Sketsa News
Home Berita Terkini, News AJI Kediri Pertanyakan Hilangnya Pasal Pelecehan Seksual Wartawati

AJI Kediri Pertanyakan Hilangnya Pasal Pelecehan Seksual Wartawati

aji-kediri-pertanyakan-hilangnya-pasal-pelecehan-seksual-wartawati-HnTsm3uLrf

Sketsanews.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri mempertanyakan hilangnya Pasal 294 ayat (2) KUHP dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum redaktur surat kabar harian ternama di wilayah Kabupaten Ngawi, DP kepada wartawatinya. AJI Kediri yang mendampingi korban sejak awal menilai lenyapnya pasal tersebut membuat pelaku berpeluang lolos dari jeratan hukum.

“Kalaupun tidak lolos paling hanya menjalani hukuman ringan (tipiring) yang jauh dari rasa jera. Karenanya kami menyesalkan sekaligus mempertanyakan tidak adanya Pasal 294 ayat (2),” ujar Sekretaris AJI Kediri, Fadly Rahmawan, Minggu (3/7/2016).

Penyidik Polres Ngawi sendiri telah menetapkan pelaku berinsial DP sebagai tersangka. Penetapan itu bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Ngawi pada 21 Juni 2016. Faktanya polisi lebih memilih menggunakan Pasal 281 KUHP dari pada Pasal 294 ayat (2) KUHP. Pasal 281 hanya memberi hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara atau membayar denda Rp4.500.

Unsur pelanggaran kesusilaan di Pasal 281, yakni terjadi di muka umum (publik), kata Fadly juga sulit terpenui. Sedangkan Pasal 294 ayat (2) merangkum unsur lebih kuat. Yakni status atasan dan bawahan antara tersangka dengan korban. Selain itu gerayangan, rabaan, ciuman pelecehan, pelukan hingga ajakan tidur DP kepada korban DPR, juga terjadi di dalam kantor yang itu bukan ruang publik.

Hukuman maksimal tujuh tahun penjara dinilai lebih bisa memberi efek jera. “Padahal sebelumnya Kasatreskrim (Polres Ngawi) menyatakan menerima setelah AJI Kediri, AJI Solo dan tim advokasi menyampaikan alasan kenapa perlu dimasukkanya Pasal 294 ayat (2) KUHP dalam berkas perkara. Namun kenyataanya pasal itu ternyata tidak ada,” ujarnya.

Fadly menilai kembalinya berkas perkara karena kurang alat bukti (P18) seperti yang dilakukan kejaksaan pada 27 Juni 2016 lalu mengindikasikan pasal yang digunakan penyidik kepolisian lemah. “Yang menjadi fokus kita saat ini mempertanyakan alasan kepolisian menghilangkan Pasal 294 ayat (2) KUHP. Mumpung masih P18,” tegas dia yang juga jurnalis televisi nasional itu.

Informasi yang dihimpun, sejak 1 Juli 2016 kemarin korban yang berstatus sebagai jurnalis magang di Harian Radar Lawu (Jawa Pos Group) tidak memperpanjang kontraknya. Sementara tersangka masih dinonjobkan dari jabatannya sebagai redaktur. Kendati demikian hingga kini statusnya masih sebagai karyawan surat kabar itu.

(ab/okezone)

%d blogger menyukai ini: