Sketsa News
Home Berita Terkini, Citizen-Jurnalism, Headlines, News Dari Kepulauan Seribu Sampai Ke Penegak Hukum

Dari Kepulauan Seribu Sampai Ke Penegak Hukum

62083_81133_tito-jenderal

Sketsanews.com – Berawal dari pulau pramuka hingga gelar perkara yang menentukan nasib calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara dugaan penistaan agama saat mengutip Ayat 51 Al Quran Surat Al Maidah di hadapan warga Kepulauan Seribu, Selasa 27 September lalu.

Calon gubernur ini pertama kali dilaporkan oleh kelompok pengacara yang menamakan diri Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) pada 6 Oktober 2016 dengan tuduhan menistakan agama. Setelah ACTA, sejumlah elemen masyarakat menyusul kemudian. Berdasarkan catatan Kepolisian, ada 14 laporan dan satu surat pengaduan yang diterima Bareskrim terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok tentang Al Maidah 51.

Kita dapat melihat dan menilai ada apa sebenarnya antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ahok? Bahkan saat Tito menjadi Kapolri Ahok merasa sangat bahagia lantaran doanya yang terkabul selain itu kini Ahok mempunyai satu teman pejabat yang tidak main-main yaitu Kapolri.

Pada puncaknya dalam gelar perkara yang akhirnya menetapkan bahwa Ahok sebagai tersangka penista Al Qur’an namun walaupun sudah di tetapkan sebagai tersangka Ahok masih bebas berkeliaran dan tidak langsung ditahan padahal kasusnya sudah membuat heboh dunia internasional dan menimbulkan dampak yang sangat luas bahkan sangat berpotensi memecah belah bangsa dan negara. Berbeda dengan tersangka-tersangka lainnya, ada yang baru ditetapkan sebagai terduga namun langsung ditangkap, bahkan ada yang tewas di tangan aparat. Ada yang ditetapkan sebagai tersangka langsung ditangkap dan semua itu langsung diproses sehinga mendapatkan hukuman sesuai kesalahannya masing-masing. Berbeda dalam kasus penistaan Al Qur’an ini yang melalui izin dari presiden dan proses panjang tentunya dengan waktu yang tidak singkat.

Sehingga tidak heran jika Kapolri mendapat tamparan yang telak melalui salah satu akun facebook atas nama  Fam Almunawwar Dila pemilik akun asal Palembang ini menulis status Facebook yang isinya sangat ‘pedas’ dan ‘menampar’ Kapolri Tito Karnavian.

Status yang ditulis pada 12 November 2016 ini mengungkapkan peristiwa mengejutan tentang hubungan dekat keluarga besar Kapolri Tito Karnavian dengan Front Pembela islam (FPI) dan para Ulama di Palembang.

Melalui laman Facebook, Almunawwar tak lupa meluapkan kekecewaannya pada Tito terutama saat menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengingat keluarga besar Tito memiliki hubungan yang erat dengan para ulama.

Berikut isi status Facebook lengkap Fam Almunawwar Dila.

“SAUDARA AKU INI TINGGAL DI PALEMBANG…
WAKTU BAPAK NYO MENINGGAL… YG SHOLATIN…
YG DOA’IN SEMUA HABAIB. BAHKAN IMAM
SHOLAT JANAZAH BAPAKNYA ADALAH KETUA FPI
PALEMBANG….. TAPI SAYANG… UONG PALEMBANG
lNI…. LA LUPO DARATAN…. KARENA SILAU
MATANYO…. KENO KEMEGAHAN DUNIA… KAMI
MALU SMO SAUDARA TITO…..KARENA DAK BISIA
LIAT KEBENARAN…. LANTARAN DUNIA LEBIH DIO
PANDANG… JANGANLAH JADI PENGEMIS… DARI SI PENISTA AGAMA ITU…
JAGO LAH IMAN…JANGAN GALAK DIPERBUDAK KAFIR AHOK… ITU”

Yang terjemahannya adalah

Saudara saya ini tinggal di Palembang. Sewaktu ayahnya meninggal, yang menyholatkan, mendo’akan, semua Habaib. Bahkan Imam sholat jenazah ayahnya adalah ketua FPI Palembang. Tapi sayang orang Palembang ini, sudah lupa daratan, karena matanya terkena silau kemegahan dunia. Kami malu sama saudara Tito, karena tidak bisa melihat kebanaran lantaran lebih memandang dunia. Janganlah menjadi pengemis dari penista Agama itu. Jagalah iman. Jangan mau diperbudak Ahok kafir itu.

Selama hukum di Indonesia ini tajam kebawah dan tumpul keatas maka ketidak adilan di negeri ini hanyalah menjadi sebuah dongeng saja. Kepada para pemangku kekuasaan seharusnya bekerja sesuai dengan perundang-undangan secara adil dan seimbang serta tidak memihak. Jika hal ini dibiarkan hanya akan memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum maupun institusi penegak hukum. Padahal, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara agar mampu bersaing di tingkat regional atau internasional. Untuk itu tidak ada pilihan lain, kita harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran dari hulu sampai hilir. Kepada para pemangku kekuasaan seharusnya bekerja sesuai dengan perundang-undangan secara adil dan seimbang serta tidak memihak.

Bangsa ini sebenarnya hanya butuh keadilan serta hidup damai di negeri ini. selama keadilan belum ditegakkan, maka kedamaian dan ketertiban umum selalu terganggu. Sebab itulah penegakan Hukum harus berjalan agar Ketertiban Umum dan Kedamaian dapat terjadi di negara ini seperti yang di harapkan oleh para tokoh dan pejuang kemerdekaan. Untuk itu tidak ada pilihan lain, kita harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran dari hulu sampai hilir.

(im)

 

 

%d blogger menyukai ini: