Sketsa News
Home Berita Terkini, News Soal Vaksin Palsu, DPD RI Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Distribusi Obat

Soal Vaksin Palsu, DPD RI Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Distribusi Obat

Sketsanews.com –  – Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad menyayangkan peredaran vaksin palsu dengan bebas di masyarakat. Ia pun mendesak pemerintah agar memperketat mata rantai distribusi obat dan vaksin dengan segera mengaudit sistem distribusi yang dapat memunculkan pengawasan melekat dari produsen sampai ke konsumen.

Vaksin palsu
Vaksin palsu

“Tersangka pembuat vaksin palsu yang ditangkap di DKI Jakarta, Banten dan Tangerang Selatan pada 21 Juni lalu mengaku bahwa operasinya telah berlangsung semenjak 2003. Hal ini jelas menunjukkan lemahnya pengawasan oleh pemerintah selama ini,” ujar Farouk kepada wartawan, Rabu (29/6).

“Bagaimana mungkin peredaran vaksin palsu selama satu dekade lebih tidak terdeteksi oleh lembaga-lembaga pengawas? Padahal, mata rantai distribusinya tertutup,” tambahnya.

Guru besar krimologi ini menjelaskan bahwa rangkaian penyelenggaraan imunisasi, mulai dari pengadaan vaksin sampai distribusi, telah menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.43/2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan KMK No.1015/Menkes/SK/VI/2005 tentang Pedoman Umum Pengadaan Vaksin Program Imunisasi.

Farouk menuturkan, peraturan yang ketat dalam distribusi vaksin untuk program imunisasi bahkan telah mengatur skema rantai yang tertutup hanya dengan dua perusahaan farmasi yang diperbolehkan untuk memproduksi vaksin.

Senator asal NTB tersebut menyarankan agar peredaran obat dan vaksin dapat diawasi seketat peredaran mata uang.

“Nomor tunggal batch dan barcode seharusnya dapat digunakan untuk pemeriksaan silang data daring (online) secara nasional. Dengan demikian, Puskesmas, Rumah Sakit, dokter dan bahkan masyarakat sendiri dapat langsung memeriksa asal dan rantai distribusi vaksin atau obat yang mereka terima,” jelasnya.

Farouk berharap melalui sistem pengawasan terpadu seperti itu, para tenaga kesehatan akan langsung membuang vaksin atau obat yang tidak terdistribusi secara resmi, tergandakan, atau tidak tercatat nomornya.

“Saya mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang telah berinisiatif untuk membongkar skandal vaksin palsu. Namun demikian, harus tetap ada sistem pemeriksaan distribusi yang reguler, proaktif dan tidak kasuistik,” kata Ketua Majelis Percepatan Pembangunan Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) itu.

Farouk menambahkan audit sistem distribusi obat menjadi mendesak mengingat temuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menunjukkan adanya peningkatan peredaran obat palsu dan obat tanpa ijin semenjak 2012.

Seperti diketahui, Direktorat Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah berhasil membongkar jaringan pemalsu vaksin pada 21 Juni 2016 dan menetapkan 15 orang tersangka yang berperan sebagai produsen, kurir, distributor, dan pencetak label.

Vaksin yang dipalsukan adalah vaksin dasar yang wajib diberikan untuk bayi, yakni campak, polio, hepatitis B, tetanus, dan BCG (Bacille Calmette-Guerin). Para pelaku membuat vaksin palsu secara manual dengan mengisi ampul dengan cairan buatan sendiri yang menyerupai vaksin aslinya.

(Say/Aktual)

%d blogger menyukai ini: