Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Indonesia Target dari Perang Asimetris Bangsa China

Indonesia Target dari Perang Asimetris Bangsa China

negara-maju-amerika-serikat-dan-negara-berkembang-china-1-638

Ini adalah jenis perang yang lain, baru dalam intensitasnya, kuno dalam asal-mulanya. Perang oleh gerilyawan, pemberontak, pengacau, pembunuh; perang dengan dadakan, bukan dengan pertempuran terorganisir; dengan penyusupan, bukan dengan agresi; mencari kemenangan dengan merontokkan dan menyusutkan musuh, bukan dengan menghadapinya… Mereka memanfaatkan kerusuhan ekonomi dan konflik etnis, mereka berusaha berada dalam situasi yang harus kita masuki. Ini adalah tantangan yang ada di depan kita jika kebebasan harus diselamatkan; suatu strategi yang seluruhnya baru, jenis kekuatan yang seluruhnya berbeda, dan oleh karena itu memerlukan bentuk pelatihan militer yang baru sama sekali.”

Sketsanews.com – Kutipan diatas merupakan kata-kata sambutan dari Presiden Amerika Serikat John F Kennedy saat memberikan sambutan di West Point tahun 1962.

Perang jenis baru ini kemudian dikenal sebagai perang asimetris, yaitu perang antar dua pihak dengan kekuatan yang kurang lebih seimbang, menggunakan strategi dan taktik yang kurang lebih sama, hanya teknis operasional dan kemampuan memanfaatkan medan yang menentukan siapa pihak yang menang.

Sebetulnya apa yang disebut dengan perang gaya baru atau perang asimetris. Perang yang kita sedang hadapi bersama ini adalah perang Asimetris atau biasa disebut Asimetric Warfare. Secara singkat, Perang Asimetris menurut Dewan Riset Nasional (DRN) adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra: geografi, demografi, dan sumber daya alam/SDA; dan pancagatra: ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Perang asimetri selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang.

Bahkan Menteri Pertahanan kita Menteri Pertahanan RI Jendral TNI (Purn) Ryamizard Ryaccudu memaknai asymmetric warfare sebagai perang non militer atau dalam bahasa populernya dinamai smart power, atau perang non konvensional merupakan perang murah meriah, tetapi memiliki daya hancur lebih dahsyat daripada bom atom. “Asymmetric warfare merupakan perang murah meriah tapi kehancurannya lebih dahsyat dari bom atom.

Maka jika Jakarta di bom atom, daerah-daerah lain tidak terkena tetapi bila dihancurkan menggunakan asymmetric warfare maka seperti penghancuran sistem di negara ini, hancur berpuluh-puluh tahun dan menyeluruh,” Demikian pernyataan Menhan RI.

Menteri Pertahanan dan Keamanan Ryamizard Ryaccudu mengatakan bahwa dengan berakhirnya perang dingin pada tahun 90-an merupakan titik mula munculnya perubahaan sikap dan pemikiran dari negara-negara maju dalam menggunakan kekuatan bersenjata untuk mensukseskan nafsu imperialismenya.

Dia menambahkan bahwa niat menguasai suatu negara atau nafsu imperialisme akan terus terjadi dimuka bumi ini sejalan dengan kodrat manusia. Dengan berkembangnya strategi perang dan memikirkan resiko kehancuran saat ini perang dilakukan dengan skenario lain tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Skenario ini dilancarkan dengan memaksa elite suatu bangsa agar silau dan terpengaruh terhadap faham luar, yang pada akhirnya mengakibatkan suatu bangsa terpecah dan terkotak kotak kedalam tiga parameter yaitu; pertama: mayoritas masyarakat dibuat tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi, hal ini terjadi pada masyarakat awam; kedua: sebagian masyarakat tahu namun tidak sadar atau tidak menyadari bahwa bangsa ini berada dalam jebakan, ini terjadi pada kaum intelektual dan yang ketiga: sebagian masyarakat   tahu dan sadar apa yang sesungguhnya terjadi, namun akibat kerakusan, mereka justru bersedia berkhianat kepada negara bangsanya, dengan bekerja sebagai agen asing atau sebagai komprador.

Sebenarnya scenario perang jenis ini sudah terjadi sebelum bangsa ini mengalami krisis moneter pada saat runtuhnya kekuasaan rezim orde baru yaitu sekitar tahun 1997/1998. Pada waktu itu Indonesia mengalami kondisi krisis yang berkepanjangan dan menjadi krisis multidimensi sampai sekarang. Ini terjadi karena adanya desakan dari kekuatan luar agar menerima faham yang dihembuskan dalam kemasan globalisasi, diawali dengan penggoyangan sektor moneter, kemudian meluas ke sektor ekonomi riil dan selanjutnya berkembang menjadi krisis kepercayaan dan krisis politik, serta krisis budaya. Kondisi yang tidak stabil tersebut justru disikapi oleh para elite politik dan beberapa kelompok kepentingan di dalam negeri untuk mengambil kesempatan demi kepentingan pribadi dan kelompok-kelompoknya (Oligarkhi di tingkat partai dan birokrasi), dengan mengabaikan kepentingan nasional dalam jangkauan jauh ke depan.

Letak Geopolitik Indonesia yang Strategis bagi Kepentingan Asing

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang strategis dan kaya akan sumber daya alam menjadi titik perhatian tersendiri bagi bangsa-bangsa asing yang memiliki keinginan untuk melakukan imperialism.

Sebagai contoh, lokasi pertambangan di daerah Ertsberg (gunung bijih tembaga) Papua pertama kali ditemukan oleh seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda, Jean Dory, pada 1936. Kemudian dilanjutkan dengan ekspedisi Forbes Wilson pada 1960, yang menemukan kembali Ertsberg. Freeport sendiri pertama kali melakukan penambangan pada Desember 1967, pasca Kontrak Karya I (April 1967). Ekspor pertama konsentrat tembaga terjadi pada Desember 1972. Kemudian pada 1986 ditemukan lagi sumber penambangan baru di Grassberg (gunung rumput) yang kandungan bahan tambangnya jauh lebih besar. Kandungan bahan tambang emas yang terdapat di situ adalah yang terbesar di dunia.

Diperkirakan kuantitas produksi yang dapat diperoleh Freeport dalam sehari adalah 185 ribu sampai 200 ribu ton bijih tembaga dan emas. Singkatnya, Freeport dapat mengeruk dari kedua lokasi tersebut sekitar 30 juta ton tembaga dan 2,744 miliar gram emas. Bila dihitung secara kasar dengan standar harga per gram emas 100 ribu rupiah, berarti nilai emas yang terkandung di bumi Papua sekitar 270 triliun rupiah. Itu baru dari emas saja, belum produk tambang lainnya.

Kenyataan ini jelas sekali membuat Freeport semakin berhasrat untuk memperpanjang Kontrak Karya. Oleh karena itu, dibuatlah Kontrak Karya II pada Desember 1991, yang memberikan hak kepada Freeport untuk menambang selama 30 tahun dengan kemungkinan perpanjangan selama 2 kali 10 tahun. Dengan demikian, Kontrak Karya II ini akan berakhir pada 2021; jika diperpanjang, maka akan berakhir pada 2041.

Kantor berita Reuters memberitakan bahwa empat bos besar Freeport minimal menerima bagian 126,3 miliar rupiah perbulan. Chairman perusahaan itu, James R. Moffet, menerima lebih dari 87,5 miliar rupiah perbulan. Sedangkan President Directornya, Andrianto Machribie, menerima sekitar 15,1 miliar rupiah perbulan.

Faktor inilah yang mengundang pihak asing ingin menguasai Indonesia, dengan strategi penguasaan secara tidak langsung yang dibungkus dengan cara mempengaruhi baik cara hidup maupun cara berpikir masyarakat melalui globalisasi komunikasi, media, kebudayaan, ekonomi, keuangan, sosial dan politik.

Dari sisi jumlah penduduk, masyarakat Indonesia didorong agar konsumtif atau menjadi   pasar potensial dengan membelanjakan uangnya. Sementara, untuk menguasai sisi potensi sumber daya alamnya, didorong adanya aturan atau kebijakan investasi yang mengikuti atau berpihak kepada pasar bebas yang lebih banyak menguntungkan investor.

Modus Perang Asimetris Tiongkok di Indonesia

Betapapun Cina sejak reformasi, menurut Prof. Wang Gung Wu dalam seminar di CSIS, 16 November 1997, mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang melahirkan One Country and Two System, yakni sistem negara dengan eloborasi ideologi sosialis/kamunis dan kapitalis. Dengan kata lain, model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar, namun secara politis tetap dalam kontrol negara cq Partai Komunis Cina.

Konsep satu negara dua sistem, sebenarnya sudah diajarkan oleh Xun Zi dengan mengatakan bahwa orang yang sudah kaya dibiarkan untuk berkembang sendiri, tetapi rakyat yang lemah dan miskin perlu dibina agar tidak sengsara hidupnya. Apabila sekarang RRT menggunakan konsep satu negara dua sistem tidak jauh berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi yang diusulkan Xun Zi (Zhang, 1993: 179).

Pada zaman partai Komunis yang berkuasa di RRT, yang menjadi calon pejabat negara adalah kader partai Komunis. Ajaran Nabi Kongzi tidak hilang  pada zaman Komunis, hanya berganti nama atau dikatakan dalam bahasa Marxis. Pemikiran orang Tionghua sudah identik dengan pemikiran Ajaran Nabi Kongzi. Dengan perkataan lain, Ajaran Nabi Kongzi telah menjadi bahasa dan logika orang Tionghua. Apabila ada transformasi pemikiran juga tidak jauh dari asalnya (Zhan, 1998: 14).

Titik berat konsep ini adalah swasta pada satu sisi, sedang peran negara diperkecil di sisi lain. Artinya, para pengusaha boleh di depan membuka ladang-ladang usaha-usaha di luar negeri, tetapi ada back up militer (negara) di belakangnya. Itu titik poin konsepsi One Country and Two System yang kini tengah dijalankan oleh Cina di berbagai belahan dunia.

Ciri lain Cina dalam menerapkan reformasi politiknya, jika kedalam ia gunakan ‘pendekatan naga’ terhadap rakyatnya. Sangat keras, tegas, bahkan tanpa kompromi demi stabilitas di internal negeri. Kasus di lapangan Tianamen merupakan bukti nyata, betapa Negeri Tirai Bambu tidak terpengaruh oleh angin syurga demokrasi, HAM, freedom, dll yang digemborkan oleh Barat. Termasuk dalam hal ini adalah hukuman (tembak) mati bagi para koruptor, dan lain-lain. Lalu ketika Cina melangkahkan kaki keluar, tata cara pun diubah, ia menerapkan ‘pendekatan panda’ (simpatik). Sangat bertolak belakang dengan kebijakan internalnya. Menebar investasi misalnya, ataupun “bantuan dan hibah” dalam ujud pembangunan gedung-gedung, infrastruktur, dll sudah barang tentu dengan persyaratan “tersirat”-nya yang mengikat.

Pendekatan panda akan diperdalam pada kajian ini karena merupakan ruh atau jiwa pada model perang asimetris yang sering dikerjakan oleh Cina. Mundur sejenak, apabila sumber peperangan asimetris Barat adalah SAPs-nya IMF sebagaimana diurai di atas tadi, maka modus perang non militer Cina, dugaan penulis adalah Turnkey Project Management. Ia adalah sebuah model investasi asing yang ditawarkan dan disyaratkan oleh Cina kepada negara peminta dengan “sistem satu paket,” artinya mulai dari top management, pendanaan, materiil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenaga (kuli) kasarnya didropping dari Cina. Modus Turnkey Project ini relatif sukses dijalankan di Afrika sehingga warganya migrasi besar-besaran bahkan tak sedikit yang menikah dengan penduduk lokal. Mereka menganggap Afrika kini sebagai tanah airnya kedua. Timor Leste pun tampaknya demikian, betapa bangunan fisik beberapa kantor kementerian bermotif ala Cina yang katanya hibah dari pemerintahan Negeri Tirai Bambu. Makanya Xanana Gusmao ketika menjabat Perdana Menteri sangat welcome terhadap militer Cina.

Beberapa investasi Cina di Indonesia, sebenarnya telah menerapkan modus ini. Bukan barang baru memang, karena sejak dulu sudah berjalan. Sinar Mas (Indah Kiat) ketika membangun pabrik pulp dan paper juga menerapkan Turnkey Project. Atau pembangunan pembangkit tenaga listrik di Purwakarta, hampir semua tenaga kerja mulai dari direksi hingga kuli bangunan didatangkan dari negeri Cina. Demikian juga sewaktu pembangunan Lippo Karawachi dekade 1990-an dikerjakan oleh para pekerja Cina, termasuk di Muara Jawa, Kutai Kertanegara, dan lain-lain.

Sebagaimana yang akan terjadi di Medan, dimana Cina membawa sekitar 50.000 orang tenaga (warga) kerjanya. Bila investasinya di Medan saja mendatangkan sekitar 50.000-an orang, lalu berapa warga lagi bakal migrasi melalui investasi Cina pada 24 pelabuhan laut, 14 pelabuhan udara dan sekitar 8000-an kilometer jalur kereta api di Indonesia, selain rencana mempererat hubungan bilateral Cina – Indonesia menargetkan pertukaran sepuluh juta warganya dalam berbagai bidang pada dekade 2020-an nanti?

Menurut Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang, rencana tersebut berpeluang menimbulkan persaingan budaya antara warga Cina dengan pribumi. Bisa terjadi pertarungan untuk mempertahankan siapa lebih dominan, mengingat jumlah 10 juta jiwa itu bukan sedikit.

Dikhawatirkan hal ini merupakan strategi Cina untuk menguasai Indonesia secara non militer. Secara perlahan ia memasukkan warganya ke Indonesia, kemudian mendesak keluar warga pribumi Indonesia pada peran di sektor-sektor strategis di Indonesia diganti warga Cina. Hingga akhirnya, pemilik Indonesia bukanlah orang-orang keturunan nusantara, tetapi adalah orang-orang Cina.

Kesimpulan

Merujuk perkataan menhankam yaitu jika Jakarta di bom atom maka daerah-daerah lain tidak terkena imbasnya. Namun jika digunakan teknik perang asimetris maka dampaknya akan mempengaruhi seluruh daerah.

Dan ini yang sedang terjadi di DKI, mereka akan berusaha sekuat tenaga meloloskan seorang Ahok menjadi gubernur sehingga semua lembaga atau instansi khususnya kepolisian dengan kekuatan dan kekuasaannya menggagalkan aksi 212 untuk menuntut Ahok ditahan.

(Jp)

%d blogger menyukai ini: