d blogger menyukai ini: