Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News, Opini 212 adalah Sebuah Grand Scenario untuk Mengganti Pemerintahan yang Sah

212 adalah Sebuah Grand Scenario untuk Mengganti Pemerintahan yang Sah

Sketsanews.com – Di tengah menguatnya polarisasi antar pendukung menjelang Pilkada serentak 2017, pihak-pihak yang berwenang telah melakukan sejumlah langkah untuk meredakan situasi nasional yang memanas akibat adanya kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Beberapa organisasi Muslim menolak untuk menurunkan tekanan politiknya ke pemerintah khususnya Polri walaupun Polri sudah menetapkan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja “Ahok” Purnama sebagai tersangka kasus penistaan agama.

index

Beberapa organisasi Islam juga beraliansi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/the Confederation of Indonesian Workers Unions (KSPI) untuk menyusun rencana aksi bersama. Ketua KSPI, Said Iqbal menyatakan, kelompok pekerja berencana untuk melakukan aksi pada 2 Desember 2016 terkait UMP Provinsi Jakarta, yang besarnya hanya Rp 3,3 juta sama dengan UMK Karawang, Jawa Barat. Said Iqbal mengklaim ada sebanyak 500.000 pekerja di seluruh Jakarta akan ikut aksi damai pada 2 Desember 2016.

Menyikapi adanya perkembangan tersebut, Presiden Jokowi juga telah melakukan safari politik dengan mendatangi PBNU, PP Muhammadiyah, juga telah melakukan “inspeksi” ke sejumlah barak TNI seperti Kopassus, Marinir, Mabes TNI AD dan Kostrad juga mendatangi Markas Brimob di Kelapa Dua, Depok untuk memberikan arahan terkait kondisi nasional. Dan Jokowi menekankan agar TNI dan Polri mengedepankan pendekatan lunak (soft-approach measures) untuk menurunkan tensi politik yang memanas. Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Pada dasarnya, pertemuan Jokowi-Prabowo hanya menyamakan persepsi terkait Pancasila dan kebhinnekaan Indonesia, di mana kedua tokoh nasional tersebut sama-sama berkomitmen menjaganya, bahkan Prabowo juga menekankan akan mendukung pemerintahan saat ini. Prabowo juga menekankan, pertemuannya dengan Jokowi juga memberikan pembelajaran penting bagi generasi muda yaitu untuk saling menghormati dalam setiap perbedaan, namun tetap menjaga keutuhan NKRI dan perdamaian.

Setelah Jokowi melakukan sejumlah langkah konsolidasi nasional, maka TNI dan Polri dalam rangka mengantisipasi aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 yang melibatkan massa buruh dan massa ormas Islam, telah menyelenggarakan pengajian bersama di Monas, Jakarta, yang diikuti 20.000 personel dari TNI dan Polri, termasuk puluhan habib ikut dalam kegiatan untuk menyuarakan perdamaian dan toleransi.

Pada saat bersamaan, 5 rumah ibadah di Jakarta yaitu Gereja Katedral, GPIB Immanuel, HKBP Cililitan, GKI Kwitang dan Pura Mustika Dharma juga mengadakan kegiatan keagamaan dipimpin masing-masing pemuka agama.

Setelah kegiatan tersebut, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengkonfirmasikan bahwa kelompok anti Ahok yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI (National Movement of Indonesian Ulema Council Edict Supporters/GNPF MUI) tetap akan mengadakan aksi unjuk rasa pada tanggal 2 Desember 2016.

“Karena Ahok tetap bebas, kami memutuskan untuk tetap melakukan aksi unjuk rasa. Ahok seharusnya ditahan, karena itu prosedur hukum. Semua tersangka yang dikenakan Pasal 156 (a) KUH Pidana, harus ditahan,” kata Jubir FPI, Munarman.

Motif Politik

Sebenarnya, pemerintah sudah memenuhi semua permintaan agar proses terhadap Ahok dilaksanakan melalui mekanisme yang fair dan transparan. Oleh karena, tidak mengherankan jika permintaan agar Ahok ditahan dinilai masyarakat bermuatan politis, karena desakan agar Ahok ditahan terkait dengan agenda politik menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Di samping itu, sebenarnya diakui atau tidak bahwa rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 adalah sebuah grand scenario untuk mengganti pemerintahan yang sah. Pemerintah juga telah sungguh-sungguh mengupayakan agar kasus Ahok dapat diselesaikan secepatnya, transparan, tidak ada intervensi terhadap aparat penegak hukum, sehingga tekanan politis terkait hal tersebut tidak dibenarkan, sepanjang pemerintah melaksanakan penegakkan hukum, karena hal itu selaras dengan status Indonesia sebagai negara hukum.

Bagaimanapun juga, jika kita semua mengikuti perkembangan situasi terkini dari berbagai sumber informasi baik dari media mainstream dalam dan luar negeri dan juga di media sosial (medsos), kita mendapatkan banyak pelajaran dan akhirnya memunculkan pemahaman bersama bahwa unjuk rasa rusuh tanggal 4 November 2016 sudah ditumpangi atau ditunggangi kelompok kepentingan tertentu dengan tujuan masing-masing.

Jika rencana unjuk rasa 25 November 2016 mengalami kegagalan, hal ini kemungkinan konsolidasi dan penggalangan yang dilakukan kelompok oposisi atau anti Jokowi tidak berjalan mulus, karena komunitas Islam moderat, kelompok civil society, buruh dan para pemimpin formal dan informal atau solidarity maker dari berbagai kelompok tidak lagi mendukung propaganda kelompok oposisi yang marak terjadi khususnya melalui medsos.

Pada dasarnya dan secara potensial, rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 adalah bagian dari proxy war terhadap Indonesia. Masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa seluruh masyarakat dunia kagum, bangga dan hormat terhadap keberagaman Indonesia yang dinilai sebagai anugerah Allah SWT kepada Indonesia, sekaligus sebagai pemersatu Indonesia. Namun keberagaman Indonesia juga sekarang ini sedang diuji dan dijadikan alasan melakukan proxy-war di Indonesia untuk merusaknya.

Mengapa rencana unjuk rasa 2 Desember 2016 bagian dari proxy-war? Karena hal tersebut dapat memicu terjadinya kejadian seperti “Arab Spring” di Indonesia. Di samping itu, kumpulan massa juga berpotensi dipolitisasi oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan aksi anarkis dan melahirkan situasi sosial, ekonomi dan politik yang tidak pasti di Indonesia. Jika pengkondisian ini terjadi, dapat dijadikan alasan strategis dan taktis bagi kelompok anti-Ahok untuk melengserkan Jokowi-JK dengan dalih gagal menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Motif politik terkait rencana aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 semakin jelas, setelah di medsos berkembang hashtag untuk memunculkan kemarahan massa seperti #rushmoney, #jihadantiriba, #yaumulghadar dll, walaupun belum berhasil menyakinkan massa untuk ikut unjuk rasa 2 Desember 2016.

Menurut penulis, jika aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 terlaksana, maka elektabilitas Ahok akan meningkat lagi, padahal berdasarkan hasil survei LSI pasca Ahok ditetapkan sebagai tersangka, elektabilitas Ahok sangat menurun tajam. Jadi, aksi 2 Desember 2016 sebaiknya tidak jadi dilaksanakan, karena akan menguntungkan Ahok dan semakin mengukuhkan bahwa Ahok adalah teraniaya, padahal dalam sejarah “pesta demokrasi” di Indonesia figur yang teraniaya malah akan memenanginya.

*) Toni Ervianto, adalah alumnus pasca sarjana Kajian Strategik Intelijen (KSI), Universitas Indonesia.
(ip)

%d blogger menyukai ini: