Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Ada Skenario Besar Dibalik Penetapan Ahok Menjadi Tersangka

Ada Skenario Besar Dibalik Penetapan Ahok Menjadi Tersangka

053598600_1473066276-20160905-ahok-kembali-jalani-sidang-lanjutan-di-mahkamah-konstitusi-jakarta-jt3

Sketsanews.com – Gelar kasus penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama telah selesai hari Selasa (15/11/2016). Gelar perkara bertempat di Rupatama Mabes Polri dan berlangsung lebih dari 10 jam. Dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB.

Bareskrim Polri telah menetapkan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok sebagai tersangka setelah menghadirkan 29 orang saksi dan 39 ahli, meskipun keputusan yang diambil belum bulat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh kabareskrim Komjen Ari Dono dalam konferensi pers di Gedung Rupatama Mabes Polri, Rabu (16/11/2016). Dia mengatakan bahwa ada perbedaan tajam dari pihak ahli tentang ada tidaknya unsur niat. Hal ini menyebabkan ada perbedan pendapat dari tim penyelidik 27 orang. Dia juga menegaskan ada kesepakatan meski tidak bulat.

Sebagaimana tersebar diberbagai media menyebutkan bahwa kejadian itu berawal dari kunjungan Ahok di kepulauan Seribu bulan yang lalu.

Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama.

Dalam laporan itu, Ahok diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan agama di Indonesia melalui media elektronik berupa YouTube. Sekretaris Jenderal DPP FPI ini mengganggap bahwa calon petahana Gubernur DKI ini secara terang-terangan telah melecehkan ayat dalam Alquran sebagai kitab suci umat Islam.

Polisi masih memproses laporan itu. Namun, perkara ini meluas menjadi aksi demonstrasi besar-besaran pada 4 November. Mereka menuntut agar polisi terus memproses hukum Ahok dengan tuduhan penistaan agama. Polisi pun terus menyelidiki kasus ini.

Untuk menghindari gerakan massa yang terus meluas, Presiden Jokowi meminta polisi memproses hukum dengan cara terbuka dan transparan.

Bareskrim Polri pun langsung melakukan gelar perkara secara terbuka pada 15 November 2016. Meski awalnya terbuka, gelar perkara yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung tertutup.

Gelar perkara ini dihadiri kelompok pelapor dan kelompok terlapor. Dari pelapor hadir sejumlah saksi ahli, termasuk di antaranya pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Sementara di pihak terlapor, terlihat penasehat hukum Ahok, Sirra Prayuna, dan sejumlah pengacara serta saksi ahli. Tim sosialisasi dan kampanye Ahok-Djarot, Guntur Romli, mengatakan dua saksi itu berasal dari Cirebon dan Yogyakarta.

“Saksi Ahli Tafsir dari Pak Ahok dari Cirebon dan Yogyakarta,” ujar Guntur. Pihak terlapor duduk bersandingan dengan para penyidik Bareskrim Polri. Terlihat juga hadir saksi ahli dari Polri, Kompolnas, dan Ombudsman.

Setelah melalui tahapan-tahapan mulai dari gelar secara terbuka sampai tertutup akhirnya kabareskrim mengumumkan hasil keputusan sidang kasus penistaan agama menetapkan bahwa Ahok naik menjadi tersangka.

Hasil keputusan itu jelas menuai pro dan kontra, hal itupun sempat disampaikan kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa pihak siap menerima protes akan hasil keputusan. Itu semua dikarenakan dalam mengambil keputusan terjadi para penyidik terpecah menjadi dua.

Banyak pihak yang senang dengan usaha polisi dalam menangani kasus Ahok ini, sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Yusril Ihza Mahendra seorang pakar hokum dan tatanegara. Dia mengatakan bahwa penetapan status tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus penistaan agama oleh Bareskrim Polri menandakan tak ada intervensi dalam penanganan kasus tersebut.

“Pernyataan Ahok sebagai tersangka dan pencekalannya menunjukkan bahwa polisi telah melakukan penyidikan ini bebas dari intervensi,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (16/11/2016).

Ia menjelaskan kasus yang menjerat Ahok ini sebagai kasus hukum, sehingga mekanisme hukum untuk menanganinya sudah cukup tersedia. Ia meyakini, proses hukum menjadi mekanisme yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah secara adil dan bermartabat.

Berbeda dengan Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro, mengatakan elektabilitas Ahok memang dapat menurun setelah statusnya menjadi tersangka. Namun, jika memiliki strategi untuk meyakinkan pemilih, ia masih bisa memenangkan pilkada DKI Jakarta 2017.

Komisi Hukum DPR merasa masih ada kejanggalan pada penetapan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama. Salah satunya, belum bulatnya suara dari tim penyelidik Bareskrim Polri.

“Apalagi kemarin Kapolri memberikan pernyataan kepada publik bahwa penyidik terbelah saksi saksi terbelah, itu kan suatu pernyataan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/11).

“Tidak boleh menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan keputusan voting, ukurannya bukan kuantitatif tapi kualitatif,” lanjut Benny menegaskan.

Masalah yang muncul adalah kenapa hanya sampai status tersangka padahal kasus penistaan agama di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Ahok saja tapi sebelumnya sudah pernah ada kasus penistaan agama. Diantaranya dilakukan oleh Lia Eden yang mengaku Jibril, Arswendo Atmowiloto kasusnya menghina nabi dan Ahmad Musodeq yang mengaku nabi. Keputusan yang menimpa mereka adalah ditahan dan dipenjarakan namun kenapa ini tidak menimpa kepada Ahok.

Analisis

Keputusan hasil sidang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur DKI 2017 Basuki Tjahaja Purnama yang ditetapkan sebagai tersangka menyimpan banyak rahasia. Apalagi keputusan yang diambil berbeda dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat.

Ahok dijerat dengan Pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tersangka menurut kUHP adalah seorang yang karena perbuatannya/ keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperisa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang.

Sayangnya sampai detik ini Ahok masih dalam kondisi bebas melakukan apa saja termasuk melakukan kampanye pilkada DKI 2017.

Ada apa sebenarnya? Apakah polisi dan para penegak hokum tidak berani mengambil keputusan kepada Ahok harus ditangkap dan dipenjarakan. Ada rahasia apa seandainya Ahok dijebloskan ke dalam penjara. Ada hubungan apa antara kapolri dengan Ahok atau memang ada unsur kesengajaan yang penting proses hokum sudah berjalan.

Ada beberapa analisa dari hasil keputusan penetapan Ahok jadi tersangka:

Pertama, sejatinya ada hubungan yang dekat antara Ahok yang waktu itu masih menjabat gubernur petahana DKI baik dengan polri maupun TNI. Seperti yang dikutip tempo.com, bahwa polri dan TNI telah menerima hibah dari gubernur DKI.

Ahok mengatakan anggaran hingga ratusan miliar yang diberikan kepada institusi kepolisian dan tentara itu tidak dalam bentuk uang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun rumah di atas tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kami ingin dapatkan rumah, bangunkan rumah untuk TNI juga, supaya harga sewa rumah di luar (Jakarta) turun. Sebab, selama ini, anggota TNI dan Polri banyak yang sewa rumah di luar (Jakarta). Permintaan naik, supply kurang,” ujar Ahok.

Jadi Ahok berencana menempatkan anggota TNI atau Polri tinggal di sebuah kompleks yang akan dibangun Pemprov DKI Jakarta menggunakan APBD.

Karena telah banyak jasa yang diberikan Ahok kepada polisi dan sekarang merasa berhutang budi maka berusaha bagaimana dia tidak bersalah.

Kedua, untuk memetakan peta lawan dan kawan. Dalam hal ini kelompok mana yang murni hanya menuntut Ahok dan kelompok mana yang mempunyai agenda khusus yakni melakukan makar.

Peneliti bidang terorisme Sidney Jones menilai demonstrasi yang akan berlangsung pada 4 November mendatang tidak murni dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah organisasi Islam dari berbagai daerah.

“Ada banyak unsur, ada juga seperti unsur ekstrim,” kata dia di The Wahid Institute Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Sebab, dia mengaku mendapat informasi dari sebuah telegram ada perintah yang menyatakan kelompok radikal telah memerintahkan pengikutnya untuk memanfaatkan demo pada Jumat pekan ini. Kelompok ini diduga merupakan ISIS. Dalam perintah itu, mereka diperintahkan untuk terlibat dalam demonstrasi.

Juga apa yang disampaikan kapolri Jenderal Tito Karnavian, dia berharap tak ada lagi unjuk rasa besar-besaran seperti demo 4 November. Jenderal bintang empat itu meminta semua pihak konsisten pada tuntutannya dan berharap tak turun ke jalan pada 25 November.

“Saya minta semua pihak konsisten. Kalau isunya memang masalah dugaan penistaan agama, gampang saja, kita ikuti saja proses hukumnya,” ujar Tito saat berkunjung di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Dia meminta publik mempercayakan proses hukum ini kepada kepolisian. Namun, polisi tetap mempersilakan masyarakat mengawal proses hukum kasus ini hingga ke persidangan. Terlebih, proses hukum tersebut akan berlangsung secara terbuka.

“Jadi kalau ada yang mau turun ke jalan lagi untuk apa? Jawabannya gampang. Kalau ada yang ngajak turun ke jalan lagi, apalagi membuat keresahan dan keributan, cuma satu saja jawabannya, agendanya bukan masalah Ahok,” tegas Tito.

“Agendanya adalah inkonstitusional, dan kita harus melawan itu karena negara ada langkah-langkah inkonstitusional,” sambung dia.

Namun mantan Kapolda Metro Jaya itu enggan menyebutkan siapa sasaran sesungguhnya jika demo 25 November tetap berlangsung. Dia juga enggan berandai-andai terkait isu upaya makar.

Menurut Kabinpus Jenderal Budi Gunawan, ada dua kelompok yaitu kelompok yang murni menuntut Ahok dan kelompok makar. Berdasarkan informasi yang ada bahwa sekarang ada yang memerintahkan untuk menyiapkan segala perlengkapan perang dan menyiapkan diri untuk melnyiapkan diri untuk melakukan amaliyat jihad.

ketiga adalah untuk meredam massa, kalaupun ada aksi yang turun ke jalan tidak sebanyak ketika aksi 411. Sebagaimana harapan presiden agar tidak ada lagi aksi lanjutan yang rencana akan digelar tanggal 25 Nopember besok. Karena tema gerakan saat ini tidak lagi aspek penegakan hokum melainkan sudah adanya aksi SARA dan menuntut presiden turun.

Selain itu juga para pemimpin aksi sudah merambah ke tokoh mahasiswa dan tokoh buruh.

Kesimpulan

  1. Keputusan hasil gelar perkara kasus penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan sebagai tersangka penuh dengan rekayasa meskipun semua media menyatakan keputusan itu tidak ada intervensi.
  2. Demontrasi yang dilakukan hanya menguras energy dan anggaran namun tidak mampu merubah system demokrasi kepada system yang lebih baik. Karena sejarah membuktikan akan kegagalan system demokrasi yang berlaku sejak masa orde lama sampai sekarang sebagai bukti adalah hasil penetapan kasus Ahok sebagai tersangka.
  3. Ketakutan pemerintah khususnya presiden akan adanya aksi massa yang lebih besar lagi karena agendanya akan menyasar kepada dirinya sehingga berusaha jangan sampai ada aksi 2511.
  4. Ketakutan pihak keamanan kalau ada gerakan yang mengarah kepada perbuatan makar.

(bin)

%d blogger menyukai ini: