Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News, Opini Antara Terduga dan Tersangka di Mata Penegak Hukum Indonesia

Antara Terduga dan Tersangka di Mata Penegak Hukum Indonesia

 

053598600_1473066276-20160905-ahok-kembali-jalani-sidang-lanjutan-di-mahkamah-konstitusi-jakarta-jt3

Sketsanews.com – Berita tentang ditetapkannya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dikenal dengan Ahok telah mencapai kesepakatan meskipun tidak bulat.

Tim penyidik bareskrim polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka, Ahok dijerat dengan Pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Atas dasar apa keputusan itu diambil sementara bukti-bukti dan saksi telah menguatkan terhadap apa yang dilakukan Ahok bahwa dia telah melakukan penistaan agama dengan menyitir al Quran surat Al Maidah ayat 51.

Hal ini berbeda dengan perlakuan para penegak hokum khususnya polisi yang diwakili oleh densus 88 terhadap orang yang diduga melakukan aksi terorisme. Padahal mereka secara bukti belum jelas dan kadang-kadang barang yang dijadikan sebagai barang bukti tidak sesuai bahkan bertentangan dengan apa yang ada dalam kuhp.

Perlu kiranya mengetahui apa yang disebut dengan barang bukti, menurut para ahli diantaranya, Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara. (lihat Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 140).

Kadang polisi mengada-ada tentang barang bukti dalam rangka membohongi public agar mereka yakin bahwa orang itu adalah teroris yang akan melakukan makar. Sehingga polisi menangkap dan menahan mereka dengan mudahnya dijerat hokum undang-undang terorisme.

Mereka yang diduga melakukan aksi terorisme tidak pernah menyakiti tetangga baik dengan kata-kata maupun perbuatannya berbeda dengan Ahok yang sering menyakiti masyarakat, namun perlakuan berbeda jauh bagaikan antara langit dan bumi.

Ahok yang jelas-jelas melakukan penistaan agama dibiarkan saja berkeliaran sementara orang-orang yang dimata masyarakat sebagai orang baik, rajin ibadah, tidak melakukan penistaan agama dan baru sampai taraf terduga sudah ditangkap, dipenjara bahkan kasus terakhir diambil dalam keadaan sehat pulang sudah menjadi mayat.

Ada apa gerangan dibalik semua ini? Apakah karena kaca mata yang dipakai berbeda sehingga menghasilkan yang berbeda pula, orang baik dianggap jahat meskipun masih terduga sedang orang yang jelas-jelas jahat kelihatan baik sehingga dibiarkan saja.

Sebenarnya ada scenario yang sudah dipersiapkan berkenaan dengan kenapa Ahok hanya sampai status tersangka bukan terpidana

1. Ahok akan berpura-pura menjadi muallaf agar umat Islam benar-benar mau memaafkan lalu menjadi simpati karena beranggapan bahwa dia sudah mendapat hidayah sehingga akan dengan mudah memenangkan pencalonannya dalam pilkada DKI Jakarta 2017.

2. Ahok berpura-pura dipenjara tapi tetap mendapatkan pengawalan dan fasilitas yang wahh sebagaimana kasus Ayin alias Artalya. //nusantaranews.wordpress.com/2010/01/13/eklusive-para-napi-dari-tommy-suharto-hingga-artalya/

3. Ahok akan dipindahtugaskan untuk sementara sampai situasi mereda sebagaimana Sri Mulyani di export ke World Bank. Diantara isunya adalah Ahok akan dijadikan sebagai dubes China //www.liputanberita.net/2016/11/beredar-kabar-jokowi-minta-ahok.html?m=1

Jadi wajar apabila tim penyidik bareskrim polri hanya menetapkan status tersangka kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai pelaku penista agama.

Selain itu ini merupakan konspirasi jahat antara para konglomerat yang ada dibelakang Ahok untuk menekan penegak hokum dalam hal ini polri untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka bukan terpidana.

Masalahnya adalah jika sudah sampai pada status terpidana maka Ahok tidak bisa maju dalam pemilihan gubernur DKI 2017 nanti, karena itu melanggar,

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG” pasal 7 ayat (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Lantas dimana letak keadilan hukum ini, apakah mereka sendiri sudah tidak meyakini kebenaran hukumnya sendiri sehingga harus dilanggar atau karena ada kepentingan-kepentingan pribadi yang menyebabkan buta matanya tidak bisa membedakan mana orang baik dan mana orang jahat, tidak bisa membedakan antara terduga dan tersangka.

Kesimpulan

Hukum acara di Indonesia tidak mengenal istilah terduga atau terperiksa. Namun, istilah itu kerap digunakan oleh penegak hukum.

Kepala Bagian Litigasi Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nur Chusniah mengatakan, hukum acara Indonesia hanya mengenal istilah tersangka dan terdakwa. Sementara istilah terduga atau terperiksa tidak dikenal dalam hukum acara.

(Jp)

%d blogger menyukai ini: