Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Dana Replanting Sawit Menganggur

Dana Replanting Sawit Menganggur

ilustrasi-duit-mata-uang-rupiah-uang-kertas-rupiah_20150525_115005

 

 

 

Sketsanews.com – Tahun 2017, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) atau dikenal dengan istilah CPO’s Fund mendekati Rp800 miliar.

Dikutip dari MedanBisnis, Angka ini diambil dari akumulasi rancangan anggaran 2017 sebesar Rp400 miliar ditambah sisa anggaran yang sangat banyak tidak terserap di tahun 2016 melebihi Rp350 miliar. Artinya, banyak dana replanting sawit yang menganggur.

Kepala BPDPKS Bayu Krisnamurti kepada wartawan Jumat (25/11) seusai mengikuti acara Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2016 di Nusa Dua, Bali, menyebutkan, tahun 2016 dialokasikan dana replanting sebesar Rp400 miliar untuk target 40.000 hektare tanaman sawit yang akan diremajakan.

Namun, dari anggaran itu baru terserap Rp 16 miliar. Maka kalau setiap 1 hektare lahan disalurkan bantuan Rp 25 juta, berarti dana Rp 16 miliar tersebut untuk 640 hektare saja.

Dia mengakui, sepanjang 2016 ada 42.000 usulan proposal pengajuan dana replanting, tetapi hingga saat ini baru 1 kelompok tani saja yang disetujui.

Hal itu karena pihaknya kesulitan mendeteksi apakah benar petani yang mengusulkan itu benar-benar memiliki lahan maksimal 4 hektare dan memiliki sertifikat tanah yang jelas, dan tidak bermasalah soal tanah yang akan ditanam ulang misalnya tidak berada di lahan konservasi atau hutan.

“Kami harus pastikan bahwa 42.000 hektare itu betul-betul petani kecil, jangan sampai ada petani ‘ber-Pajero’ yang mendapatkan dana grant. Ada satu kasus kemarin yang diberikan bantuan tapi masalahnya bukan tanam sawit tapi malah karet jadi kita tarik lagi makanya harus benar terverifikasi,” ujar Bayu.

Beberapa petani yang terkendala legalitas lahan misalnya ketika membeli tanah tidak langsung diganti nama sehingga sulit mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Syarat lainnya juga memiliki sertifikat ISPO, tetapi syarat ini diperlonggar menjadi lahan yang berpotensi akan mendapatkan ISPO akan diberikan dana bantuan.

Selain itu, petani yang mengajukan pinjaman disarankan mengajukan secara kelompok atau koperasi jika lahan sekitar 300-800 hektare. Menurutnya, jika petani tidak melakukan secara kelompok maka kurang efisien dalam pengadaan bibitnya. “Harus bersama-sama dalam satu proyek replanting kami menyebutnya 300-800 hektare. Kalau terlalu kecil menjadi nggak efisien dalam pengadaan bibit, tidak harus satu hamparan tapi satu proyek tidak masalah sebaiknya mereka berkoperasi karena ada badan hukum,” ujar Bayu.

Total kebutuhan replanting itu setiap 1 hektare sebanyak Rp 60 juta, tetapi yang disalurkan oleh BPDP hanya Rp 25 juta. Dengan demikian sisanya petani tersebut harus mendapatkan lagi pinjaman atau modal lainnya untuk memenuhi budget tersebut sehingga diperlukan pengelola keuangan seperti perbankan.

“Dana yang sisa tadi harus ada tersedia karena dana dari kita itu Rp 25 juta. Itu entah sisanya dari bank atau apa tapi syarat selanjutnya ada bank yang disalurkan. Bunganya kalau diambil kredit dia ambil dari bank tapi harus di grant,” imbuhnya.

Selain itu, katanya, ada sejumlah faktor krusial lain yang membuat dana replanting BPDPKS tidak bisa disalurkan, yakni sawit yang ditanam di lahan gambut kering dan sejumlah persyaratan lainnya.

Mantan Wakil Menteri Perdagangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebutkan, pihaknya harus melakukan verifikasi dan klarifikasi yang ketat terhadap petani sawit itu sendiri. Sebab, Bayu mengungkapkan, petani sawit yang berhak mendapatkan dana replanting adalah petani kecil yang memiliki lahan sawit maksimal 4 hektare dan tanaman sawitnya memang sudah tua dan mendekati masa replanting.

Dia mengungkapkan, dana Rp25 juta per hektare sebagai dana replanting dihitung dengan cermat dan berdasarkan hitungan beban biaya dari operadional lahan sawit milik petani per hektare.

“Dana yang dialokasikan itu zero interest, benar-benar grant alias hibah dan disalurkan dengan sangat hati-hati,” kata dia. Pihaknya pun saat ini tengah mengupayakan pembentukan komite replanting guna memastikan dana itu tersalur dengan benar.

 

(Ro)

%d blogger menyukai ini: