Sketsa News
Home Berita Terkini, News Ini 6 Poin Pernyataan Sikap GNPF MUI soal Aksi Bela Islam III

Ini 6 Poin Pernyataan Sikap GNPF MUI soal Aksi Bela Islam III

Pernyataan GNPF MUI terkait Aksi Bela Islam III
Pernyataan GNPF MUI terkait Aksi Bela Islam III

Sketsanews.com – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama indonesia (GNPF MUI) meminta Kepolisian RI (Polri) untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Demikian salah satu sikap GNPF MUI yang disampaikan Juru Bicara FPI Munarman saat memberi keterangan pers di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Sebelumnya, tersiar informasi bahwa akan terjadi aksi ‘Bela Islam III’ yang dilaksanakan pada 25 November 2016.

Mengenai hal tersebut, Munarman menuturkan bahwa aksi akan dilakukan pada 2 Desember 2016. Aksi tersebut sedianya akan dilakukan di sepanjang jalan protokol Sudirman-Thamrin hingga Bundaran HI.

“Unjuk rasa menyatakan sikap, berkumpul, berpendapat, itu adalah hak dasar dari tiap warga negara, tidak boleh dituduh di-labeling negatif,” tegasnya.

Berikut enam poin pernyataan sikap GNPF MUI, sepereti dikutip dari Okezone:

1. Sudah dinyatakan sebagai tersangka dengan ancaman 5 tahun penjara sesuai Pasal 156a KUHP

2. Berpotensi melarikan diri walau sudah dicekal Mabes Polri

3. Berpotensi hilangkan barang bukti lainnya, selain yang sudah disita Polri, termasuk perangkat rekaman resmi Pemprov DKI Jakarta yang berada di bawah wewenangnya

4. Berpotensi mengulangi perbuatan sesuai dengan sikap arogannya selama ini yang suka mencaci dan menghina ulama dan umat Islam, seperti pernyatannya pada hari yang sama dirinya dinyatakan sebagai tersangka pada Rabu 16 November 2016 di ABC News yang menyatakan bahwa peserta aksi Bela Islam 411 dibayar perorang Rp500 ribu

5. Pelanggaran terhadap hukum telah membuat heboh nasional dan internasional yang berdampak luas, serta telah menyebabkan jatuhnya korban luka maupun meninggal dunia, bahkan berpotensi pecah belah bangsa dan negara Indonesia.

6. Selama ini semua tersangka yang terkait Pasal 156a KUHP langsung ditahan, seperti kasus Arswendo, Lia Aminudin, Yusman Roy, Ahmad Musadeq, dan sebagainya, sehingga tidak ditahannya Ahok setelah dinyatakan sebagai tersangka terkait Pasal 156a KUHP adalah ketidakadilan dsn menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum.

(Wis)

%d blogger menyukai ini: