Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, Internasional, News Lebih Dari 1.000 Rumah Warga Rohingya Rata Dengan Tanah

Lebih Dari 1.000 Rumah Warga Rohingya Rata Dengan Tanah

Dalam pengamatan citra satelit oleh lembaga Human Right Watch, rumah warga Rohingya yang hancur lebih banyak ketimbang yang diklaim pemerintah Myanmar. (AFP Photo/Ye Aung Thu)
Dalam pengamatan citra satelit oleh lembaga Human Right Watch, rumah warga Rohingya yang hancur lebih banyak ketimbang yang diklaim pemerintah Myanmar. (AFP Photo/Ye Aung Thu)

Sketsanews.com –  Lebih dari 1.000 rumah warga Rohingya di lima desa negara bagian Rakhine, Myanmar, rata dengan tanah. Laporan berdasarkan pengamatan satelit lembaga Human Right Watch ini mematahkan klaim pemerintah Myanmar soal dampak kekerasan terhadap Rohingya yang memuncak akhir tahun ini.

Human Right Watch (HRW) dalam laporannya, Senin (21/11), mengatakan setidaknya ada 1.250 bangunan milik warga Rohingya yang hancur akibat terbakar atau ambruk karena serangan militer atau warga di distrik Maungdauw, Rakhine, antara 10-18 November. Citra satelit juga menunjukkan titik api yang masih menyala di beberapa desa distrik tersebut selama beberapa hari dari 12-15 November lalu.

Jumlah rumah warga Rohingya yang hancur ini bertentangan dengan klaim pemerintah yang mengatakan “hanya” ada 300 bangunan yang dirusak. HRW mendesak pemerintah Myanmar segera bergerak untuk menyelidiki serangan terhadap warga Rohingya, ketimbang hanya membela diri dan menuding “teroris” berada di balik serangan itu.

“Daripada merespons dengan tudingan gaya zaman militer dan membantahnya, pemerintah seharusnya melihat faktanya. Citra satelit yang mengkhawatirkan ini menunjukkan kehancuran desa-desa Rohingya jauh lebih buruk dibanding yang diakui pemerintah,” kata Brad Adams, direktur Asia untuk HRW.

Kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar kembali memuncak setelah terjadi serangan terhadap pos polisi pada 9 Oktober lalu, menewaskan sembilan aparat. Pemerintah Myanmar menuding “teroris Rohingya” berada di balik serangan itu, namun belum ada bukti yang jelas soal tuduhan tersebut.

Myanmar kemudian menjadikan distrik Maungdaw sebagai “zona operasi militer” dengan menerapkan penggeledahan, jam malam dan pembatasan pergerakan warga. Dalam operasi ini, dilaporkan 70 warga Rohingya tewas terbunuh, lebih dari 400 orang ditahan.

Tentara juga dituding melakukan pelanggaran HAM dengan menjarah, membakar rumah, menyiksa dan memperkosa warga Rohingya. Menurut laporan PBB, lebih dari 30 ribu warga Rohingya kehilangan tempat tinggal. Mereka kemudian mencoba kabur ke Bangladesh, tapi tidak diperbolehkan melintas.

Pemerintahan Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi membantah terjadinya pelanggaran HAM. Namun mereka juga tidak memperbolehkan penyidik internasional dan jurnalis untuk memasuki wilayah Rohingya yang hancur. Selain itu, lembaga bantuan kemanusiaan juga terhambat memasuki daerah tersebut karena dicegah pemerintah.

Rohingya adalah warga minoritas Myanmar yang tidak memiliki kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar menolak mengakui mereka karena dianggap keturunan Bangladesh, kendati telah tinggal beberapa generasi di negara itu. Pemerintah Bangladesh juga menolak mengakui mereka, membuat Rohingya terombang-ambing tanpa status.

PBB menjuluki Rohingya sebagai masyarakat paling tertindas di dunia. Tahun 2012, lebih dari 100 warga Rohingya tewas dibunuh oleh kelompok Buddha radikal pimpinan biksu Wirathu.

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, mendesak pemerintah Suu Kyi untuk segera bertindak dan melindungi warga sipil Rohingya. Lee menyayangkan kekerasan terhadap Rohingya selalu dibekingi oleh militer.

“Aparat keamanan seharusnya tidak diberikan katebelece (surat sakti) untuk meningkatkan operasi mereka,” kata Lee dalam pernyataannya, dikutip Sonora.

(Wis)

%d blogger menyukai ini: